EKONOMI POLITIK DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL (STUDI KASUS PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN PAPUA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP.

Presentasi berjudul: "EKONOMI POLITIK DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL (STUDI KASUS PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN PAPUA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP."— Transcript presentasi:

1 EKONOMI POLITIK DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL (STUDI KASUS PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN PAPUA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2009

2 BABAK BARU EKONOMI POLITIK LOKAL PASCA ORDE BARU
KRISIS MONETER ASIA TAHUN 1997-INDONESIA MENGALAMI KEMACETAN TOTAL (SIDEL, 1998) JARINGAN-JARINGAN PATRIMONIAL MENGARAH KE PUSAT MERUPAKAN PANGKAL DARI KRISIS KEUANGAN DAN POLITIK PARA PENDUKUNG ORDE BARU SATU PERSATU MENINGGALKAN PATRONNYA-BERPALING MENCARI DUKUNGAN KEUANGAN DAN POLITIK BARU: PARA TOKOH MILITER PARA KONGLOMERAT PERANAKAN CINA

3 JARGON PENGHAMBAT DESENTRALISASI EKONOMI POLITIK LOKAL
DESENTRALISASI MEMBUKA PELUANG BARU PEMAIN EKONOMI LAMA BERMAIN POLITIK, MELESTARIKAN JEJARING BISNIS MEREKA DI DAERAH, MEMINDAHKAH: CRONY CAPITALISM RENT-SEEKING BUREAUCRACY MELAHIRKAN SHADOW STATE

4 KONSEP SHADOW STATE BARBARA HARRISS-WHITE (2003:89)-KEWIBAWAAN POLITIK BISA DISIMPULKAN BUKAN DARI ADANYA KEKUATAN KERAS, NAMUN DARI KEMAMPUAN MENGENDALIKAN PASAR DAN IMBALAN MATERIAL, ATAU, DENGAN KATA LAIN, DARI HEGEMONI DI BLACK ECONOMY SHADOW STATE ATAU DIKENAL DENGAN ISTILAH NEGARA BAYANGAN SARAT DENGAN CITRA DEGRADASI MORAL INDIVIDU DILATARI OLEH BERTINGKAT-TINGKATNYA SISTEM KEWENANGAN DIPADUKAN DENGAN MEKANISME TUKAR-MENUKAR YANG DIPELIHARA TURUN TEMURUN.

5 TEORI EKONOMI POLITIK MENDEKATKAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAHNYA-BERDAMPAK POSITIF TERHADAP MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG SELAMA INI TERABAIKAN KARENA SENTRALISASI KEKUASAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIHARAPKAN MENINGKAT PULA SEIRING DENGAN SUKSESNYA PROGRAM DESENTRALISASI

6 DASAR PEMIKIRAN BRIDGE (BUILDING AND REINVENTING DECENTRALISED GOVERNANCE) BAPPENAS DAN UNDP-STUDI EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH

7 PERMASALAHAN DI LAPANGAN
KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH: PEMBAGIAN POTENSI EKONOMI TIDAK MERATA BEBAN PENDUDUK MISKIN LEBIH TINGGI KETERGANTUNGAN FISKAL LEBIH BESAR DI DAERAH PEMEKARAN-BESARNYA ALOKASI BELANJA MODAL DI DAERAH PEMEKARAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI RENDAH PORSI ALOKASI BELANJA MODAL PEMDA RENDAH

8 PERMASALAHAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH OTONOM BARU LEBIH FLUKTUATIF DIBANDINGKAN DAERAH INDUK YANG RELATIF STABIL DAN MENINGKAT MASA TRANSISI MEMBUTUHKAN PROSES CUKUP LAMA MENUMBUHKAN SEMUA POTENSI EKONOMI YANG ADA

9 PERMASALAHAN PENGENTASAN KEMISKINAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH OTONOMI BARU (DOB) BELUM MENGEJAR KETERTINGGALAN DARI DAERAH INDUK KESEJAHTERAAN DOB RELATIF SAMA DENGAN KABUPATEN LAIN ADANYA KETERBATASAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DUKUNGAN PEMERINTAH BELUM MAKSIMAL-INVESTASI PUBLIK

10 PERMASALAHAN KEUANGAN DAERAH
PERAN ANGGARAN PEMDA DOB KURANG OPTIMAL DIBANDINGKAN DAERAH INDUK ATAUPUN DAERAH RATA-RATA KABUPATEN PELAYANAN PUBLIK DOB BERADA DI BAWAH DAERAH INDUK RENT SEEKING BUREAUCRACY MELALUI POLITIK ANGGARAN

11 FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN JANGKA PANJANG
MASA TRANSISI 10 TAHUN FASILITASI PENYIAPAN ALIH APARATUR SESUAI KAPASITASNYA PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG APARATUR BESERTA FASILITAS PEMERINTAHAN PEMBAGIAN SUMBER DAYA (SUMBER DAYA ALAM, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG LAIN-ANTARA DAERAH INDUK DAN DOB)

12 FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN JANGKA PENDEK
MENETAPKAN AZAS PEMBANGUNAN BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN MENCERMINKAN PRIORITAS NASIONAL (TERUTAMA RPJMN)

13 STUDI MENGUKUR POTENSI EKONOMI POLITIK DAERAH

14 DAERAH STUDI KASUS

15 DESENTRALISASI FISKAL
MEMINIMALISIR DAMPAK NEGATIF POLITIK ANGGARAN LOKAL

16 TEORI DESENTRALISASI FISKAL
DISTRIBUSI TANGGUNG JAWAB FINANSIAL/PEMBIAYAAN MERUPAKAN KOMPONEN UTAMA DARI DESENTRALISASI PEMERINTAH LOKAL DAN ORGANISASI SWASTA DAPAT MENJALANKAN DESENTRALISASI SECARA EFEKTIF APABILA MEREKA MEMILIKI PENDAPATAN YANG CUKUP-BAIK MELALUI PUNGUTAN DAERAH MAUPUN TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH LOKAL HARUS MEMILIKI KEWENANGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG PEMBELANJAAN

17 BENTUK DESENTRALISASI FISKAL
PEMBIAYAAN SENDIRI ATAU PEMULIHAN BIAYA MELALUI PUNGUTAN KEPADA PENGGUNA PEMBIAYAAN BERSAMA ATAU PENGATURAN PRODUKSI BERSAMA MELALUI PARTISIPASI PENGGUNA DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN DAN INFRASTRUKTUR MELALUI KONTRIBUSI DANA ATAUPUN TENAGA BURUH EKPANSI PENDAPATAN LOKAL MELALUI PAJAK BUMI BANGUNAN ATAU PENJUALAN ATAU PUNGUTAN TIDAK LANGSUNG TRANSFER ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH YANG MENGGESER PENDAPATAN UMUM DARI PENGUMPULAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH LOKAL UNTUK PENGGUNAAN UMUM ATAUPUN SPESIFIK PEMBERIAN KEWENANGAN DAERAH SETINGKAT KECAMATAN UNTUK MEMINJAN DAN MEMOBILISASI SUMBER DAYA NATIONAL ATAUPUN LOKAL MELALUI JAMINAN PEMINJAMAN

18 DESENTRALISASI FISKAL DI NEGARA BERKEMBANG
PEMERINTAH LOKAL ATAU UNIT ADMINISTRATIF MEMILIKI KEWENANGAN LEGAL UNTUK MEMUNGUT PAJAK, AKAN TETAPI DASAR PEMAJAKAN SANGAT LEMAH DAN KEBERGANTUNGAN PADA SUBSIDI PEMERINTAH PUSAT BETUL-BETUL TIDAK TERPISAHKAN SEHINGGA TIDAK ADA USAHA DIBUAT UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN TERSEBUT

19 ASUMSI POLITIK ANGGARAN LOKAL
PEMBANGUNAN DITUJUKAN MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PROSES PENYUSUNAN APBD SEBAGAI PROSES DALAM MENJALANKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BIROKRAT PENYUSUN APBD DIANGGAP MEWAKILI KEPENTINGAN UMUM SUARA RAKYAT TELAH TERWAKILI OLEH LEMBAGA REPRESENTASI YANG TELAH ADA

20 KONDISI POLITIK ANGGARAN
KELURAHAN KECAMATAN BAPPEDA KOTA BAPPEDA PROVINSI TINGKAT NASIONAL MUSRENBANG USULAN I UNIT KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (UDKP) PEMILAHAN PROGRAM & PEMBIAYAAN II PERTEMUAN USULAN BAWAH DGN ATAS (DINAS) BERUPA DOKUMEN RANCANGAN PROYEK (DRP) III RAKORBANG I RAKORBANG II DAFTAR USULAN PROGRAM DAERAH (DUPDA)-DAFTAR SKALA PRIORITAS (DSP) RAPBD DSP FINAL KONSULTASI PEMBANGUNAN NASIONAL DPRD APBD INPUT TINGKAT KELEMBAGAAN WADAH PEMROSESAN OUTPUT

21 INDIKATOR EKONOMI POLITIK LOKAL NAD
Sejarah aceh Sumber daya alam aceh gas, minyak bumi, ganja Letak geografis perdagangan aceh strategis Perbaikan infrastruktur konflik dan pasca tsunami

22 INDIKATOR EKONOMI POLITIK LOKAL PAPUA
Ekonomi rakyat papua masih terpinggirkan Rakyat kurang dilibatkan dalam penyusunan anggaran (politik anggaran) Sumber daya alam melimpah tapi tidak berimbas kepada masyarakat papua Gap ekonomi antara investor asing dengan ekonomi masyarakat Pendidikan/keterampilan berusaha/perekonomian masyarakat rendah Kondisi alam masih banyak yang alami/belum tereksploitasi.