PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

Presentasi berjudul: "PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI"— Transcript presentasi:

1 PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI
Mata Kuliah Organisasi dan Tata Kerja 2015/2016 24

2 Lingkup pekerjaan sempit dan efisien
Agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efesien perlu memahami 6 (enam) prinsip-prinsip organisasi yang terpenting menurut Robbins, yaitu: Spesialisasi Kerja Hakikat spesialisasi kerja adalah bahwa seluruh pekerjaan dipecah- pecah menjadi sejumlah langkah dan tiap langkah diselesaikan oleh individu yang berlainan, bukannya keseluruhan pekerjaan dilakukan oleh satu individu. Lingkup pekerjaan sempit dan efisien Efek negatifnya  jenuh/bosan, hanya ahli di satu bidang tertentu sehingga rotasi/mutasi pegawai jadi sulit. Contoh perakitan mobil

3 PEMBAGIAN TUGAS PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Penerimaan Pendidikan Aset Negara Pengeluaran Pelaporan Keuangan Pembiayaan Teknologi Informasi Kebijakan Fiskal Pengawasaan

4 Departementalisasi Setelah pekerjaan dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, perlu dilakukan pengelompokan pekerjaan tersebut sehingga tugas yang sama/mirip dapat dikoordinasikan. Dasar yang digunakan untuk pengelompokan ini, disebut departementalisasi. Departementalisasi pekerjaan dapat dilakukan menurut fungsinya (misalnya akuntansi, personalia, manufaktur, riset & pengembangan, penjualan), pelanggan, jenis produk, geografis/terirori, dan prosesnya. Semakin besar lingkup pekerjaan organisasi. Akan semakin beragam jenis departementalisasinya

5 PENGELOMPOKAN TUGAS PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Aset Negara Penerimaan Pendidikan DJKN DJP, DJBC DJA, DJPB BPPK Pengeluaran Pembiayaan Pelaporan Keuangan DJA, DJPK, DJPB DJPPR DJPB Teknologi Informasi Pengawasaan Kebijakan Fiskal PUSINTEK ITJEN BKF

6 PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI_2
Rantai Komando Rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus- putus, yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor kepada siapa. Ada dua konsep komplementer yang perlu dipahami tentang rantai komando tersebut, yakni: Wewenang (hak-hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah itu dipatuhi); dan Kesatuan Komando (bawahan seharusnya memiliki satu atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab langsung). Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

7 Gambaran Rantai Komando
Top Manager Midle Manager Midle Manager Staff Staff Staff Staff

8 Manager Staf 1 Staf 2 Staf 3 Staf 4
Rentang Kendali Rentang kendali berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif Manager Staf 1 Staf 2 Staf 3 Staf 4

9 Gambaran Rentang Kendali pada Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan DJA DJP DJPB DJPK DJKN DJBC Itjen DJPPR BKF BPPK PUSINTEK Sekjen Instansi Vertikal Kementerian Keuangan

10 PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI_3
Sentralisasi dan Desentralisasi Sentralisasi/desentralisasi mengacu pada tingkat pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Jika manajemen mengambil keputusan utama organisasi dengan sedikit atau tanpa masukan dari personil di tingkat lebih bawah, keputusan organisasi tersebut dinamakan tersentralisasikan. Sebaliknya, jika makin banyak personil pada tingkat lebih bawah diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut disebut pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut didesentralisasikan.

11 Sentralisasi PUSAT Penentukan Kebijakan Tarif Pajak/Bea Masuk
Bagian/Daerah-1 Bagian/Daerah 4 Bagian/Daerah 3 Bagian /Daerah 2 Penentukan Kebijakan Tarif Pajak/Bea Masuk Penyaluran Dana Transfer daerah Perjanjian Kerjasama Perbankan dll Bagian/ Daerah hanya bertugas melaksanakan keputusan tanpa dan wewenang untuk membuat kebijakan

12 Desentralisasi PUSAT Bagian/Daerah-1 Bagian/Daerah 4 Bagian/Daerah 3 Bagian /Daerah 2 Bagian/ Daerah diberikan wewenang tertentu untuk membuat kebijakan, misalnya Pemberian besaran Pengembalian Pajak, Pengesahan Revisi Dipa untuk revisi tertentu, Kewenangan daerah dalam rangka Otonomi Daerah

13 PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI_3
Formalisasi Formalisasi mengacu pada tingkat pekerjaan di dalam suatu organisasi itu dibakukan. Jika pekerjaan sangat diformalkan, pelaksana pekerjaan itu mempunyai kuantitas keleluasaan yang minimum mengenai; apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, dan bagaimana seharusnya ia mengerjakannya. Pada organisasi dengan formalisasi yang tinggi, terdapat uraian jabatan dalam bentuk tertulis, banyak aturan organisasi dan prosedur yang terdefinisikan dengan jelas mengenai proses kerja dalam organisasi. Sementara pada organisasi dengan formalisasi rendah, perilaku kerja relatif tidak terprogram dan para karyawan mempunyai banyak keleluasaan dalam menjalankan pekerjaannya.

14