LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.

Presentasi berjudul: "LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

2 LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang telah dibangun kurang efektif dan efisien Air masih dipandang hanya sebagai benda sosial Penyehatan lingkungan belum menjadi perhatian dan prioritas Belum adanya kebijakan dan peraturan yang terpadu dan menyeluruh mengenai pembangunan AMPL, yang ada selama ini masih bersifat parsial Foto:PDAM Makasar Foto:YSI

3 Pembelajaran Pembangunan AMPL di Indonesia
Dengan masyarakat terlibat dalam seluruh proses maka: Pemb. AMPL lebih efektif dan berkeberlanjutan Partisipasi masyarakat lebih besar dalam opeeasi dan pemeliharaan Semakin tepat guna sarana AMPL, semakin tinggi efektivitas penggunaan dan keberlanjutannya. Keterlibatan perempuan, masy. kurang beruntung dalam pengambilan keputusan memiliki efektifitas yang tinggi untuk keberlanjutan pembangunan. Kampanye perubahan PHBS menjadi salah satu kunci program penyehatan lingkungan

4 Pembelajaran Pembangunan AMPL di Indonesia
Efektifitas, keberlanjutan dan percepatan layanan akan tercapai apabila: Semakin banyak pilihan teknologi yang ditawarkan, semakin besar kesempatan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Pilihan pelayanan dan konsekuensi biaya ditentukan langsung oleh masyarakat. Pengguna AMPL memiliki kemampuan untuk membayar layanan sejauh hal tersebut menjawab kebutuhan.

5 Beberapa Tantangan ke Depan
Target MDG, pada tahun 2015 memenuhi layanan 50% dari penduduk yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar Laju pertumbuhan penduduk vs kemampuan percepatan layanan Semakin langkanya cadangan air baku untuk pemenuhan air minum Permasalahan penyehatan lingkungan (sanitasi) akan semakin kompleks Belum tersedianya data capaian AMPL yang akurat sebagai acuan di semua level Semakin terbatasnya kemampuan Pemerintah

6 Struktur Kebijakan Tujuan Umum Tujuan Khusus Kesepakatan Internasional
MDG, Johanessburg Summit, Kyoto Declaration Dasar Hukum UU no 22 th 1999, UU no 25 th 1999, Propenas, PP dll. Pengalaman internasional dan nasional Prinsip Dublin-Rio Tujuan Umum Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan AMPL yang berkelanjutan. Tujuan Khusus Keberlanjutan dan penggunaan efektif. 11 Pokok Kebijakan 16 strategi Pelaksanaan

7 Tujuan Kebijakan Tujuan Umum Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan Tujuan Khusus Keberlanjutan, meliputi keberlanjutan aspek pembiayaan, aspek teknik, aspek lingkungan hidup, aspek kelembagaan dan aspek sosial. Penggunaan Efektif, prasarana dan sarana yang tersedia tepat tujuan, tepat sasaran, dan layak dimanfaatkan serta memenuhi standar teknis, kesehatan, dan kelembagaan, serta memperhatikan perubahan perilaku masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mengelola prasarana dan sarana.

8 11 Kebijakan Umum Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi
Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keberpihakan pada Masyarakat Miskin Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Akuntabilitas Proses Pembangunan Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Peran Aktif Masyarakat Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya

9 Operasionalisasi Kebijakan
Sebagai sebuah kebijakan nasional, diharapkan daerah mengadopsi dan menjabarkannya ke dalam program Diperlukan perangkat perencanaan strategis dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagaimana kebijakan. Diperlukan kelembagaan yang mengkoordinasikan proses adopsi dan implementasi kebijakan Diperlukan dukungan dan komitmen pengambil kebijakan daerah

10 Operasionalisasi Kebijakan
Daerah menempatkan AMPL sebagai salah satu prioritas pembangunan Daerah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan AMPL melalui biaya pembangunan daerah Daerah mengadopsi proyek-proyek AMPL BM dari berbagai sumber pembiayaaan dan menempatkan sebagai upaya pemenuhan layanan

11 Proses Operasionalisasi Kebijakan
Pemahaman substansi dan prinsip kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat Pemetaan isu dan permasalahan keberlanjutan pembangunan AMPL daerah Pemetaan status cakupan saat ini dan rencana cakupan periode mendatang Pemetaan kebutuhan investasi pemenuhan layanan AMPL daerah Pemetaan kebutuhan penguatan kapasitas di semua level dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan AMPL Operasionalisasi Renstra AMPL Monitoring dan Evaluasi

12 Proses Operasionalisasi Kebijakan
Pemahaman prinsip kebijakan AMPL-BM Peta Isu dan Permasalahan AMPL Daerah Cakupan saat ini dan Target Menda-tang Jumlah jiwa yang akan dilayani Kebutuhan Investasi Kebutuhan Penguatan Kapasi-tas dan Kelembagaan Rencana Strategis AMPL daerah Operasionalisasi Renstra