KETAHANAN FISKAL DAN MANAGEMEN HUTANG

Presentasi berjudul: "KETAHANAN FISKAL DAN MANAGEMEN HUTANG"— Transcript presentasi:

1 KETAHANAN FISKAL DAN MANAGEMEN HUTANG
KELOMPOK 6 MUCHAMAD RIDWAN ( ) DEVI SUKESI ( ) FEBRI ARGA P. ( ) YUSNIA RISANTI ( ) NURUL IMANIYAH ( ) YUSTINA ANDRIANI ( )

2 Kondisi APBN Indonesia
Berdasarkan table APBN 2015, dari beberapa sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi terbesar didalamnya yaitu sebesar 1.489,3, namun disisi lain pengeluaran atau belanja negara proporsi nya lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan Negara yaitu sebesar 1.984,1 , sehingga hal ini menyebabkan terjadinya defisit anggaran sebesar 222,5 trilliun.

3 Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Optimalisasi pendapatan negara dengan mempertimbangan iklim investasi dan dunisa usaha untuk menjamin keberlanjutan pendapatan negara. Meningkatan efisiensi dan efektifitas belanja negara melalui meningkatkan quality of spending. Peningkatan belanja infrastruktur di ikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan pengentasa kemiskinan, Mengendalikan defisit anggaran dala batas aman kurang dari 3%. Menurunkan ratio utang terhadap PDB dan mencari sumber pembiayaan yang rendah resiko.

4 Salah satu strategi kebijakan untuk keluar dari kondisi defisit anggaran yaitu mengerem kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif seperti kebijakan subsidi energy, hal ini dikarenakan terlalu banyak nya porsi subsidi yang menempel pada energy.

5 Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah antara lain.
Mengendalikan kkonsumsi bbm bersubsidi melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi. Melakukan program konversi dari bbm ke bbg Optimalissasi program konversi minyak tanah ke LPG Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati Menurunkan komposisi pemakaian bbm untuk pembangkit listrik.

6 Hutang.. Hutang menurut ilmu ekonomi pembangunan diperbolehkan karena untuk menyusun anggaran negara, pemerintah melihat pengeluaran terlebih dahulu dan kemudian melihat penerimaan anggaran, jika terjadi defisit, maka harus melakukan peminjaman (hutang).

7 HUTNG INDONESIA Dari data resmi Bank Indonesia, utang luar negeri sebesar USD 299,84 miliar ini terdiri dari utang pemerintah bersama Bank Indonesia serta swasta. Porsi utang pemerintah per April 2015 tercatat sebesar USD 127,95 miliar dan Bank Indonesia tercatat 4,9 miliar. Sehingga, total utang pemerintah dan Bank Indonesia adalah USD 132,86 miliar. Angka ini naik tipis dari bulan sebelumnya yang hanya USD 132,75 miliar.

8 Untuk menghindari Debt Trap strategi kebijakan fiskal yang dilakukan untuk keluar dari kondisi defisit tersebut yaitu dengan memanagemen hutang.

9 Memanagemen hutang bisa dilakukan dengan meresuntrukturisasi utang
Memanagemen hutang bisa dilakukan dengan meresuntrukturisasi utang. Dalam meresuntrukturisasi hutang ada 3 hal yang bisa dilakukan yaitu : Mengubah tendor ( jangka waktu cicilan) agar lebih lama, misalnya 5 th – 10th. Debt Swaps for Project. Misalkan adanya hutang dikompensasi dengan project-project lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia. Oleh karena itu bisa dengan kompensasi project lingkungan. Debt Swaps for Education. Misalnya dengan cara Indonesia mengirimkan beberapa delegasi mahasiswa untuk beasiswa ke negara pemberi hutang. Karena untuk negara pemberi hutang akan menjadi pendapatan.

10 KESIMPULAN Jika kita lihat dari APBN tahun 2015, dari beberapa sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi terbesar didalamnya, namun disisi lain pengeluaran atau belanja negara proporsi nya lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya defisit anggaran sebesar 222,5 trilliun. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Salah satu strategi kebijakan untuk keluar dari kondisi defisit anggaran yaitu mengerem kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif seperti kebijakan subsidi energy, hal ini dikarenakan terlalu banyak nya porsi subsidi yang menempel pada energy, Pada data APBN tahun 2015 juga bisa dilihat bahwa proporsi utang luar negeri lebih besar dibandingkan dengan proporsi utang di dalam negeri sehingga pemerintah memerlukan managemen utang yang baik