SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

Presentasi berjudul: "SISTEM AKUNTANSI INSTANSI"— Transcript presentasi:

1 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Diklat Administrasi dan Keuangan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kep. Riau

2 Mengapa Sistem Akuntansi diperlukan?

3 AKUNTANSI Pencatatan SISTEM Laporan

4 Q.S. Al Baqarah ayat 282 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis…..”

5 Kerangka Umum SAPP

6 SAI SAK SIMAK BMN SATUAN KERJA SATKER PENGGUNA BAPP SATKER
PERANGKAT DAERAH

7 MEKANISME PELAPORAN SAI
DJKN UAPB UAPA DJPBN UAPPB-E1 UAPPA-E1 opsional opsional KANWIL DJKN KANWIL DJPBN UAPPB-W UAPPA-W BLU KPKNL UAKPB UAKPA KPPN

8 SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

9 UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

10 Lima jenis KPA dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
KPA-Kantor Pusat (KP). KPA-Kantor Daerah (KD). KPA-Dekonsentrasi (DK). KPA-Tugas Pembantuan (TP). KPA-Urusan Bersama (UB)

11 UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER PEMERINTAH PUSAT UAKPA SATKER DEKONSEN- TRASI SATKER PERANGKAT DAERAH SATKER PENGGUNA BAPP SATKER TUGAS PEMBANTUAN

12 SATUAN KERJA v.s. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

13 SAK PADA UAKPA (input-proses-output)
Neraca DIPA Revisi DIPA Laporan Realisasi Anggaran SPM Rekam Terima GL-BMN Verifikasi Cetak Kirim SP2D SSBP/ SSP/SSBC/ SSPB Catatan atas Laporan Keuangan Dok. Piutang Dok. Persediaan Dok. KDP

14 SAK PADA UAKPA (prosedur)
Kegiatan: Merekam dok sumber: DIPA/SPM/SP2D/dll.  Mencetak Register Transaksi Harian Terima ADK BMN dari SAKPB dan posting data transaksi yang valid Cetak dan verifikasi buku besar Cetak LRA, kirim bersama ADK ke KPPN Rekonsiliasi dg KPPN, buat BAR, perbaiki laporan bila perlu Cetak Neraca dan LRA, kirim bersama ADK ke UAPPA-W/UAPPA-E1 Rekam dok Piutang, Persediaan, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Menyusun CaLK dan SOR kirim bersama LK ke UAPPA-W/UAPPA-E1 Tahunan Semesteran Bulanan Harian

15 KELUARAN SAK NERACA UAKPA LRA UAPPA-W ADK UAPPA-E1 CALK UAPA SOR
BULAN, SEMESTER, TAHUN Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP UAKPA LRA BULAN, SEMESTER, TAHUN UAPPA-W ADK BULAN, SEMESTER, TAHUN UAPPA-E1 CALK SEMESTER, TAHUN UAPA SOR SEMESTER, TAHUN

16 NERACA Menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada akhir periode tertentu ASET = Utang + Modal

17

18 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

19 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

20 STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan yang disampaikan. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.

21 Pernyataan Tanggung Jawab
SOR Tk. UAKPA Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran <Nama Satker Kementerian Negara/Lembaga > <audited/unaudited> yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. , Kepala Satuan Kerja ( )

22 Masa Penyampaian Laporan Keuangan
MEKANISME SURAT PERINGATAN UAKPA Surat Peringatan Sanksi SPM-UP/TUP Akhir Bulan SPM-LS kepada Bendahara 7 Masa Penyampaian Laporan Keuangan 5 hari kerja

23 SANKSI (WILAYAH DAN ESELON1)
tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan T I D A K G A B U N L A P O R N K E U A N G SANKSI UAPPA-W UAPPA-E1 Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP

24 TERIMA KASIH 24