BIROKRASI DEMOKRASI Pertemuan 1 3 September 2009.

Presentasi berjudul: "BIROKRASI DEMOKRASI Pertemuan 1 3 September 2009."— Transcript presentasi:

1 BIROKRASI DEMOKRASI Pertemuan 1 3 September 2009

2 Pengertian Birokrasi (1)
Biro = Meja, Krasi = kekuasaan Dua Elemen Utama Pengertian Birokrasi Peraturan dan Norma formal Hirarki (Ketergantungan dan komunikasi) Birokrasi adalah kekuasaan formal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi

3 Pengertian Birokrasi (2)
Merujuk pada empat pengertian: Kelompok pranata atau lembaga tertentu Metode khusus untuk pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi “kebiroan” atau mutu yang membedakan antara biro-biro dengan jenis organisasi lain (Downs, 1967 dalam Thoha, 2003) Kelompok orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan (Castle, Suyatno, dan Nurhadiantomo, 1983)

4 Pengertian Birokrasi (3)
Max Weber-Bapak Birokrasi: Birokrasi menjadi elemen penting yang menghubungkan ekonomi dan masyarakat Kekuasaan dalam Administrasi Legal-rational (dalam Birokrasi) Traditional (dalam Patriarchalisme) Charismatis (dalam Individualismus)

5 Latar Belakang Birokrasi (Perspektif Teori Negara, Kebutuhan Ekonomi, dan Organisasi
Dalam Teori Negara (Pemikiran Logemann, Wilson, dan Lemaire) Dalam Teori Negara (Pemikiran Logemann, Wilson, dan Lemaire) disebutkan unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur Konstitutif meliputi wilayah, rakyat dan pemerintah. Unsur Deklaratif pengakuan secara defakto dan dejure oleh negara lain. Pemerintah menjalankan fungsi pemerintahannya dengan mengadalkan mesin birokrasi pusat sampai dengan terendah (desa). Dalam Teori Kebutuhan Ekonomi (Peter M. Blau dan marshall W. Meyer), dinyatakan bahwa upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya (ekonomi) harus ditunjang dengan adanya organisasi atau birokrasi yang bisa melayani kebutuhan manusia tersebut. Contoh perlu tata niaga,regulasi perdagangan yang dikelola secara sisitematis. Dalam Teori Organisasi Modern dan Kelas (Max Webber, Hegel, Marx, dan SC Dube, Fred W. Riggs), dinyatakan bahwa tujuan individu dan kelompok dalam suatu organisasi dapat dicapai apabila dengan adanya instrumen ideal organisasi modern atau birokrasi serta mekanisme kerja yang baik.

6 Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut
melaksanakan pelayanan publik; pelaksana pembangunan yang profesional (merrit system): perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan) alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi).

7 TUJUAN BIROKRASI Sejalan dengan tujuan pemerintahan
Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll

8 TIPOLOGI BIROKRASI Dilihat dari perspektif otoritas: (Zauhar, 1996)
Birokrasi Tradisional Birokrasi Kharismatis Birokrasi Legal-Rasional Dilihat dari perspektif derajat keterbukaan: Birokrasi Terbuka Birokrasi Tertutup Birokrasi Campuran

9 Kharakteristik Birokrasi Weber
Pembagian Kerja/Spesialisasi Adanya prinsip hierarkhi wewenang Adanya sistem aturan Hubungan impersonal Sistem Karir

10 Kharakteristik Tipe Ideal Birokrasi
Otoritas Hirarki Komunikasi dinas yang jelas Pembagian kerja atas dasar spesialisasi Prosedur kerja yang jelas Kualifikasi pegawai Berdasarkan dokumen administrasi Pemisahan antara “Buero” dan “Amts” Jam kerja yang penuh Rahasia Jabatan Netralitas

11 Kritik terhadap Birokrasi
Birokratisasi: meningkatnya intervensi pemerintah melalui pertumbuhan tugas dan peraturan pemerintah Dependensi: meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah Tidak partisipatif sebagai close sytem Birokratis, berbelit-belit, lambat Tidak transparan Impersonal

12 Hubungan Politik dan Birokrasi
Politik sebagai pembentuk kebijakan Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan Netralitas birokrasi terhadap politik seringkali dipertaruhkan Paradigma lama (old classical public administration) memisahkan antara politik dan birokrasi Dalam paradigma baru (New Public Management) fungsi birokrasi dan politik saling bercampur