KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2014 Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M dan BAP-S/M, Jakarta, 22 Maret 2014 Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Tahun 2014

2 Ruang Lingkup A Kebijakan dan Program Pendidikan Dasar B
Potret Akreditasi Pendidikan Dasar C Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

3 Kebijakan dan Program Pendidikan Dasar

4 INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
ARAH KEBIJAKAN VISI DAN MISI PENDIDIKAN DASAR VISI 2025 INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF PERIODE TEMA Peningkatan Kapasitas & Modernisasi Penguatan Pelayanan Daya Saing Regional Daya Saing Internasional Fokus Internal Fokus Eksternal Visi Pendidikan Dasar : “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Dasar untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif“ Tema strategis pada periode tahun ditekankan pada pembangunan penguatan pelayanan. Setelah rasio kebutuhan dan sediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal, fokus selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing. Sasaran dan program-program kerja yang terkait harus mampu menjawab tuntutan mutu dari kapasitas pendidikan yang semakin besar dan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah yang semakin dewasa. Strategi penguatan pelayanan ini merupakan milestone peralihan fokus atau penekanan dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Didampingi akses pendidikan yang semakin mudah dan akuntabilitas publik yang semakin transparan, tema mutu layanan pendidikan ini akan menciptakan para penggerak pembangunan menuju visi negara dan bangsa Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Sasaran-sasaran pendukungnya antara lain implementasi dan operasi yang optimal terhadap tata nilai, Sisdur, dan koordinasi kerja yang telah terstruktur. Pada periode ini pula, Kementerian Pendidikan Nasional diharapkan menjadi benchmark technocracy atau teladan di antara institusi pemerintah lainnya. Misi Pendidikan Dasar : M1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan M2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan M3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan M4. Mewujudkan Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan M5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan 4

5 3 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan Dasar
Tantangan Arah Kebijakan SEKOLAH AKSES Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi, geografis Daya tampung terbatas Layanan belum merata. memastikan ketersediaan dan keterjangkauan Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap Kualitas & distribusi guru belum memadai Menurunnya nilai dan karakter bangsa Prestasi peserta didik belum merata MUTU & RELEVANSI meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan Penggunaan sumberdaya perlu lebih efisien Perlu fokus pada tugas fungsi Perlu transparan Perlu akuntabel TATA KELOLA memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, akuntabel === Target dan Capaian Nasional (RKP, RPJMN dst) APK Kaitkan dengan MDGs + HDI (internasional) Disparitas --> Distribusi Per kab/kota dan pergeserannya (variasi :wilayah dan sosial ekonomi) Kurva kelulusan  Kaitkan dengan kebijakan 2013/2014 Ketepatan sasaran BSM menjadi penting Integrasi BSM menjadi Penting Kebijakan PT  Kompetitifness Akses  Ketersediaan dan Keterjangkauan + yg dimonitor UKP4 SNP Kurikulum SMK : masa tunggu kerja Kaitkan dengan kebijakan 2013/2014

6 Program/Kegiatan Ditjen Pendidikan Dasar Kegiatan/Program/Output
No Kegiatan/Program/Output SD SMP PKLK PTK Setditjen A Akses 1 Ruang Kelas Baru √ 2 Rehabilitasi Ruang Kelas 3 Bantuan Siswa Miskin 4 Unit Sekolah Baru 5 SD-SMP Satu Atap 6 Sekolah Berasrama 7 Bantuan Operasional SMP Terbuka, Paket A/B, SDLB/SMPLB 8 Pembangunan Daerah Bencana Alam dan Sekolah Shelter 9 Pelayanan Daerah 3T 10 Pembinaan Sekolah Indonesia di Luar Negeri 11 Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Mutu Sekolah memiliki alat pembelajaran, media pembelajaran, buku Sekolah Memiliki Sarana Komputer (Administrasi Sekolah) Sekolah memiliki sarana TIK untuk e-learning Sekolah memiliki sarana dan prasarana olahraga dan Seni Sekolah memiliki Kelas/Klub Olahraga Sekolah memiliki perpustakaan/PSB Sekolah memiliki Ruang Penunjang Lainnya Sekolah Menyelenggarakan Pendidikan Karakter Sekolah menyelenggarakan pembelajaran ekstrakurikuler Sekolah Menyelenggarakan Kurikulum Sekolah Beasiswa Bakat&Prestasi 12 Lomba, Festival dan Olimpiade 13 Sekolah menyelenggarakan Program Bersih dan Sehat === Target dan Capaian Nasional (RKP, RPJMN dst) APK Kaitkan dengan MDGs + HDI (internasional) Disparitas --> Distribusi Per kab/kota dan pergeserannya (variasi :wilayah dan sosial ekonomi) Kurva kelulusan  Kaitkan dengan kebijakan 2013/2014 Ketepatan sasaran BSM menjadi penting Integrasi BSM menjadi Penting Kebijakan PT  Kompetitifness Akses  Ketersediaan dan Keterjangkauan + yg dimonitor UKP4 SNP Kurikulum SMK : masa tunggu kerja Kaitkan dengan kebijakan 2013/2014

7 Program/Kegiatan Ditjen Pendidikan Dasar Kegiatan/Program/Output
No Kegiatan/Program/Output SD SMP PKLK PTK Setditjen 2 Mutu 14 Laboratorium IPA √ 15 Pembinaan Sekolah Berbasis Pondok Pesantren 16 Retrieval Siswa 17 Tunjangan Guru di Daerah Khusus 18 Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-I/D-IV 19 Tunjangan Fungsional 20 Tunjangan Profesi bagi PTK Non-PNS dan PNS Binaan Provinsi 21 Tunjangan Guru Pendidikan Khusus 22 Insentif Guru Bantu 23 Bantuan Peningkatan Kualifikasi S2 24 Tunjangan guru SILN 25 Penghargaan PTK Dikdas 26 Perlindungan PTK Dikdas 27 Penilaian Angka Kredit & penilaian Jabatan Fungsional PTK Dikdas 28 Fasillitasi Pembinaan karir PTK Dikdas 29 Liga Pendidikan Indonesia 30 Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 31 Reformasi Birokrasi dan Laporan Sosialisasi SPM 32 Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia 33 Informasi dan Publikasi Kebijakan Ditjen Dikdas === Target dan Capaian Nasional (RKP, RPJMN dst) APK Kaitkan dengan MDGs + HDI (internasional) Disparitas --> Distribusi Per kab/kota dan pergeserannya (variasi :wilayah dan sosial ekonomi) Kurva kelulusan  Kaitkan dengan kebijakan 2013/2014 Ketepatan sasaran BSM menjadi penting Integrasi BSM menjadi Penting Kebijakan PT  Kompetitifness Akses  Ketersediaan dan Keterjangkauan + yg dimonitor UKP4 SNP Kurikulum SMK : masa tunggu kerja Kaitkan dengan kebijakan 2013/2014

8 Potret Akreditasi Pendidikan Dasar
B Potret Akreditasi Pendidikan Dasar

9 PERKEMBANGAN PERSENTASE AKREDITASI SD
1 Sumber: BAN-SM 2012

10 PERKEMBANGAN PERSENTASE AKREDITASI SMP
1 Sumber: BAN-SM 2012

11 Program Peningkatan Mutu
C Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2014 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana

12 Peningkatan Mutu Pendidikan
Satuan Pendidikan Substansi Pendidikan Peserta Didik PTK Kurikulum Sarpras Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kompetensi Lulusan Materi Pembiayaan Proses Pengelolaan Penilaian Penilaian adalah bagian dari kurikulum Penilaian adalah alat evaluasi yang berfungsi sebagai catu balik untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan 12

13 Implementasi Kurikulum 2013

14 Tahapan Implementasi Kurikulum
No Jenjang Kelas Tahun 2013 2014 *) 2015 1 SD I 2.598 Sekolah 100% ( Sekolah) 100% II  - 100% ( Sekolah) III IV - V VI -  2 SMP VII 1.436 sekolah 100% ( sekolah) VIII IX *) Keterangan Sasaran Implementasi Kurikulum Tahun 2014: Satuan Pendidikan Siswa Guru SD SMP Jumlah

15 Jumlah Buku Siswa dan Buku Guru (eks)
Keterangan Jenjang SMP: Seluruh Buku Guru diadakan pada semester I 15

16 MEKANISME PENGADAAN BUKU KURIKULUM 2013 Tahun 2014
Penggandaan Buku Kurikulum 2013 Semester I Tahun Ajaran 2014/2015 (Juli – Desember 2014)  Penggandaan buku dialokasikan melalui BOS + APBN Semester II Tahun Ajaran 2014/ (Januari – Juni 2015)  Penggandaan buku dialokasikan melalui DAK di daerah: Kab./Kota penerima DAK 2014  DAK 2014 Kab./Kota bukan penerima DAK  APBD Kab./Kota

17 MEKANISME PENGADAAN BUKU MELALUI DANA BOS/DAK/APBD
Kemdikbud mengajukan usulan e-katalog berupa HET per buku kurikulum 2013 berdasarkan Pendekatan Wilayah (Zona) kepada LKPP 1 LKPP menetapkan dan melakukan : Informasi harga dan Spesifikasi Buku Kurikulum 2013. Kontrak Payung dengan penyedia Buku Kurikulum 2013 Penerbitan Katalog Buku Kurikulum 2013 Penyiapan mekanisme E-Purchasing 2 Penyedia yang telah ditetapkan harus membuka perwakilannya di daerah untuk memudahkan sekolah dan Pemda dalam pembelian Buku kurikulum 2013 4 Sekolah dan Pemda baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok membeli langsung buku kurikulum 2013 ke penyedia yang telah ditetapkan dalam e-katalog LKPP terdekat dengan menggunakan dana BOS. 3 Penyedia A Penyedia B Penyedia C 5 Siswa dan Guru menerima Buku Kurikulum 2013 dan menggunakannya untuk pembelajaran di Sekolah. Berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2013 perihal Pengadaan Barang atau Jasa dengan Sistem e-purchasing

18 Pendampingan Kurikulum 2013
Model ‘on’ (di lokasi pembelajaran) dan ‘in’ (berkumpul berbagi pengalaman) Masing-masing dua kali Hasil Pelatihan Guru/KS/PS Sasaran terpilih PENYUSUNAN MATERI PENDAMPINGAN PENENTUAN PENDAMPING PELATIHAN PENDAMPING PELAKSANAAN PENDAMPINGAN Pemahaman terhadap buku Pemahaman terhadap proses pembelajaran dan penilaian Penyusunan rencana pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran Pelaksanaan penilaian Interaksi dengan orang tua Dilaksanakan oleh pemerintah Dipandu instruktur nasional Menggunakan materi pendampingan yang telah disusun

19 Ruang Lingkup Pendampingan
No Materi Pendampingan Komponen 1 Buku teks pelajaran dan buku pedoman guru termasuk silabus Pemahaman materi yang tertuang pada buku; Keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap; Pemahaman terhadap sumber-sumber belajar lainnya; Keterkaitan antara sumber-sumber belajar dan alat-alat yang dipergunakan; Penekanan pada high order thinking (contoh-contoh); materi pengayaan dan remedial. 2 Proses pembelajaran dan penilaian Pembelajaran yang menekankan pada tiga ranah kompetensi (melalui pembelajaran pengetahuan untuk mengasah keterampilan dan membentuk sikap); Pembelajaran berbasis aktivitas; Pembelajaran untuk mengasah kreativitas; Penilaian proses; Penilaian kompetensi (secara utuh) 3 Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran Identitas mata pelajaran/tema; Perumusan indikator; Perumusan tujuan pembelajaran; Pemilihan materi ajar; Pemilihan sumber belajar; Pemilihan media belajar; Pemilihan metode pembelajaran; Pemilihan strategi pembelajaran; Penilaian pembelajaran 4 Pelaksanaan pembelajaran Pendekatan pembelajaran saintifik; Discovery/inquiry learning; Pembelajaran melalui projek; Pembelajaran nonklasikal terutama dengan ko/ekstra kurikuler 5 Pelaksanaan penilaian Penilaian oleh guru: (Penilaian penguasaan pengetahuan; Penialian produk pembelajaran; Penilaian iklim pembelajaran; Penulisan buku rapor) Penilaian oleh siswa 6 Pedoman Interaksi Interaksi antar guru-siswa-orang tua

20 Rekruitmen KS/Guru Pendamping
PELATIHAN Memenuhi Kriteria Bimtek Pendampingan Calon Pendamping KS/Guru Belum Memenuhi Belum Memenuhi Sasaran Pendampingan Memenuhi Kriteria Tim Pendamping Sekolah Sasaran Pendampingan Gambar disesuaikan Model ‘on’ (di lokasi pembelajaran) dan ‘in’ (berkumpul berbagi pengalaman) Masing-masing dua kali

21 Alur Kegiatan Pendampingan
BIMTEK Kunjungan Tim Ke Sekolah (ON-1) Workshop Satu Klaster (IN-1) Workshop Satu Klaster (IN-2) Kunjungan Tim Ke Sekolah (ON-2) Sekolah Melaksanakan Hasil ON-1 dan IN-1 Sekolah Melaksanakan Hasil ON-2 dan IN-2 Tim pendamping terdiri dari : Guru sasaran dan instruktur nasional terpilih Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah terpilih

22 Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013
UIK/UKMP3 Badan PSDMPK & PMP Balitbang PKLK Dikdas/ Dikmen Dinas Provinsi LPTK Prov. .... Monev Internal Pelatihan Dikdas/ Dikmen Sampling Dinas Kab./kota Monev terhadap penyusunan buku teks siswa dan pedoman guru untuk memastikan apakah telah sesuai kurikulum 2013 (terkait isi buku) Pengadaan Buku Sekolah Sensus Sampling Monev Pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk TA 2014/2015 Sampling Pelaksanaan Pelatihan TPK Gugus/ Klaster - Sekolah Sensus Pelaksanaan pendampingan Pelaksanaan pembelajaran Sekolah

23 Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

24 DISTRIBUSI GURU SD DAN SMP
PNS 979,382 GTY 83,859 GTT 519,548 Total 1,582,789 PNS 351,323 GTY 99,735 GTT 158,016 Total 609,074

25 DISTRIBUSI GURU SEKOLAH DASAR
SD NEGERI SD SWASTA PNS 951,712 GTT 489,459 Total 1,441,171 GTY 83,859 GTT 30,089 PNS 27,670 Total 141,618

26 DISTRIBUSI GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP NEGERI SMP SWASTA PNS 331,447 GTT 116,090 Total 447,537 GTY 99,735 GTT 41,926 PNS 19,876 Total 161,537

27 KEBUTUHAN GURU SD DAN SMP 2013
Jumlah guru : PNS – Keb SD Bersertifikat: 62.9% Guru – Keb 13.219 99.433 SMP Bersertifikat: 89.6%

28 DATA KUALIFIKASI PTK DIKDAS
SD/SDLB Usia > 45 tahun Usia < 45 tahun Jumlah % Sudah S1 60% Belum S1 40% Total SMP/SMPLB Usia > 45 tahun Usia < 45 tahun Jumlah % Sudah S1 86% Belum S1 46.623 42.596 89.219 14% Total No Satuan Pendidikan Peningkatan Kualifikasi S-I/D-IV usia <45 Sasaran 2014 *) Sisa Kebutuhan 1 SD 80.488 2 SMP 42.596 9.715 32.881 JUMLAH 90.203 *) Belum termasuk biaya yang bersumber dari ABPD dan biaya mandiri

29 Penyediaan Sarana Prasarana
3 Penyediaan Sarana Prasarana

30 Penyediaan Perpustakaan SD
% Jumlah Sekolah Sarana Komputer % Jumlah Sekolah

31 Analisis Penyediaan Perpustakaan dan Lab. IPA SMP
% Jumlah Sekolah Laboratorium IPA % Jumlah Sekolah

32 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD
Sumber Raker, 9 September 2013 Kondisi Ruang Kelas SD Akhir 2014 semua Rusak Berat direhab ∑ Ruang

33 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SMP
Sumber Raker, 9 September 2013 Kondisi Ruang Kelas SMP Akhir 2014 semua Rusak Berat direhab ∑ Ruang 33

34 TERIMA KASIH