Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;

Presentasi berjudul: "Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;"— Transcript presentasi:

1 Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU tentang APBD dan Perda APBD; PP No. 105/2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 108/2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah; PP No. 11/2001 tentang Informasi Keuangan Daerah PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

2 Reformasi Keuangan Negara meliputi :
Perencanaan dan Penganggaran Perbendaharaan Akuntansi dan Pertanggungjawaban Auditing

3 Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
Penggunaan Kerangka pengeluaran Jangka menengah Penganggaran Terpadu Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja

4 Implikasi SAP dalam Perencanaan dan Penganggaran
Struktur Anggaran (I account), yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan Klasifikasi Anggaran: Organisasi, Fungsi, Ekonomi Basis Anggaran: Basis Kas

5 KLASIFIKASI ORGANISASI
Sesuai dengan struktur organisasi Pemda (pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)

6 Klasifikasi menurut fungsi
Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Budaya Agama Pendidikan Perlindungan Sosial

7 Klasifikasi Ekonomi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga
Subsidi Bantuan Sosial Hibah Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga

8 Implikasi SAP dalam Pelaksanaan Anggaran
Pengaturan kembali kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah Pengaturan entitas akuntansi dan entitas pelaporan Penataan kembali dokumen pelaksanaan anggaran Penataan sistem pelaksanaan anggaran

9 Implikasi SAP dalam Manajemen Aset
Penataan kembali ketentuan tentang manajemen aset Pengertian Klasifikasi Pengakuan Pengukuran Perubahan Penghentian/Penarikan

10 Implikasi SAP dalam Manajemen Utang
Penataan kembali tentang kebijakan tentang pinjaman daerah Klasifikasi Biaya Pinjaman Pengakuan Pengukuran

11 REFORMASI DALAM AKUNTANSI, PERTANGGUNGJAWABAN
Setiap satker Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi berdasarkan SAP. Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK selama 2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran. Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm laporan. Pernyataan tanggung jawab harus ditandatangani oleh KDH/ KaSatker.

12 Implikasi SAP dalam Auditing
Terdapat kriteria yang kredibel untuk pemeriksaan atas laporan keuangan BPK memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP. Setiap laporan audit BPK disampaikan kepada legislatif terkait, dan terbuka kepada publik (kecuali yg bersifat rahasia negara). Hasil pemeriksaan BPK dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban disertai tanggapan dari pemerintah

13 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/D
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan (setidak-tidaknya) : Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya). Pasal 30 dan 31 UUKN

14 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Pasal 32 UUKN

15 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP No. 24/2005 diubah o/ PP No. 71/2010
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03 Laporan Arus KAS PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi, Peribahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 Laporan Operasional Plus: Buletin Teknis tentang Penyusunan Neraca Awal

16 Sistem Akuntansi Sistem akuntansi merupakan rangkaian prosedur dan elemen-elemen lainnya untuk mengolah transaksi keuangan sampai dihasilkannya laporan keuangan.

17 Pengembangan Sistem Sistem akuntansi berbasis komputer
Sistem akuntansi yang dikembangkan secara manual

18 Pengembangan Sistem Akuntansi
Sentralisasi Desentralisasi

19 Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem akuntansi
Sistem akuntansi dikembangkan secara sentralisasi atau desentralisasi; Ketersediaan hardware; Ketersediaan sarana penunjang yang diperlukan, seperti tenaga listrik, jaringan telepon, dan suku cadang serta bahan lainnya; dan Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem, memelihara data base, dan memelihara sistem.

20 Sistem Akuntansi - Sentralisasi
pekerjaan akuntansi dilaksanakan di satuan kerja pengelola keuangan tidak perlu banyak menyediakan hardware maupun sumber daya manusia pekerjaan akuntansi menumpuk di satuan kerja pengelola keuangan Transaksi keuangan non-kas, seperti pemindahan aset antara satuan kerja, penghapusan aset, dan transaksi non-kas lainnya yang terjadi di unit pengguna anggaran/barang harus dilaporkan segera ke satuan kerja pengelola keuangan.

21 Sistem Akuntansi - Desentralisasi
pekerjaan akuntansi akan tersebar di satuan kerja pengguna anggaran/barang sarana dan prasarana yang relatif banyak tenaga akuntansi/komputer yang cukup di setiap satuan kerja

22 Penyusunan Neraca Awal
Pembentukan tim untuk penyusunan neraca; Perumusan pendekatan penyusunan neraca; Perumusan kebijakan penilaian pos-pos neraca; Penyiapan formulir serta elemen data yang harus dikumpulkan; Pembekalan untuk tim penyusun neraca; Inventarisasi aset dan utang pemerintah; Pengolahan data hasil inventarisasi; Pembahasan hasil inventarisasi; Penyusunan draf neraca; dan Finalisasi penyusunan neraca.

23 ELEMEN-ELEMEN SISTEM AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi Pedoman sistem akuntansi Prosedur akuntansi Sumber daya manusia Formulir Catatan Buku-buku Laporan Prasarana lain, khususnya teknologi informasi

24 Kebijakan Akuntansi Pilihan-pilihan alternatif yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dituangkan dalam kebijakan akuntansi

25 Pedoman Akuntansi Format laporan keuangan Bagan Akun Jurnal Standar
Pengakuan Pengukuran Penyajian dan Pengungkapan Pelaporan Keuangan Buku/Dokumen/Formulir

26 BAGAN AKUN/PERKIRAAN Daftar akun/perkiraan/rekening yang digunakan dalam proses akuntansi untuk membukukan seluruh transaksi keuangan daerah Bagan Perkiraan Standar untuk sistem akuntansi pemerintah diperlukan untuk menjaga keseragaman dan konsistensi perlakuan akuntansi Bagan perkiraan standar (buku besar) akan dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku secara nasional sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan gabungan, penyusunan statistik keuangan pemerintah, maupun untuk keperluan lainnya.

27 Klasifikasi APBD APBD ditetapkan oleh DPRD terinci sampai dengan organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja

28 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem
Penyediaan anggaran yang cukup Penyediaan SDM dengan latar belakang akuntansi dan pengetahuan komputer yang cukup dan pengembangan karier yang jelas di bidang akuntansi Komitmen pimpinan/stakeholders untuk membangun dan memanfaatkan sistem Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan

29 PERMASALAHAN SDM yang kompeten di bidang akuntansi Sarana/prasarana
Anggaran Manajemen Politik Penyusunan neraca awal

30 SIMPULAN Standar akuntansi merupakan pedoman pokok dlm penyusunan dan penyajian LK pemerintah. Harus disusun sistem akuntansi sesuai dengan per-UU-an dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi penting utk memandu pengembangan sistem serta membantu pengguna dalam memahami sistem akuntansi Pengembangan sistem akuntansi seyogyanya sejalan dengan sistem penganggaran dan perbendaharaan Pengembangan sistem akuntansi membutuhkan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yg cukup. Perlu dibangun jenjang karir SDM bidang keuangan dan akuntansi. Perlu disusun neraca awal yang akan menjadi saldo pembuka akun-akun dalam sistem akuntansi pemerintah.

31 TERIMA KASIH