Penerapan ppdr di beberapa lokasi organisasi indonesia

Presentasi berjudul: "Penerapan ppdr di beberapa lokasi organisasi indonesia"— Transcript presentasi:

1 Penerapan ppdr di beberapa lokasi organisasi indonesia
Masukan Tambahan Untuk Draft Report 2 PT Morteza Teknitama Bandung

2 KONSEPTUAL DAN IMPLEMENTASI LAPANGAN

3 PPDR vs ETS Emergency Telecommunication System (ETS) Fokus pada Definisi Yang dikembangkan oleh ITU-T dan ITU-D PPDR mengacu pada konsep yang dikembangkan di ITU-R (lebih pada Radiocommunication PPDR)

4 Kondisi Real Lapangan Konsep ITU-T/ ITU-D/ITU-R digunakan secara terintegrasi untuk implementasi Publik Protection and Disaster Relief di beberapa lokasi studi awal di Indonesia Konsep PPDR Eropa menggunakan pendekatan PP1, PP2, dan DR

5 Fokus group itu

6 Konsep ETS ITU-T

7 Konsep ppdr itu-r Konsep PPDR ITU-R menggunakan pendekatan yang spesifik di lingkup Radiocommunication PP dan Radiocommunication DR Konsep ITU-R ini berbeda dengan konsep PPDR Eropa yang menggunakan pendekatan PP1, PP2, dan DR. Untuk PP1 di Eropa masih memberikan cakupan pada teknologi Non Radiocommunication (mengadopsi ITU-T: ETS)

8 Konsep ppdr ITU-r

9 Masukan untuk studi PPDR Indonesia
Menggunakan model pendekatan Eropa yang menggunakan pendekatan PP1, PP2, dan DR Menggunakan pendekatan integrasi antara konsep yang dikembangkan oleh ITU-T, ITU-R, dan ITU-D

10 MASUKAN UNTUK ppdr indonesia

11 PENERAPAN PPdr DI BEBERAPA LOKASI ORGANISASI INDONESIA

12 Organisasi negara

13 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Sistem Telekomunikasi Kepolisian dibangun berdasarkan Peraturan Kapolri No.1/2011,dengan mengacu pada aspek legalitas Telekomunikasi dan Kepolisian (UUNo.36/1999 tentang Telekomunikasi, PP.52/2000, PP.53/2000, UU No.2/2002 tentang Kepolisian) Sistem Telekomunikasi Kepolisian dilaksanakan perencanaan, pengembangan, pengoperasiannya oleh Divisi Teknologi Informasi (Divisi TI) Polri. Pelaksaan Tugas Divisi TI ini berdasarkan Peraturan Kapolri No.1/2011 (pasal 7)

14 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Sistem Telekomunikasi Kepolisian ini dibangun dalam kerangka proteksi publik (pasal 1, Peraturan Kapolri No.1/2011) Terdapat 4 Sistem Telekomunikasi yang dibedakan dalam sebutan dan fungsinya oleh Kepolisian : Sistel Markas, Sistel Wilayah, Sistel Operasi, dan Sistel Khusus.

15 9 sistem ppdr KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Terdapat 8 Sistem Telekomunikasi yang digunakan di Kepolisian (Peraturan Kapolri No.2/2011). Delapan jenis layanan jasa telekomunikasi yang digunakan di lingkungan Polri terdiri dari: (a) saluran telepon tetap atau PSTN; (b)saluran telepon selular (Public Land Mobile Network/PLMN);(c)VPN;(d) jaringan akses internet;(e) Dedicated Intellegent Network Access (DINA); (f) ISDN;(g)transponder satelit; dan (h)saluran komunikasi umum satelit. Sistem yang digunakan oleh Polri ini diluar sistem telekomunikasi non organik yang dibangun secara independen oleh polri. Jaringan Komunikasi organik adalah jaringan komunikasi yang dibangun, dikelola, dan digunakan oleh Polri. (Berdasarkan Peraturan Kapolri No.2/2011)

16 BNPB

17 BNPd

18 Sistelda pemda

19 BADAN GEOLOGI : pvmbg

20 BPPT : SEA WATCH INDONESIA

21 Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
Undang-undang No. 31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

22 BaSARNAS PERPRES No. 99 TAHUN tentang BASARNAS

23 Organisasi independen

24 Palang Merah Indonesia