The Global Economic and Trade Environment

Presentasi berjudul: "The Global Economic and Trade Environment"— Transcript presentasi:

1 The Global Economic and Trade Environment
Dr. Ivan Diryana Sudirman.,ST.,MT

2 Protectionism Nations utilize legal barriers,exchange barriers, and psychological barriers to restrain the entry of unwanted good

3 Countless reasons to maintain government restrictions on trade are espoused by protectionists,but essentially all arguments can be classified as follows: (1) protection of an infant industry, (2) protection of the home market, (3) need to keep money at home, (4) encouragement of capital accumulation, (5) maintenance of the standard of living and real wages, (6) conservation of natural resources, (7) industrialization of a low-wage nation, (8) maintenance of employment and reduction of unemployment, (9) national defense, (10) increase of business size, (11) retaliation and bargaining

4 Trade Barriers To encourage development of domestic industry and protect existing industry, governments may establish such barriers to trade as tariffs and a variety of nontariff barriers including, quotas, boycotts, monetary barriers, and market barriers. A tariff , simply defined, is a tax imposed by a government on goods entering at its borders.

5

6 Quotas and Import Licenses
Quotas and Import Licenses. A quota is a specifi c unit or dollar limit applied to a particular type of good. Voluntary Export Restraints. Similar to quotas are the voluntary export restraints (VERs) or orderly market agreements (OMAs). VER is an agreement between the importing country and the exporting country for a restriction on the volume of exports. Boycotts and Embargoes. A government boycott is an absolute restriction against the purchase and importation of certain goods and/or services from other countries. Monetary Barriers. Blockage is accomplished by refusing to allow an importer to exchange its national currency for the sellers’ currency. Government approval to secure foreign exchange is often used by countries experiencing severe shortages of foreign exchange

7 Standards. Nontariff barriers of this category include standards to protect health, safety, and product quality. Antidumping Penalties. Designed to prevent foreign producers from “predatory pricing,” a practice whereby a foreign producer intentionally sells its products in the United States for less than the cost of production to undermine the competition and take control of the market. Domestic Subsidies and Economic Stimuli.

8 Easing Trade Restrictions
The Omnibus Trade and Competitiveness Act The trade act was designed to deal with trade deficits, protectionism, and the overall fairness of our trading partners. General Agreement on Tariffs and Trade The original agreement provided a process to reduce tariffs and created an agency to serve as watchdog over world trade. The GATT’s agency director and staff offer nations a forum for negotiating trade and related issues. World Trade Organization sets many rules governing trade among its 148 members, provides a panel of experts to hear and rule on trade disputes among members

9 Kasus Ekspor Tuna Salah Satu Alasan Jokowi Evaluasi Perdagangan Bebas Kasus tuna Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa kena tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintahan Jokowi mengevaluasi kerjasama perdagangan bebas. Dalam kasus tuna, justru Indonesia tertinggal dengan negara lain karena belum menjalin Free Trade Agreement (FTA) dengan Uni Eropa. Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kemendag Bachrul Chairi mencontoh Indonesia di ASEAN adalah produksi tuna terbesar, tetapi bea masuk tuna Indonesia di Eropa itu dikenakan 22,5%, namun Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian tunanya datang dari perairan Indonesia, itu hanya dikenakan bea masuk impor 0%.  "Akibat 22,5% itu kita sudah sulit besaing dengan mereka. Alasannya, mereka sudah melakukan apa yang disebut FTA dengan Eropa. Indonesia ketinggalan dalam hal ini," kata Bachrul usai rakor soal FTA di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/3/2015)

10 Kasus serupa juga terjadi di Jepang, tuna asal Indonesia harus kena bea masuk impor 7,5%, sedangkan di negara lain hanya 0%. Padahal Indonesia dan Jepang sudah ada kerjasama perdagang bebas bilateral dengan Jepang yaitu Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Menurut Bachrul dengan posisi Indonesia yang belum masuk FTA dengan kawasan lain, dan adanya FTA yang sudah berlaku namun belum memberikan keuntungan, maka investor kurang tertarik masuk Indonesia. Alasannya investor akan memilih masuk ke negara yang sudah banyak perdagangan bebas, sehingga pasarnya akan lebih luas dan besar. "Walau Indonesia punya demografi tenaga kerja yang cukup, infrastruktur akan membaik, tetap kalau pasarnya cuma 250 juta jiwa mereka kurang tertarik, karena mereka mampu lebih dari 250 juta penduduk," jelasnya. Bachrul mengatakan, posisi pemerintahan saat ini terus mendukung adanya FTA namun akan dievaluasi dari sisi keuntungan bagi Indonesia, terutama dari mendorong ekspor dan menarik investasi ke dalam negeri. "Kalau kita tidak terbuka, kita kehilangan 'kereta' dengan negara lain, kita kehilangan investasi, kita kehilangan kemampuan mendorong ekonomi yang kita harapkan," katanya. Terkait dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), telah disepakati akan dievaluasi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan Jepang.

11 "FTA kebijakan Jokowi-JK dalam rangka mengamankan ekspor Indonesia," katanya. Ia mengaku dalam rapat internal pemerintah, ada beberapa Kementerian menyarankan agar beberapa FTA untuk dihentikan, namun kini arahannya berubah, yaitu FTA diminta untuk terus lanjutkan dengan evaluasi. "Umumnya masalah FTA tidak jalan tadi karena masalah transposisi, belum disetujuinya kesepakatan dengan negara. Contohnya, misal perdagangan untuk pulpen, disepakati 0%, waktu kita lakukan transposisi justru dikenakan jadi 15% bea masuk. Harusnya itu 0%," katanya.

12 Atasi Kelangkaan, Pemerintah Akan Impor Garam
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membuka keran imporgaram. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan garam yang terjadi saat ini. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan izin impor garam untuk industri. "Saya keluarkan izin (impor garam) untuk industri. Aman sudah," kata Enggartiasto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). Menurut Enggartiasto, keputusan itu berdasarkan rapat di Kantor Wakil Presiden, yang menyepakati rekomendasi impor garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diserahkan kepada Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, impor semua jenis garam baru bisa dilakukan jika ada ada rekomendasi dari KKP. Berdasarkan arahan dari Menko Perekonomian, rekomendasi selanjutnya akan dilimpahkan ke Kemendag. "Wapres mengarahkan agar dituangkan saja secara permanen di Permendag agar impor garam industri rekomendasinya langsung diserahkan ke Menteri Perdagangan. Sambil menunggu itu, impor untuk kebutuhan industri sudah keluar sesuai permintaan. Ada lima atau enam permintaan," ujar Enggartiasto.

13 Sementara untuk garam konsumsi, Enggartiasto mengatakan, pihaknya tengah menghitung berapa kebutuhan dan menunggu rekomendasi dari KKP. "Itu (garam konsumsi) harus dari KKP. Itu tidak didelegasikan kepada kita. Garam industri sudah clear, garam konsumsi segera akan dimintakan," kata dia. Enggartiasto mengakui kelangkaan garam terjadi akibat pasokan berkurang karena terjadi gagal panen. Saat ini, pemerintah tengah menghitung berapa jumlah garam yang bisa diimpor PT Garam. Dia mengatakan, kementerian akan mengubah aturan dan segera meminta PT Garam segera melakukan impor. "Saya akan segera ubah aturan itu supaya sama dan segera minta PT Garam impor," ujar Enggartiasto. Dia belum mau merinci berapa kuota impor yang akan diterbitkan Kemendag. Namun, ia mengklaim harga garam sudah berangsur turun sejak pemerintah memastikan akan segera melakukan impor.

14