Pertemuan 3 KEKUASAAN Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik

Presentasi berjudul: "Pertemuan 3 KEKUASAAN Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik"— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 3 KEKUASAAN Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Tahun : 2008 Pertemuan 3 KEKUASAAN

2 Dimensi-dimensi kekuasaan Pelaksanaan kekuasaan politik
Materi: Pengertian Kekuasaan Dimensi-dimensi kekuasaan Pelaksanaan kekuasaan politik Distribusi kekuasaan BINUS UNIVERSITY

3 Mahasiswa dapat menghubungkan dimensi kekuasaan dengan kekuasaan
Tujuan: Mahasiswa dapat menghubungkan dimensi kekuasaan dengan kekuasaan BINUS UNIVERSITY

4 Pengertian Kekuasaan Max Weber seorang sosiolog jerman mendefinisikan kekuasaan sebagai “The likelihood of achieving desired ends in spite of possible resistence from others” (kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang meskipun mendapat tantangan dari orang lain). Menurut Etzioni kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi. BINUS UNIVERSITY

5 Kekuasaan Utilitarian
Ada tiga jenis Kekuasaan menurut Etzioni yaitu koersif, persuasif, dan utilitatiran Kekuasaan Utilitarian Utilitarian berasal dari kata utilis yang berarti berguna. Jadi Utilitarian adalah sifat yang menekankan kegunaan pada dari sesuatu. Kekuasaan Koersif Kekuasaan yang menggunakan kekerasan untuk mengubah orang lain atau untuk menghukum mereka yang menghalanginya. Kekuasaan Persuasif Kekuasaan persuasif tidak menggunakan paksaan, melainkan pada kepercayaan orang-orang yang dikuasai BINUS UNIVERSITY

6 Dimensi-dimensi Kekuasaan 2.1. Potensial dan Aktual
Seseorang dipandang memiliki kekuasaan potensial apabila memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. Sedangkan kekuasaan aktual apabila seseorang telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif. BINUS UNIVERSITY

7 2.2. Konsensus dan Paksaan Pada aspek kekuasaan paksaan, orang taat karena rasa takut. Dalam konteks ini ada tiga sarana yang digunakan untuk mendapatkan ketaatan yakni paksaan fisik, ekonomi dan psikologik. Fisik antara lain berupa senjata, ekonomi seperti kehilangan pekerjaan dan psikologik seperti intimidasi. Sedangkan ketaatan pada kekuasaan konsensus lebih bersifat kultural dan moral. Orang taat karena nilai tertentu. Jadi orang taat karena pengertian, kesadaran, dan persetujuan. BINUS UNIVERSITY

8 2.3. Positif dan Negatif Tujuan umum pemegang kekuasaan untuk mendapatkan ketaatan atau penyesuaian diri dari pihak yang dipengaruhi. Tujuan ini dapat dikelompokan dalam dua aspek yakni positif dan negatif. Kekuasaan positif adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan, sedangkan kekuasaan negatif adalah penggunaan sumbers-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain untuk mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu tetapi juga merugikan pihaknya. BINUS UNIVERSITY

9 2.4. Jabatan dan Pribadi Dalam masyarakat yang maju dan mapan baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang sederhana, struktur masyarakat kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi tampak lebih menonjol dari pada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan. BINUS UNIVERSITY

10 2.5. Implisit dan Eksplisit
Kekuasaan implisit ialah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang secara jelas terlihat dan terasakan. 2.6. Langsung dan tak langsung Kekuasaan langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung, tanpa melalui perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik. BINUS UNIVERSITY

11 Pelaksanaan kekuasaan Politik
Ada empat faktor yang perlu dianalisis berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yakni bentuk dan jumlah sumber; distribusi sumber dalam masyarakat; penggunaan sumber; dan hasil penggunaan sumber. 3.1. Bentuk dan jumlah sumber Yang termasuk sumber kekuasaan ialah sarana paksaan fisik, kekayaan, normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang terorganisasi. BINUS UNIVERSITY

12 3.2. Distribusi sumber dalam masyarakat
Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusikan secara merata dalam setiap masyarakat atau sistem politik, karena kemampuan setiap orang bervariasi. Masyarakat yang strukturnya masih sederhana, distribusi pemilikan sumber-sumber relatif merata sebab selain sumber-sumber kekuasaan yang tersedia masih sedikit, juga karena hubungan antar sesama dilandasi dengan prinsip kekeluargaan dan hubungan dengan pemimpin didasarkan pada prinsip primus interpares. BINUS UNIVERSITY

13 Di negara-negara berkembang distribusi sumber-sumber kekuasaan biasanya tidak merata. Hubungan kekuasaan lebih bersifat hirarkis. Keadaan ini berbeda dengan negara maju. Pada negara maju distribusi sumber lebih merata. Sudah banyak warga masyarakat dengan tingkatan hidup yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas maka, distribusi sumber-sumber kekuasaan ditentukan oleh susunan masyarakat, tingkat perkembangan, pendidikan, teknologi, tipe birokrasi, jenis, dan kualitas pengadaan barang dan jasa. BINUS UNIVERSITY

14 3.3. Penggunaan sumber-sumber
Ada tiga pilihan bagi setiap orang atau kelompok dalam menggunakan sumber-sumber kekayaan 1) Menggunakan sumber itu ke dalam kegiatan non-politik seperti kegiatan karitatif; 2) Investasi; 3) Menggunakan sumber itu untuk mempengaruhi proses politik. BINUS UNIVERSITY

15 3.4. Hasil penggunaan sumber
Hasil penggunaan sumber ialah jumlah individu yang dapat dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, sektor-sektor kehidupan yang dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, dan kedalaman pengaruh kekuasaan terhadap individu dan masyarakat. BINUS UNIVERSITY

16 4.1. Model elit yang memerintah
Distribusi kekuasaan 4.1. Model elit yang memerintah Menurut model ini dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol. Di satu sisi ada kelas yang memerintah, yang terdiri dari sedikit orang, melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan dengan kekuasaan. Dan sisi yang lain, ada kelas yang diperintah yang berjulah lebih banyak, diarahkan, dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semaunya dan paksaan. BINUS UNIVERSITY

17 4.2. Model Pluralis Asumsi yang mendasari model ini ialah setiap individu menjadi anggota dari satu atau lebih dari kelompok atau kekuatan sosial dengan kepentingan dan ideologinya sendiri. Setiap kelompok kepentingan ini akan mempertahankan kepentingan dan otonominya berhadapan dengan kelompok sosial lainnya. Peran pemerintah dalam konteks ini ialah sebagai arena persaingan dan kompromi di antara berbagai organisasi dan kelompok kepentingan lainnya. Distribusi kekuasaan antara kelompok sosial relatif lebih merata. BINUS UNIVERSITY

18 4.3. Model Populis Asumsi di balik model ini ialah demokrasi. Artinya partisipasi individu warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang jelas akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan individual dan sosial dalam masyarakat. Dalam model populis; Setiap warga negara yang telah dewasa secara potensial memiliki kekuasaan politik seperti hak memilih dalam pemilihan umum; Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai perhatian dan minat yang besar pada proses politik karena setiap warga negara memiliki motivasi yang kuat untuk aktif dalam proses politik; dan Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai kemampuan untuk mengadakan penilaian terhadap proses politik karena mereka memiliki informasi politik yang memadai. BINUS UNIVERSITY