MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA

Presentasi berjudul: "MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA"— Transcript presentasi:

1 DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS STATUS OTONOMI KHUSUS NAD DAN PAPUA BARAT)
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA SEMESTER GENAP 2009

2 TOLOK UKUR KEBERHASILAN DESENTRALISASI
WATAK TATA PEMERINTAHAN DESENTRALISTIS KAPASITAS MENGELOLA KONFLIK DAN MENGGALANG KERJA SAMA KAPASITAS MENDORONG KINERJA MELALUI EVALUASI OPTIMALNYA DELIVERY PELAYANAN PUBLIK KOMPETENSI POLICY-MAKING DI TINGKAT LOKAL SUMBER: PURWO SANTOSO, 2009

3 TEORI STATE-SOCIETY RELATIONSHIP

4 MENGAPA STATE-SOCIETY RELATION
SEJATINYA KEBERADAAN DARI DESENTRALISASI TIDAK LAIN ADALAH UNTUK MENDEKATKAN NEGARA KEPADA MASYARAKAT TERCIPTA INTERAKSI YANG DINAMIS, BAIK PADA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAUPUN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (VINCENT OSTROM, 1991) THE FEATURES OF GOVERNANCE THAT WOULD BE APPROPRIATE TO CIRCUMSTANCE WHERE PEOPLE GOVERN RATHER THAN PRESUMING THAT GOVERNMENT GOVERN (1991:6).

5 POLA INTERAKSI REZIM OTORITER
SATU ARAH PEMERINTAH PUSAT DOMINAN PERUMUS KEBIJAKAN DESENTRALISASI PEMERINTAH DAERAH INFERIOR PELAKSANA TEKNIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI SOCIETY DIPINGGIRKAN KOALISI TAWAR MENAWAR ANTAR ELIT PEMERINTAH DAERAH

6 DESENTRALISASI, STATE-SOCIETY RELATION REZIM OTORITER
HUBUNGAN STATE-SOCIETY DALAM REZIM OTORITER KARAKTERISTIK RELASI PUSAT-DAERAH DALAM REZIM OTORITER STATE SOCIETY PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH MASYARAKAT SUMBER: SYARIF HIDAYAT, 2009

7 POLA INTERAKSI REZIM TRANSISI
SIFAT DASAR INTERAKSI MASIH LEBIH BANYAK SATU ARAH SOCIETY RELATIF MENDAPATKAN PERLUASAN PERAN STATE MASIH MENDOMINASI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN NASIONAL STATE CENDERUNG MEMAKSAKAN KEHENDAK “PERSELINGKUHAN” ANTARA STATE ACTORS MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PRIBADI DAN KELOMPOK POLA STATE-SOCIETY BERGESER KE DUA ARAH LEBIH DEMOKRATIS KOMPETISI ANTARA ELIT MASSA SEMAKIN SENGIT DAN TRANSPARAN INTERAKSI LEBIH KENTARA ANTARA STATE ACTORS DAN MASS SOCIETY ACTORS TERJADINYA “POLIARKI POLITIK”

8 DESENTRALISASI, STATE-SOCIETY RELATION REZIM TRANSISI DEMOKRASI
HUBUNGAN STATE-SOCIETY DALAM TRANSISI DEMOKRASI STATE SOCIETY KARAKTERISTIK RELASI PUSAT-DAERAH DALAM TRANSISI KE DEMOKRASI PEMERINTAH PUSAT PEMDA MASY. PEMEKARAN DAERAH DAN PILKADA….? SUMBER: SYARIF HIDAYAT, 2009

9 POLA INTERAKSI REZIM DEMOKRASI
SANGAT DINAMIS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DUA ARAH TAHAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DUA ARAH SENYAWA ANTARA TUNTUTAN MASYARAKAT DAN KEPENTINGAN NEGARA

10 DESENTRALISASI, STATE-SOCIETY RELATION REZIM DEMOKRASI
HUBUNGAN STATE-SOCIETY DALAM REZIM DEMOKRASI STATE SOCIETY KARAKTERISTIK RELASI PUSAT-DAERAH DALAM REZIM DEMOKRASI PEMERINTAH PUSAT PEMDA MASY DAERAH SUMBER: SYARIF HIDAYAT, 2009

11 TANTANGAN DEMOKRASI LOKAL
SEBUAH REFLEKSI

12 OPTIMALISASI MODAL SOSIAL
Pemerintah lokal bersama masyarakat DITUNTUT menggali serangkaian norma, jaringan dan organisasi dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya, serta dimana pembuatan keputusan formulasi kebijakan terjadi. (Grootaert, 1998).

13 PENGUATAN BASIS LOKAL Memperkuat sistem politik yang mendasari seluruh proses pembuatan dan implementasi kebijakan Menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat Mengembangkan nilai-nilai lokal demokrasi komunitarian dalam wadah forum-forum asli desa: rembug desa, paguyuban, asosiasi sosial, dan sebagainya Mendorong terwujudnya masyarakat lokal yang otonom

14 KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH PRO-LOKAL
Menuntut penyertaan aspirasi lokal dan pelibatan struktur lokal pada proses pembuatan kebijakan otonomi daerah Mendorong pemerintah pusat memformulasikan UU Otonomi Daerah yang lebih konkret dan tegas, bersifat umum Mendorong formulasi aturan teknis di tingkat pemerintahan lokal di daerah dan desa

15 PENGUATAN INFRASTRUKTUR DEMOKRASI LOKAL
partai politik lokal (Local political parties); Ornop local (Local NGOs); Pers local (Local press); Universitas lokal (Local universities); dan Polisi daerah (local police).

16 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
pembukaan akses bagi rakyat ke berbagai sumberdaya strategis yang ada di suatu daerah; pemberian kesempatan bagi rakyat lokal untuk turut memiliki sumberdaya strategis yang ada; dan dibukanya kesempatan bagi rakyat lokal untuk turut mengontrol sumberdaya-sumberdaya strategis yang dimiliki daerah.

17 PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN PAPUA
TRANSISI DEMOKRASI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN PAPUA

18 INDIKATOR DEMOKRASI LOKAL NANGROE ACEH DARUSSALAM

19 INDIKATOR DEMOKRASI LOKAL PAPUA