Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM

Presentasi berjudul: "Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM"— Transcript presentasi:

1 KARAKTERISTIK, PERMASALAHAN, PROSPEK, STRATEGI, PENINGKATAN KINERJA TKSM
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM KARAKTERISTIK DAN PERMASALAHAN PROSPEK TKSM STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

2 I. PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM A. Pengertian
Undang – Undang Kesos : TKS adalah seseorang yang: Dididik dan dilatih secara profesional untuk melakukan Pelsos; Bekerja di bidang Kesos, di lembaga pemerintah / swasta (M ?) Relawan Sosial : seseorang / kelompok masyarakat : Berlatar belakang Peksos / bukan Peksos Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kesos; Bukan di instansi sosial pemerintah Atas kemauan sendiri dengan / tanpa imbalan Peksos Profesional adalah seseorang : Bekerja di lembaga pemerintahan / swasta Memiliki kompetensi dan profesi Peksos kepedulian dalam Peksos Melalui pendidikan pelatihan pengalaman praktik Peksos Untuk melaksanakan Pelsos

3 2. Kepmensos RI No. 28 Tahun 1987 PSM adalah warga masyarakat Atas dasar : kesadaran, tanggung jawab sosial, rasa kebersamaan, kekeluargaan, kesetiakawanan sosial Sukarela Mengabdi di bidang Kesos 3. Glosarium Penyelenggaraan kesos Tagana adalah personal terlatih penanggulangan bencana berbasis masyarakat TKSK adalah seseorang yang : Diberi tugas melaksanakan pendampingan Dalam penanggulangan masalah Kesos Di tingkat Kecamatan TKSM adalah warga masyarakat yang : Peduli Memiliki wawasan dan komitmen Kesos Mengikuti pendidikan, latihan Kesos WPKS adalah wanita / wanita tokoh masyarakat yang : Mempunyai kemampuan untuk : Memimpin melaksanakan KegiatanKesos

4 B. Cakupan TKSM TKS TKS - PNS TKS - M Inst. Sos Inst. Lain Peksos
Catatan : TKSM : No. 1 s/d 12 menunjuk pada spesifikasi rekrutment, pembekalan dan pembinaan serta sertifikasi (legalitas) TKSM : No. 1 s/d 12 juga menunjuk pada pendayagunaan yang lebih efektif Bagan belum mengindikasikan spesifikasi wilayah : Desa / Keluarahan, Kecamatan, dst . TKS TKS - PNS TKS - M Inst. Sos Inst. Lain Peksos Non Peksos Peksos Non Peksos Individu Lembaga (LKS, LSM, LA, LKS) Dibayar (TKSK; Pendamping PKH) Tidak Dibayar (PSM; WPKS; Relsos) Un-Organik 1 2 3 4 PEKSOS NON PEKSOS PEKSOS NON PEKSOS Dibayar (TIM) Tidak (Relsos) Organik 9 10 PEKSOS NON PEKSOS Dibayar (staf) 11 Tidak (Pengurus) 6 8 12 5 PEKSOS NON PEKSOS PEKSOS 7 NON PEKSOS PEKSOS NON PEKSOS

5 I. KARAKTERISTIK DAN PERMASALAHAN
Basis Wilayah Kerja Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten / Kota – Propinsi; Nasional (TKSS, Relawan Sosial, Tenaga-Tenaga pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah-wilayah tersebut) Karakteristik wilayah kerja sangat terkait dengan kapasitas kordinasi; beban permasalahan (lokal / lintas “lokal), serta pendekatan Apresiasi : digaji / dibayar dan tidak dibayar; yang terkait dengan : Interpretasi kerelawanan / semangat volunterisme Hak, kewajiban, tanggung jawab Keberlanjutan “pengabdian” Kompetensi Pendidikan / pelatihan Peksos Pengalaman bekerja dibidang Kesos Semangat pengabdian yang terkait dengan pembekalan dan kinerja /performance

6 Permasalahan / Issue Relevan dengan karakteristik TKSM dan kebutuhan terhadap Pelsos : Jumlah, proporsi, terkait rekruitmen / mobilisasi Seberapa perlu ? Seberapa menarik ? Kualitas SDM, terkait dengan pembekalan sesuai kebutuhan Bekal dasar Bekal spesifik sesuai karakteristik TKSM Pendayagunaan Kegiatan reguler Kegiatan insidentil (“proyek”) Tanggap darurat Yang hanya bisa dilakukan bila ada data dasar 4. Legalitas Untuk yang “PEKSOS” Untuk TKSM yang non-Peksos Sertifikasi Identitas dan otoritas yang berwenang seperti : Kades, Lurah, Camat, dst. 5. Kualifikasi : untuk TKSM tertentu (PSM pratama – utama)

7 III. PROPSPEK TKSM Kedepan, dengan ditegaskannya :
Peran masyarakat ( Undang – Undang Kesos dan PP Peran Masyarakat) Peran masyarakat sipil ( Undang – Undang RPJP ) menwujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum (penggeraknya individu dan lembaga) Penataan peran negara dan peran masyarakat ( Undang – Undang RPJP : masyarakat tanggap , semangat sukarela, fungsi positif lembaga dan pranata kemasyarakatan ) Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan ( PerPres No. 5 Tahun 2010 : RPJMN 2010 – 2014 ) ; Aspek Sosial 1). Struktur sosial masyarakat 2). Partisipasi masyarakat pelaku dan marjinal / minoritas Prospek peran TKSM sangat menantang, bila : Keberadaan dan identitas Motivasi dan kemampuan Kinerja / performance Jelas, Realistik, Terhitung

8 IV. STRATEGI PENINGKATAN
Memperjelas definisi, cakupan / jenis, kualifikasi TKSM, yang secara konsisten diberlanjutkan Membekali TKSM sesuai dengan : Karakteristik keberadaan dan spesifikasi kegiatannya 1). Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial 2). Pemberdayaan masyarakat 3). Kordinasi dan jaringan Pemahaman permasalahan Kesos di lingkup kerjanya ( PSKS  PMKS ) Menilik dan memperhatikan kesejahteraan TKSM Mendayagunakan secara optimal Membina secara berkelanjutan ( data, review, apresiasi, re-generasi )

9 KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERDAYAAN TKSM KONDISI UMUM DAN PROFIL TKSM
PENDAHULUAN II KONDISI UMUM DAN PROFIL TKSM III POLA PEMBERDAYAAN IV INDIKATOR CAPAIAN Latar Belakang Konsep alinea 1 – 6 Ditambah : Peran masyarakat secara jelas / eksplisit disebut dalam Undang – Undang Kesos, dijabarkan dalam RPP. Diperlukan peran TKSM yang lebih terintegrasi dengan penyelenggaraan Kesos lainnya di berbagai tingkat administrasi pemerintahan, terutama di tingkat akar rumput Kebijakan nasional pemberdayaan TKSM terutama diarahkan agar pemberdayaan lebih terstandar, konsisten, gerak langkah TKSM lebih terintegrasi, didukung sikap, kemampuan dan perilaku / aktualisasi peran di lapangan Maksud dan Tujuan Penyusunan Buku Pengguna Buku Pengertian Landasan Hukum Sistematika Buku Kondisi Umum 1. Kondisi umum TKSM Jenis, jumlah, persebaran, kemampuan 2. Kondisi permasalahan Kesos Jenis, jumlah, faktor berpengaruh (relevan tugas TKSM) Sasaran prioritas program Kesos B. Profil TKSM Umum : konsep Spesifik Di tingkat akar rumput Di wilayah – wilayah / tingkat lain Perseorangan Dilembaga-lembaga (fokus perhatian, sikap, kemampuan, perilaku, pendekatan) A. Prinsip : Konsep B. Tujuan dan Target Hasil : Tujuan Target hasil C. Arah Kebijakan dan Strategi 1. Arah kebijakan : memperkuat kemampuan dan kemandirian TKSM 2. Strategi Menata jumlah dan persebaran Meningkatkan kapasitas Meningkatkan pendayagunaan peran TKSM D. Pola Pemberdayaan Aspek ( bantuan peralatan kerja, kecuali untuk “bencana” ) Rekrutment, legalitas Diklat Umum spesifik 3. Pengembangan organisasi dan jaringan kerja 4. Studi banding dan dialog 5. Penghargaan V MEKANISME PEMBERDAYAAN Kewenangan dan Tanggung Jawab Pusat Daerah Kecamatan Desa / Kelurahan Kordinasi UEP VI PENUTUP Buku bermanfaat bila ……….. Pemberdayaan berhasil bila ……. TKSM berperan bila ……….. Bandung, Maret 2011 Sapartinah Markus