RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK II

Presentasi berjudul: "RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK II"— Transcript presentasi:

1 RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK II
MENUJU SINERGI PARA PIHAK DALAM PENYELAMATAN ORANGUTAN Hotel Grand Mahkota-Ptk, 21 Desember 2009

2 AKAR MASALAH PENYELAMATAN ORANGUTAN

3 AKAR MASALAH TERKAIT REGULASI
Berdasarkan berbagai regulasi sektor kehutanan sbb : UU Nmr 5 thn 1990 (tentang KSDA hayati dan Ekosistemnya) UU Nmr 41 thn 1999 (tentang Kehutanan) UU Nmr 32 thn 2009 (tentang PPLH) UU Nmr 26 thn 2007 (tentang tata ruang) PP 68 thn 1998 (tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam)  PP 7 thn 1999 (tentang Pengawaten Jenis Tumbuhan dan Satwa) Kepres 32 thn 1990 (ttg kawasan lindung) Perda 144 thn 2003 (tentang penetapan Kab. Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi)

4 AKAR MASALAH TERKAIT REGULASI
Disepakati bahwa akar masalah yang terjadi terkait penyelamatan orangutan antara lain: Masih adanya berbagai perbedaan penafsiran regulasi antara konsepsi perlindungan dan ekonomi Belum adanya task force lintas daerah pada sektor kehutanan Belum adanya peraturan yang mengatur koridor tata ruang kawasan

5 AKAR MASALAH TERKAIT KULTUR
Belum maksimalnya intensifikasi lahan dengan komoditas yang memiliki nilai ekonomi jangka panjang seperti tanaman karet, dsb Pola budidaya tanaman yang masih menganut sistem tradisional Masyarakat belum terbiasa menerima perubahan Pembukaan kawasan hutan dalam skala besar

6 AKAR MASALAH TERKAIT SINERGISITAS PARA PIHAK
Belum adanya koordinasi yang baik antar parapihak baik dephut, deptan, LSM maupun perusahaan/pengusaha

7 CARA MENGATASI AKAR MASALAH PENYELAMATAN ORANGUTAN

8 LANGKAH-LANGKAH JANGKA PENDEK MENGATASI AKAR MASALAH PENYELAMATAN ORANGUTAN
Perlunya disusun regulasi lokal yang mengatur tata ruang dan koridor pemanfaatan kawasan

9 LANGKAH-LANGKAH JANGKA PANJANG MENGATASI AKAR MASALAH PENYELAMATAN ORANGUTAN
Dibentuknya taskforce/Pokja multipihak yang dikoordinir Dirjen PHKA Intensifikasi lahan yang tersedia dengan pola tanam berjangka panjang dan memiliki nilai ekonomi yang baik Pembuatan perda yang mengakomodir hal-hal terkait daerah penyangga diseputar kawasan konservasi dan zonasi kawasan Taman Nasional