BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Presentasi berjudul: "BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN"— Transcript presentasi:

1 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
PROFIL BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010

2 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN BIRO UMUM BIRO HUMAS
Staf Ahli Men. Bid. Otonomi Daerah Staf Ahli Men. Bid. Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Men. Bid. Perlindungan Sosial Staf Ahli Men. Bid. Dampak Sosial Staf Ahli Men. Bid. Integrasi Sosial MENTERI SOSIAL STAF AHLI STAF AHLI STAF AHLI STAF AHLI STAF AHLI SET JEN IT JEN SET ITJEN BIRO PERENCANAAN BIRO KEUANGAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN BIRO UMUM BIRO HUMAS INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT PUSAT PENYULUHAN SOSIAL PUSAT PENYUSUNAN PER-UU DAN BANTUAN HUKUM DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SET DITJEN SET DITJEN SET DITJEN SET BADAN DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT UPT UPT UPT UPT UPT UPT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT

3 PER-UU DAN BANTUAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENYULUHAN SOSIAL PUSAT PENYUSUNAN PER-UU DAN BANTUAN HUKUM BIRO PERENCANAAN BIRO KEUANGAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN BIRO UMUM BIRO HUMAS

4 STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
(Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005) BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA BAGIAN PENGADAAN & PENGEMBANGAN PEGAWAI BAGIAN MUTASI DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BAGIAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL SUBBAGIAN ANALISIS JABATAN SUBBAGIAN PENGADAAN PEGAWAI SUBBAGIAN MUTASI SUBBAGIAN PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN SUBBAGIAN DISIPLIN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI SUBBAGIAN ORGANISASI SUBBAGIAN PENILAIAN KINERJA SUBBAGIAN PENILAIAN ANGKA KREDIT SUBBAGIAN TATALAKSANA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN KARIER SUBBAGIAN DATA & DOKUMENTASI SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO KOLOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

5 LANDASAN HUKUM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada negera RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

6

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 1994. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002

8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.

9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 168/HUK-Orpeg/2007 tentang Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pembebasan, Pemberhentian, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti, Pembebasan Dari Tugas Pekerjaan dan Pensiun dilingkungan Departemen Sosial RI.

10 LATAR BELAKANG : 1 Perlunya Koordinasi dalam rangka penataan Organisasi dan Tatalaksana Departemen Sosial, dan Pengelolaan Kepegawaian serta Pembinaan Jabatan Fungsional 2 Perlunya pelaksanaan Analisis Jabatan, Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan Departemen 3 Perlunya Pengadaan dan Pengembangan Pegawai yang meliputi Perencanaan Pengangkatan Pegawai, Penilaian Kinerja, Pengembangan Karier dan Penyusunan Kebutuhan Diklat Pegawai 4 Perlunya Pelaksanaan Urusan Mutasi, Disiplin, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai serta Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian 5 Perlunya Pembinaan Jabatan Fungsioal Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Lainnya

11 MENJADIKAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS
VISI MENJADIKAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS MISI Meningkatkan Penataan Organisasi dan Tatalaksana Departemen Meningkatkan Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Meningkatkan Pelayanan Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Jabatan Fungsional Peksos dan Jabatan Fungsional lainnya

12 TUJUAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI , PENATAAN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI.

13 KEBIJAKAN DAN STRATEGI :
Pengembangan dan optimalisasi pembinaan pegawai secara terpadu dengan seluruh unit kerja Strategi 1. Perekrutan Pegawai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sdm bidang kessos 2. Penempatan dengan prinsip ”The Right And Happy Person On The Right Place/Job”. 3. Reward and Punishment

14 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
DIPA BIRO ORKEPEG POLA OPERASIONAL JUKLAK & POK DIPA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PEMBUAT KOMITMEN TAHUN 2010 B E N D A H A R A BAGIAN I BAGIAN II BAGIAN III BAGIAN IV KORPRI POLIKLINIK K O M P O N E N K E G I A T A N 1. Pengadaan Obat. 2. Peningkatan Kualitas Tenaga Medis 3. Bakti Sosial Donor Darah 1. Penataan Organisasi dan Tata Kerja 2. Analisa Jabatan 3. Penyusunan Formasi Jabatan 4. Pokja Kajian Organisasi dan Tatalaksana 5. Penyeleseaian SOTK baru. 1. Pemrosesan SK Mutasi 2. Pembinaan Disiplin & Penanganan Kasus Pegawai 3. Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian 4. Pengelolaan LHKPN 1. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabfung 2. Penilaian Angka Kredit JFPS 3. Penyusunan Program & Rencana Kerja 4. Pengelolaan Rumah Tangga Biro 1. Analisa Kebutuhan Pegawai 2. Pengadaan CPNS 3. Diklat Teknis Pegawai 4. Pemberian Tanda Jasa/ Penghargaan 5. Pokja Kepegawaian 1. Tunjangan Pengurus 2. Bidang Organisasi 3. Pembinaan Keluarga Sejahtera 4. Pembinaan Mental POLA PELAKSANAAN : Latar Belakang Tujuan Pelaksanaan : - Persiapan - Kegiatan

15 PETA PENYEBARAN PEGAWAI DI PROPINSI SELURUH INDONESIA
Kalimantan Selatan B2P2KS & PSBL Jml Peg : = 99 Sulawesi Tengah PSBG Nipotowe Palu Jml Peg : 47 Sulawesi Utara PSBN Tumou Tou Manado Jml Peg : 30 Sulawesi Selatan B2P2KS Mksr : 57 PSBD Wirajaya Mksr : 71 PSTW Gau Mabaji Mksr : 40 PSMP Toddopuli Mksr : 33 Jml Peg : 201 RIAU. PSBR Rumbai Jml Peg : 32 Sumatera Utara PSPP Insyaf Mdn : 56 PSBD Bahagiai : 37 Jml Peg = 93 Maluku Utara PSBPLK Wasana Bahagia Ternate Jml Peg : 41 Sumatera Barat B2P2KS Padang Jml Peg : 55 P a p u a B2P2KS Jayapura Jml Peg : 44 J a m b i PSAA Alyatama Jml Peg :32 N. T. B. PSMP Paramita Jml Peg :47 Sumatera Selatan PSBD Budi Perkasa Jml Peg : 56 N. T. T. PSBR Naibonat : 35 PSBRW Efata : 36 Jml Peg :71 Bengkulu PSBL Darma Guna Jml Peg : 53 B a l i PSBN Mahatmiya Jml Peg : 49 D.I. Yogyakarta 1. B2P2KS : 102 2. B2P3KS : 128 Jml Peg : 230 Bandung STKS : 160, B2P2KS : 82 BPBI : 62, PSBN : 93 Jml Peg :397 Bogor & Sukabumi BBRVBD : 109, PSBG : 43 PSPP : 41, PSBL Skbm : 46 Jml Peg :239 Jawa Tengah 1. BBRSBD Surakarta : 200 2. BBRSBG Temangg : 152 3. PSPA Satria Baturaden : 47 4. PSAA Tunas Bangsa Pati : 32 5. PSMP Antasena Magelang : 50 Jml Peg: 481 Bekasi PSBN : 52, PSTW : 39, PSBK : 64 Jml Peg : 155 DKI Jakarta Kantor Pusat : 1.747 PSBR : 45, PSBRW : 35, PSKW : 51, PSMP : 45 Jml Peg :

16 DATA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2005 S/D 2009 CPNS UMUM TAHUN JML 2004 193 2005 149 2007 179 2008 124 2009 136 CPNS HONORER TAHUN JML 2005 118 2006 197 2007 16 2008 94 2009 139 KET. TENAGA HONORER TERAKHIR DIANGKAT 2009.

17 PETA PENYEBARAN CPNS DEPARTEMEN SOSIAL RI
FORMASI TAHUN 2007 RIAU. PSBR Rumbai Jml CPNS : 2 Kalimantan Selatan B2P2KS & PSBL Jml CPNS : 9 Sulawesi Tengah PSBG Nipotowe Palu Jml CPNS : 2 Sulawesi Utara PSBN Tu Mou Manado Jml CPNS : 8 Sulawesi Selatan B2P2KS Mksr PSBD Wirajaya Mksr PSTW Gau Mabaji Mksr Jml CPNS : 16 NAD Darussa’adah Jml CPNS : 1 Sumatera Utara PSPP Insyaf Medan PSBD Lau Bakeri Jml CPNS :5 Maluku Utara PSBPLK Wasana Bahagia Ternate Jml CPNS : 3 Sumatera Barat B2P2KS Padang Jml CPNS : 7 P a p u a B2P2KS Jayapura Jml CPNS : 3 J a m b i PSAA Alyatama Jml CPNS :8 N. T. B. PSMP Paramita Jml CPNS :2 Sumatera Selatan PSBD Budi Perkasa Jml CPNS : 1 N. T. T. PSBR Naibonat PSBRW Efata Jml CPNS :5 Bengkulu PSBL Darma Guna Jml CPNS : 7 B a l i PSBN Mahatmiya Jml CPNS : 4 Bandung STKS, B2P2KS BPBI, PSBN Jml CPNS :8 Bogor & Sukabumi BBRVBD, PSBG PSPP, PSBL Skbm Jml CPNS :12 Jawa Tengah 1. BBRSBG Temangg 2. PSMP Antasena 3. PSPA Satria Baturaden 4. PSAA Tunas Bangsa Pati Jml CPNS: 12 D.I. Yogyakarta 1. B2P2KS 2. B2P3KS Jml CPNS : 2 Bekasi PSBN, PSTW, PSBK Jml CPNS : 6 DKI Jakarta Kantor Pusat, PSBR, PSBRW, PSKW, PSMP Jml CPNS : 55

18 DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN SOSIAL
DI PROPINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2010 NO. UNIT KERJA JUMLAH PNS PRIA WANITA 1. SEKRETARIAT JENDERAL 356 ORANG 211 ORANG 2. INSPEKTORAT JENDERAL 59 ORANG 49 ORANG 3. DITJEN DAYASOS 141 ORANG 111 ORANG 4. DITJEN YANREHSOS 136 ORANG 157 ORANG 5. DITJEN BANJAMSOS 137 ORANG 105 ORANG 6. BADIKLIT KESSOS 173 ORANG 114 ORANG 7. UPT ESELON II BADIKLIT 393 ORANG 290 ORANG 8. UPT ESELON II PRS 265 ORANG 198 ORANG 9. UPT ESELON III 814 ORANG 662 ORANG JUMLAH : 2.474 ORANG 1.897 ORANG

19 DATA PEJABAT FUNGSIONAL KEMENTERIAN SOSIAL RI TAHUN 2010
JABATAN JML 1. PEKSOS 502 2. PENELITI 75 3. WIDYAISWARA 72 4. DOSEN 69 5. LITKAYASA 33 6. ARSIPARIS 91 7.PERENCANA 46 8. PRANATA KOMP 25 9. AUDITOR 28 10. PUSTAKAWAN 3 11.PRANATA HUMAS 6 JABATAN JML 12.DOKTER UMUM 5 13.PERAWAT UMUM 3 14.DOKTER GIGI 4 15.PERAWAT GIGI 2 16.PENYULUH SOS. 36 17.ANALIS KEPEG. 1 1.001

20 DATA PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2010
UNIT KERJA JML 1. BIRO PERENCANAAN 48 2. BIRO KEUANGAN 3. BIRO ORGANISASI & KEPEG 101 4. BIRO UMUM 239 5. BIRO HUMAS 39 6. PUSPENSOS 33 7. PPUBH 38 8. SEKRETARIAT KORPRI KEMENSOS 16 JUMLAH 562

21 DATA PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHARGAAN/TANDA KEHORMATAN SLKS 2005 - 2008
NO TAHUN JML 1 2005 79 2 2006 90 3 2007 100

22 DATA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN 2004 - 2010
JENIS PEMBERHENTIAN JML 1. PDHTAPS 6 orang 2. PTDH 7 orang Catatan: PDHTAPS = Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri PTDH = Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

23 DATA PENSIUN TAHUN 2005 S/D 2008 TAHUN JUMLAH 2005 104 ORANG 2006
2007 98 ORANG

24 PNS PENYESUAIAN IJAZAH
TAHUN SMA S1 S2 JML 2005 - 7 3 10 2006 8 2007 2 14 19

25 DIKLATPIM TAHUN IV III II I 2005 30 8 9 4 2006 29 - 1 2007 5 3

26 UJIAN DINAS TAHUN JUMLAH 2005 63 2006 57 2007 40

27 PNS TUGAS BELAJAR PENDIDIKAN 2005 2006 2007 DIV STKS 2 4 SP 1 STKS -
12 8 S2 STKS 9 S2 DN 11 S3 DN 6 S3 LN 3

28 PNS IJIN BELAJAR PENDIDIKAN 2005 2006 2007 PAKET B/SMP - 1 PAKET C/SMA
3 5 STRATA 1 17 24 27 STRATA 2 12 29 43 STRATA 3

29 PNS LEMHANAS TAHUN KSA LEMHANAS KRA LEMHANAS 2005 2 - 2006 1 2007

30 HASIL HASIL/TARGET FUNGSIONAL YANG DIHARAPKAN 1. TERTIB ADMINISTRASI
2. TERTIB KEUANGAN 3. TEPAT WAKTU & SASARAN SDM BERKUALITAS UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PROGRAM PEMB. KESOS.

31 SAFARI GARDEN HOTEL, 14 -17 JUNI 2010
SEKIAN TERIMA KASIH SELAMAT DATANG PESERTA PERTEMUAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA SAFARI GARDEN HOTEL, JUNI 2010