PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Presentasi berjudul: "PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI"— Transcript presentasi:

1 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2010

2 Menyusun Road Map RB K/L
Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Merencanakan Program Quick Win Membentuk Tim RB K/L Melakukan Evaluasi Kinerja Organisasi Menyusun Road Map RB K/L Mengelola Perubahan

3 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Merencanakan Program Quick Win Memilih dan menetapkan fokus dan lokus penerapan program quick win Mengidentifikasi berbagai permasalahan pada fokus dan lokus Menetapkan target keberhasilan kinerja dari program quick win Membuat rencana aksi perubahan dalam rangka penerapan program quick win Menerapkan rancangan program quick win sesuai rencana Melakukan simulasi-simulasi penerapan program quick win Menerapkan program quick win Memonitor pelaksanaan program quick win Melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai dengan masukan hasil monitoring (perbaikan berkelanjutan) Melakukan survey kepuasan pengguna

4 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Melakukan Evaluasi Kinerja Organisasi Melakukan assessment terhadap kinerja organisasi secara menyeluruh Mengidentifikasi berbagai kelemahan yang memberikan pengaruh pada kinerja organisasi: struktur organisasi (overlapping tugas pokok dan fungsi serta kewenangan) Business process SDM Peraturan perundang-undangan Sistem pengawasan dan akuntabilitas Sarana dan prasarana

5 Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi
Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

6 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Menyusun strategi dan rencana aksi perubahan Membangun mekanisme internal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L/Pemda termasuk sistem pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi serta pelaporan dan instrumen-instrumen yang diperlukan Melakukan Sosialisasi, pembuatan slogan-slogan refor-masi birokrasi, booklet, leaflet, dan lainnya dalam upaya membangun kesamaan per-sepsi, komitmen dan konsistensi pelaksana-an reformasi birokrasi pada K/L

7 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksanaan; 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 7) Penataan Pengawasan Internal; 8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; 9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Melakukan Redefinisi visi, misi dan strategi organisasi Melakukan Restrukturisasi Melakukan Analisis beban kerja Melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Melakukan penguatan unit kerja pelaksana pelayanan publik Melakukan perbaikan sarana dan prasarana

8 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Melakukan Analisis business process Melakukan Review business process Menyusunan Standard Operating Procedures (SOP) membangun/mengembangkan e-office membangun/mengembangkan e-government Mempercepat upaya harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh K/L

9 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Melakukan Evaluasi jabatan Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai Menyusun uraian jabatan Menyusun profil kompetensi pegawai Menyusun standar kompetensi jabatan Menyusun job grading dan job pricing Menerapkan sistem penilaian kinerja, Menata sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi Membangun/mengembangkan database pegawai Mengembangkan pola karir berdasarkan kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan promosi Diperlukan dalam kaitan pemberian tunjangan kinerja yang merupakan implikasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L

10 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Memetakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L Melakukan Deregulasi

11 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L Meningkatkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan consulting

12 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Melakukan Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Mengembangkan sistem Manajemen Kinerja, yang mencakup kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai sebagai satu kesatuan pada masing-masing K/L/Pemda Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing K/L/Pemda hingga pada unit yang terendah.

13 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Menetapkan target kinerja pelayanan Menerapkan standar pelayanan pada masing-masing K/L/SKPD pada pemda Melakukan deregulasi pelayanan investasi Mengembangkan fasilitasi pelayanan bagi penyandang cacat, ibu hamil, lanjut usia, dan anak

14 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Evaluasi Kinerja organisasi Roadmap Reformasi Birokrasi Quick Wins Peta Kewenangan dan fungsi Redefinisi Visi, Misi dan Strategi Restrukturisasi Analisis Beban Kerja Business Process SOP Pengembangan e-office/ e-government Deregulasi Standar Pelayanan Kualitas Pelayanan Kinerja Organisasi Jabatan Standar Kompetensi Job Grading Job Pricing Sistem Rekruitmen Assessment Center Diklat Penilaian Kinerja Tunjangan Kinerja Standar Kinerja Database Pegawai Pola Karier Kinerja Individual Akuntabilitas Manajemen Perubahan Manajemen Kinerja Sistem Pengendalian Intern Penguatan Akuntabilitas Penguatan Unit Kerja Kepegawaian Penguatan Unit Kerja Pelayanan Disiplin Kode Etik

15 Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi
TUNJANGAN KINERJA Setiap K/L yang melakukan reformasi birokrasi berhak mengajukan tunjangan kinerja Prinsip-prinsip: Equal pay for equal work; K/L yang mengusulkan tunjangan kinerja agar mengoptimalkan pagu belanja masing-masing Tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan penilaian bobot jabatan dan kinerja pegawai dengan mengacu kepada indeks besaran tunjangan kinerja yang ditetapkan; Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi suatu K/L harus disetujui oleh DPR (komisi terkait) dan pengajuannya ke DPR melalui Menteri Keuangan. Bila suatu Kementerian/Lembaga memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, perlu mendapat persetujuan DPR (Badan Anggaran) dan pengajuannya ke DPR melalui Menteri Keuangan; Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi K/L oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional digunakan oleh Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan besaran tunjangan kinerja. Selanjutnya besaran tunjangan kinerja ditetapkan dengan Peraturan Presiden

16 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TERIMA KASIH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI