KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN + PNPM MANDIRI

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN + PNPM MANDIRI"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN + PNPM MANDIRI

2 Kelompok 3 : Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Rahmatdi Dirga Abriyanti K Cindy Uli Oktavia Firdhian Budiyono Aditya Budi Prakoso Dita Pratiwi Wahyunikusumaningrum H Muhammad Zaenuddin Zira Brenda Wiranti Traheka Erdyas B Miranthy Indriastuti I Muhammad Wintar A Rochim Waijanti Ratih Prajna P Alvionetta Diass P Kunto Adi Wicaksono

3 Outline Anggota kelompok Sejarah Profil: Visi dan Misi Struktur
Tugas dan Fungsi Kementrian Terkoordinir Program Kerja Anggaran Data Capaian Hambatan Program Kerja Implementasi Kebijakan Pemerintah

4 Sejarah Menkoperekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada jaman orde baru terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kementerian ini tergabung dalam kabinet Ampera I dengan tugas melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana dan pembangunan nasional. Pemerintahan dan pembangunan yang selalu bergerak dinamis telah menuntut kementerian ini untuk terus berkembang sehingga beberapa kali berganti nama dan kepemimpinan. Nama “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian” sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

5 Profil : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Ir. M. Hatta Rajasa, lahir di Palembang pada 18 Desember 1963 seorang pengusaha dan CEO sukses yang kemudian berkonsentrasi jadi politisi. Beliau pernah menjabat Sekjen, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Umum DPP PAN, sekaligus pernah menjabat sebagai pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Republik Indonesia Kabinet Gotong-Royong, Menteri Perhubungan dan Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu I dan Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II. Setelah Pilpres 2009, usai, yang dimenangkan SBY-Boediono, Hatta yang lulusan insinyur perminyakan ITB angkatan 1973, pun dipercaya menjadi Menteri Koordinator Perekonomian ( ).

6 Visi dan Misi Visi “Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”. Misi “Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian”.

7 Struktur

8 Tugas dan Fungsi TUGAS Membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi. FUNGSI Dalam menjalankan tugas di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi : sinkronisasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian pengelolaan barang milik/kekayaan negara negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. 

9 Kementerian Terkoordinir
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan: Kem. Keuangan Kem. Perencanaan Pembangunan Nasional Kem. Energi dan SDM 16. Kem. Badan Usaha Milik Negara Kem. Perindustrian Badan-badan negara lainnya: Kem. Perdagangan 1. Badan Pertanahan Nasional Kem. Pertanian 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal  Kem. Kehutanan 3. Badan Penempatan dan Perlidungan TKI Kem. Perhubungan 4. Instansi lain Kem. Kelautan dan Perikanan Kem. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kem. Pekerjaan Umum Kem. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kem. Riset dan Teknologi Kem. Koperasi dan UKM Kem. Pembangunan Daerah Tertinggal

10 Program Kerja MP3KI dan MP3EI Empat Klaster Program Pro Rakyat

11

12

13 Kementrian Keuangan / Lembaga
Anggaran NO Kementrian Keuangan / Lembaga 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 LKPP APBN-P RAPBN APBN 1 Kementerian Keuangan 5.167,0 6.999,2 12.051,1 11.759,2 12.955,0 12.457,7 17.780,0 2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4.657,6 5.141,6 5.442,5 6.577,2 5.543,6 15.674,9 15.643,2 15.804,7 3 Kementerian Perindustrian 1.126,5 1.484,5 1.414,8 1.444,9 1.492,7 2.245,6 2.290,1 2.548,9 4 Kementerian Perdagangan 1.128,7 1.233,6 1.144,5 1.455,0 1.258,3 2.449,9 2.115,9 2.401,7 5 Kementerian Pertanian 5.551,2 6.532,3 7.203,9 7.676,5 8.016,1 17.740,6 17.761,2 17.831,2 6 Kementerian Kehutanan 1.485,2 1.761,0 3.174,7 2.110,2 3.290,9 5.872,7 6.095,3 6.233,0 7 Kementerian Perhubungan 6.769,7 9.070,4 13.477,1 15.557,3 15.562,1 23.134,6 26.809,3 28.117,7 8 Kementerian Kelautan dan Perikanan 2.566,3 2.343,1 2.398,9 3.205,6 3.139,5 5.559,2 5.871,5 5.993,3

14 9 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.069,4 2.451,1 2.352,5 2.837,8 2.763,9 4.656,4 4.163,0 10 Kementerian Pekerjaan Umum 19.186,7 22.769,5 30.670,0 40.082,7 32.746,9 56.535,3 61.182,0 62.563,1 11 Kementerian Riset dan Teknologi 342,6 437,1 451,2 408,0 620,0 675,4 672,3 12 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 930,2 1.280,8 982,1 744,3 729,6 1.015,7 1.093,9 1.213,9 13 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 230,2 384,8 918,4 931,2 1.024,5 1.263,4 986,4 1.018,3 14 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 198,1 252,6 312,3 314,9 384,6 716,7 827,3 15 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 155,1 261,8 148,3 129,0 92,8 144,3 142,7 TOTAL 51.564,50 62.403,00 82.142,30 95.233,80 89.620,50 ,60 ,10 TOTAL APBN ,2 ,5 ,0 ,4 ,6 ,00

15 Data Capaian

16

17

18

19

20

21

22 Hambatan Program Kerja
No. Program Kerja Hambatan 1. Peningkatan Investasi Infrastruktur; pelayanan publik; korupsi; harmonisasi peraturan pusat dan daerah 2. UMKM minimnya akses permodalan; bunga kredit yang tinggi; sulitnya akses pemasaran 3. PNPM Mandiri kurang menyentuh sasaran; masih berorientasi pada kondisi dan indikator makro; Kesulitan dalam mencari relawan ; penyimpangan-penyimpangan 4. MP3EI Pandangan skeptis dari masyarakat; Krisis ekonomi terutama di negara maju; Kenaikan harga minyak dunia yang belum menentu; rancangan undang-undang dan pendirian bank infrastruktur; pembebasan lahan ; law enforcement 5. PKH Kurangnya koordinasi; regulasi pergantian pejabat ; program baru yang sangat rumit ; permasalahan data

23 Implementasi Kebijakan Pemerintah
No. Kebijakan Masalah dan Keberhasilan 1. Kredit Usaha Rakyat Kurang Peminat 2. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Tidak Mendidik 3. PNPM Mandiri, BLT, dan lain- lain rentan terhadap korupsi 4. alternatif pendanaan pendidikan tinggi Subsidi Siswa Miskin Bertambah 5. Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal pemenuhan kebutuhan guru

24

25 Outline : Fakta Permasalahan Kemiskinan di Indonesia
Apa yang Dimaksud dengan PNPM MANDIRI? Dasar Pelaksanaan Apa Tujuan Pelaksanaan PNPM MANDIRI? Bagaimana Kedudukan PNPM MANDIRI diantara Program Penanggulangan Kemiskinan? Pengelolaan Program-program Apa Saja yang Tergabung dalam PNPM MANDIRI ? Anggaran PNPM Mandiri (2009) Apa Saja Komponen Kegiatan PNPM MANDIRI? Ruang Lingkup Kegiatan TAHAPAN STRATEGI OPERASIONAL PNPM MANDIRI Rancangan Mekanisme Pelaksanaan PNPM Mandiri ( )

26 Fakta Permasalahan Kemiskinan di Indonesia
34,96 juta jiwa atau 15,42% dari jumlah penduduk Indonesia adalah penduduk miskin (BPS Maret 2008) Akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, permodalan/kredit, dan informasi bagi masyarakat miskin masih terbatas. 9,4 juta jiwa atau 8,46% dari total angkatan kerja di Indonesia menganggur (BPS Februari 2008) Kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan masih luas. Fakta ini yang kemudian menjadi latarbelakang adanya program PNPM

27 Apa yang Dimaksud dengan PNPM MANDIRI?
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

28

29 Apa Tujuan Pelaksanaan PNPM MANDIRI?
Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja. Dan salah satu tujuan khususnya adalah Tujuan khusus yang akan dicapai adalah: > Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang belum dilibatkan secara optimal dalam proses pembangunan;

30

31 Bagaimana Kedudukan PNPM MANDIRI diantara Program Penanggulangan Kemiskinan?
PNPM Mandiri : program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, berada pada kelompok (cluster) 2 dari tiga kelompok upaya penanggulangan kemiskinan.

32

33 Program-program Apa Saja yang Tergabung dalam PNPM MANDIRI ?
a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Daerah tertinggal dan Khusus / P2DTK, PNPM Infrastruktur Perdesaan / PPIP, dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah / PISEW. PNPM-Penguatan: terdiri dari programprogram pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Termasuk dalam PNPM Penguatan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) dan sebagainya.

34 Anggaran PNPM Mandiri (2009)
Proses persiapan negosiasi loan untuk PNPM Mandiri th 2009 : − Bank Dunia : US $ 254 juta untuk PNPM Perdesaan dan US $ 187,6 juta untuk PNPM Perkotaan, − ADB (US $ 50 juta) untuk RISP* di Lampung, Jabar, Jateng dan Jatim. − DFID (US $ 57,9 juta) untuk PNPM Perdesaan di Papua dan Papua Barat − IDB (US $ 80 juta ) untuk PNPM Perdesaan di Prop.Sumatera dan NAD. Rekomendasi lebih lanjut Alternatif I : Anggaran PNPM Mandiri tetap berdasarkan RKP th 2009 yaitu : Rp. 9,7 Triliun (PNPM Inti) dan Rp. 4,88 T (PNPM Penguatan) Alternatif II :Penambahan Anggaran PNPM Mandiri ditambah Rp 3,8 T pada PNPM Inti, untuk dapat memenuhi BLM maksimal Rp. 3 Milyar/kecamatan 􀃆mampu mencapai sasaran th.2009, sebesar : 12,5 – 13 %.

35 Apa Saja Komponen Kegiatan PNPM MANDIRI?
Pengembangan Masyarakat Meliputi serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat; memetakan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat; dan melakukan perencanaan partisipatif, pengorganisasian masyarakat, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Bantuan Langsung Masyarakat Merupakan dana stimulan yang diberikan kepada kelompok masyarakat, untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

36 Cont : Apa Saja Komponen Kegiatan PNPM MANDIRI?
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Meliputi serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menjalankan kehidupannya secara layak. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan, pengendalian mutu, kegiatan studi dan evaluasi, serta penyempurnaan dan pengembangan program.

37 Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi: Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya; Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs

38 TAHAPAN STRATEGI OPERASIONAL PNPM MANDIRI
1. PEMBELAJARAN Tahap pembelajaran merupakan tahap pengenalan bagi masyarakat, pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Pada tahap ini masyarakat dan pelaku pembangunan mulai dari kecamatan hingga desa/kelurahan mendapat kesempatan untuk memahami mekanisme pengelolaan pembangunan partisipatif yang ditawarkan PNPM Mandiri 2. KEMANDIRIAN Tahap ini dimulai di lokasi-lokasi dimana masyarakat sudah pernah melaksanakan program pemberdayaan melalui proses berikut: (i) pelembagaan pengelolaan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan dan kecamatan; (ii) pelembagaan pengelolaan pendanaan mikro yang berbasis masyarakat untuk melayani masyarakat miskin; dan (iii) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan

39 CONT’: TAHAPAN STRATEGI OPERASIONAL PNPM MANDIRI
3. KEBERLANJUTAN Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Pada tahap keberlanjutan masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan

40

41 TERIMA KASIH Dan Tetap Semangat