INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.

Presentasi berjudul: "INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat."— Transcript presentasi:

1 INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat dalam Inpres ini meliputi program : Pro-rakyat Keadilan untuk semua (justice for all) Pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals – MDGs).

2 Program pro-rakyat fokus pada :
Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil Program keadilan untuk semua fokus pada : Program keadilan bagi anak Program keadilan bagi perempuan Program keadilan di bidang ketenagakerjaan Program keadilan di bidang bantuan hukum

3 Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan
Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium fokus pada : Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Program penurunan angka kematian anak

4 Program kesehatan ibu Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya Program penjamiman kelestarian lingkungan hidup Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

5 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan kontribusi pemerintah daerah terhadap PNPM-Mandiri Tindakan : menyempurnakan mekanisme penetapan DDUB berdasarkan Permenkeu No.168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. Sasaran : meningkatnya cakupan kegiatan dan alokasi BLM PNPM Mandiri

6 Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa / Kelurahan
Tindakan : Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa/kelurahan Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa/kelurahan mampu menyiapkan program jangka menengah desa/kelurahan yang lebih komprehensif Menyusun mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa/kelurahan yang reguler sehingga menghasilkan program pembangunan berbasis masyarakat

7 Menyusun mekanisme agar aparat desa/kelurahan dapat mengakomodir dan memproses PJM desa / keurahan sebagai bahan musrenbang di tingkat yang lebih tinggi Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM-Mandiri Sasaran : Terlaksananya integrasi PNPM-Mandiri di tingkat desa / kelurahan

8 Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan
Tindakan : menyusun mekanisme agar usulan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat dapat memperoleh pembiayaan misalnya KUR atau CSR. Sasaran : terintegrasinya PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan.