Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.

Presentasi berjudul: "Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan."— Transcript presentasi:

1 Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan

2 Dewan Ketahanan Pangan
Revisi Keppres No. 132 Tahun Dewan Ketahanan Pangan Perpes Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Membantu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam: Merumuskan kebijakan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Bagaimana Tugas Dinas Yg Menangani Urusan PANGAN selaku Ex Officio Sekretariat DKP

3 Pentingnya Koordinasi melalui Forum Dewan Ketahanan Pangan
Pembangunan Pangan Lintas Pelaku Lintas Wilayah Cakupan Kerja Masyarakat Pusat Nasional HULU Petani Pengolah/ Pedagang Konsumen Provinsi Daerah HILIR Kab/ Kota Rumah Tangga Pemerintah

4 Landasan Kebijakan Pembangunan Pangan Dewan Ketahanan Pangan

5 PP No 17/2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
UU No 18/2012 Tentang Pangan PP No 17/2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kebijakan/Program Pangan dan Gizi

6 Kebijakan strategis pangan dan gizi (KSPG)
Meliputi : Ketersediaan Pangan Keterjangkauan Pangan Pemanfaatan Pangan Perbaikan Gizi Masyarakat Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi 6 6

7 2. Keterjangkauan Pangan
1. Ketersediaan Pangan Produksi Pangan Domestik Cadangan Pangan Perdagangan Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal 2. Keterjangkauan Pangan Efisiensi Pemasaran Pangan Sistem Logistik Pangan Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan Pokok Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat 7 7

8 4. Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Pemanfaatan Pangan Pengembangan Pola Konsumsi B2SA Pengembangan Jejaring dan Informasi Pangan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan 4. Perbaikan Gizi Masyarakat Perbaikan Pola Konsumsi Perseorangan dan Masyarakat Perbaikan atau Pengayaan Gizi Pangan Tertentu Penegakan Regulasi Persyaratan Khusus Komposisi Pangan Pemenuhan Kebutuhan Gizi: Remaja, Balita, Ibu Hamil Penguatan Sistem Surveilan Pangan dan Gizi Penguatan Program Gizi Lintas Sektor 8

9 5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi
Penguatan Fungsi Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Pengefektifan Gugus Tugas Gerakan Nasional perbaikan Gizi Pengembangan Kemitraan ABGC (academics, bussines, government, civil society) 9 9

10 KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PANGAN dan GIZI:
10 10

11 Dinas Yang Menangani Urusan Pangan
APBN dan APBD KEGIATAN PRIORITAS Selaku Dinas Teknis : Utama Penguatan LUPM, TTI dan TTIC Pengembangan KRPL Operasi Pangan NSPK Panel Harga, Lumbung, Keamanan Pangan, Penanganan Rawan Pangan (SKPG, FSVA), Penghitungan PPH, NBM, Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan Selaku Sekretariat DKP: Utama : Merumuskan rekomendasi untuk Keputusan/ketetapan Ketua DKP Prov/Kab/Kota (Implementasi KSPG) Penetapan angka PPH, NBM, Konsumsi beras Prov/Kab/Kota TPID Satgas Pangan

12 SATGAS PANGAN (Pusat) Dibentuk pada tgl 3 Mei 2017.
Anggota (lintas sektor) : Kepolisian, KPPU, Kemendag, Kemendagri, Kementan dll. Ketua : Kadiv Humas Polri Tugas : Mengevaluasi stabilitas pasokan dan harga pangan setiap dua minggu. Ditingkat Polda juga bentuk satgas pangan dipimpin para Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda, bekerjasama dengan dinas perdagangan, pertanian Dinasdagri, dll untuk melakukan langkah preventif, pendampingan dan pengumpulan data. Fokus pada komoditas beras dulu (5 Juli 2017) HAP beras medium Rp 9000/kg, Satgas akan berkoordinasi dengan seluruh Polda untuk pencegahan, pengawasan stabilitas pasokan, harga dan keamanan pangan (7 Juli 2017)

13 PROGRAM PRIORITAS PANGAN
13 13

14 14 14

15 HASIL FSVA 2015 Penjelasan:
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA 2015 menggambarkan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan pada tingkat wilayah kabupaten. Analisis FSVA 2015 mencakup 398 kabupeten diseluruh Indonesia, wilayah perkotaan tidak diikutsertakan dalam analisis ini. Kabupaten yang termasuk Prioritas 1 (warna hijau tua), merupakan wilayah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan, sebaliknya kabupaten yang termasuk Prioritas 6 (warna merah tua) merupakan wilayah yang paling tahan.

16 Distribusi Kabupaten Prioritas 4 (84 kabupaten)
No Provinsi Jumlah 1 Aceh 3 12 Maluku 2 Banten 13 Maluku Utara 4 Bengkulu 9 14 Nusa Tenggara Timur Gorontalo 15 Papua 5 Jambi 6 16 Riau Jawa Barat 17 Sulawesi Barat 7 Jawa Timur 18 Sulawesi Tengah 8 Kalimantan Barat 19 Sumatera Barat Kalimantan Selatan 20 Sumatera Selatan 10 Kalimantan Tengah 11 21 Sumatera Utara Lampung

17 17 17

18 18 18

19 MENGURANGI RANTAI PASOK PANGAN
KONSUMEN GAPOKTAN Pedagang Pemerintah merubah struktur pasar untuk memotong rantai pasok pangan menjadi lebih pendek sehingga disparitas harga antara produsen dan konsumen menjadi lebih kecil TTI Sebagai Salah Satu Pemutus Rantai Pasok KONSUMEN PETANI 19 19

20 MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN
UU No 41 Thn 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Turunan : PP No 25 Thn Aturan ini menyebutkan alih kepemilikan lahan pertanian boleh tetapi tak bisa alih fungsi. Alih fungsi lahan sawah Ha/thn (Deputi Pencegahan KPK). Angka ini, setara Indonesia kehilangan pasokan beras ton/thn. Padahal, membangun sawah yang memiliki irigasi dengan produktivitas sama sebelumnya, memerlukan 10 tahun. 20 20

21 Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian : Bertumpu pada partisipasi masyarakat.
Melibatkan peran serta aktif pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai entry point perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada melalui pendekatan sosialisasi dan advokasi.  Di Pulau Jawa : fokus pada penegakan (enforcement) perundang-undangan dan peraturan alih fungsi lahan secara konsekuen Luar Pulau Jawa : masyarakatnya relatif memiliki lahan lebih luas, perlu dibenahi sumberdaya manusianya seiring penegakan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan 21 21

22 RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018
Bappenas 22 22

23

24 PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN
24 24