SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH

Presentasi berjudul: "SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH"— Transcript presentasi:

1 SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH
ANGGARAN (BUDGET) adalah suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang Penyiapan Anggaran PENGANGARAN (BUDGETTING): proses penerjemahan rencana kerja ke dalam rencana keuangan Pelaksanaan Anggaran Pengendalian Anggaran Pertanggungjawaban Anggaran HUSAINI - FIA U

2 FUNGSI ANGGARAN Rumuskan 7an Dan Sasaran Kebijakan Sesuai Visi Dan Misi Yg Ditetapkan Merencanakan Berbagai Program Dan Kegiatan  Tujuan Organisasi ALAT PERENCANAAN Merencanakan Alternatif Sumber-2 Pembiayaan Alokasikan Dana Ke Program Dan Kegiatan Yg Telah Disusun Menetukan Indikator Kinerja Dan Tingkat Capaian Kinerja (Ioobi) Membandingkan Antara Rencana Dengan Pelaksanaan  Diketahui Ada Penyimpangan (Input, Output, Outomes, Benefit Dan Impact) INPUT: sumber daya yg digunakan: OUTPUT:jumlah produk/jasa yang dihasilkan: OUTCOMES (hasil) berfungsinya keluaran, seberapa jauh produk/jasa dpt memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat : BENEFIT (mamfaat) kegunaan suatu output yg dirasakan langsung oleh masy. EMPACT (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosekling atau kepentingan umum, yg dimulai capaian kinerja setap indikator dlm suatu kegiatan. ALAT PENGENDALIAN DAN EVALUASI Penyimpangan Tsb: Digunakan Menilai Prestasi Dan Umpan Balik Utk Perbaikan Dimasa Yg Akan Datang HUSAINI - FIA U

3 Anggaran: Menstabilkan Ekonomi Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Dpt Diketahui Arah Kebijakan Fiskal : Dpt Dilakukan Prediksi&estimasi Ekonomi ALAT KEBIJAKAN FISKAL Digunakan Utk Mendorong, Memfasilitasi & Mengkoordinasikan Kegaitan Ekonomi Masy  Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi INPUT: suber daya yg digunakan: OUTPUT:jumlah produk/jasa yang dihasilkan: OUTCOMES (hasil) berfungsinya keluaran, seberapa jauh produk/jasa dpt memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat : BENEFIT (mamfaat) kegunaan suatu output yg dirasakan langsung oleh masy. EMPACT (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosekling atau kepentingan umum, yg dimulai capaian kinerja setap indikator dlm suatu kegiatan. Anggaran :Bentuk Komitment Ekskutif Dan Kesepakatan Legislatif Atas Penggunaan Dana Publik Utk Kepentingan Tertentu ALAT POLITIK HUSAINI - FIA U

4 Anggaran Alat Komunikasi Antar Unit Keja Dlm Lingkungan Eksekutif
Setiap Unit Kerja Terlibat Dlm Proses Penyusunan Anggaran  Anggaran Alat Koordinasi Antar Bagian Dlm Pemerintahan (Antar Skpd) ALAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI Anggaran Alat Komunikasi Antar Unit Keja Dlm Lingkungan Eksekutif Kinerja Ekskutif Dinilai Berdasarkan Pencapaian Target Anggaran Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran ALAT PENILAIAN KINERJA Berapa Hasil Yg Dicapai Berkaitan Dgn Anggaran Yg Telah Ditetapkan

5 JENIS JENIS ANGGARAN LINE ITEM BUDGETING (TRADITIONAL BUDGETING) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada darimana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). INCREMENTAL BUDGETING adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya. Logika sistem anggaran ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya. PLANNING PROGRAMMING BUDGETING SISTEM adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul

6 JENIS JENIS ANGGARAN 4. ZERO BASED BUDGETING adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan 5. PERFORMANCE BUDGETING (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada “output” organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Performance Budgeting mengalokasikan sumber daya program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai laporan pengukuran sebagai indikator kinerja organisasi. 6. ANGGARAN BERIMBANG Adalah anggaran yanga menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. 7. ANGGARAN DEFISIT adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.

7 PRINSIP -2 PENYUSUNAN PENGANGGARAN
ANGGARAN: INFORMASI YANG JELAS TTG TUJUAN, SASARAN, HASIL DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH MASY. DARI SUATU KEGIATAN MASYARAKAT MEMILIKI HAK DAN AKSES YG SAMA UTK MENGETAHUI PROSES ANGGARAN KARENA MENYANGKUT ASPIRASI DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN MASYARAKAT BERHAK MENUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN ATAS RENCANA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERSEBUT

8 DISIPLIN ANGGARAN KEADILAN ANGGARAN
ANGGARAN PENGELUARAN HRS DIDUKUNG DGN KEPASTIAN TERSEDIANYA ANGGARAN PENERIMAAN DALAM JUMLAH YANG CUKUP DISIPLIN ANGGARAN TIDAK DIBENARKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG BELUM/TIDAK TERSEDIA ANGGARANNYA DALAM APBD MAUPUN PERUBAHAN APBD. PEMDA WAJIB MENGALOKASIKAN PENGGUNAAN ANGGARANNYA SECARA ADIL UNTUK DINIKMATI SELURUH KELOMPOK MASYARAKAT KEADILAN ANGGARAN TIDAK ADA DISKRIMINASI PENGGUNAAN ANGGARAN DLM PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASY.

9 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN
ANGGARAN DISUSUN BERDASAR: AZAS EFISIENSI, TEPAT GUNA, TEPAT WAKTU PELAKSANAAN DAN PENGGUNAANNYA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN DANA YG TERSEDIA DIMAMFAATKAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA MAKSIMAL ANGGARAN HARUS MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT / OUTCOME) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA ATAU INPUT YANG TELAH DITETAPKAN. PENDEKATAN KINERJA HASIL KERJA HARUS SEPADAN ATAU LEBIH BESAR DARI BIAYA ATAU INPUT YANG TELAH DITETAPKAN.

10 KARAKTERISTIK ANGGARAN
KARAKTERISTIK DAN SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PELAKU-PELAKU KUNCI (KEY PERSON) YG TERLIBAT DLM PENYUSUNAN ANGGARAN SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KARAKTERISTIK ANGGARAN PENJADWALAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN INPUT: suber daya yg digunakan: OUTPUT:jumlah produk/jasa yang dihasilkan: OUTCOMES (hasil) berfungsinya keluaran, seberapa jauh produk/jasa dpt memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat : BENEFIT (mamfaat) kegunaan suatu output yg dirasakan langsung oleh masy. EMPACT (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosekling atau kepentingan umum, yg dimulai capaian kinerja setap indikator dlm suatu kegiatan. HUSAINI - FIA U

11 PIHAK EKSEKUTIF PIHAK EKSEKUTIF
PELAKU-PELAKU KUNCI (KEY PERSON) YG TERLIBAT DLM PENYUSUNAN ANGGARAN PIHAK LEGISLATIF PIHAK PENGAWAS BUPATI/WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) PIHAK EKSEKUTIF TIM ANGGARAN EKSEKUTIF INPUT: suber daya yg digunakan: OUTPUT:jumlah produk/jasa yang dihasilkan: OUTCOMES (hasil) berfungsinya keluaran, seberapa jauh produk/jasa dpt memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat : BENEFIT (mamfaat) kegunaan suatu output yg dirasakan langsung oleh masy. EMPACT (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosekling atau kepentingan umum, yg dimulai capaian kinerja setap indikator dlm suatu kegiatan. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) HUSAINI - FIA U

12 BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan pelayanan publik yang akan disediakan oleh pemerintah daerah untuk suatu periode waktu tertentu. Bupati/Walikota harus segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terpilih. RPJMD menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

13 2) SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran SEKDA merupakan koordinator Tim Anggaran Eksekutif yang mempunyai tugas antara lain menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan RAPBD kepada DPRD. 3) TIM ANGGARAN EKSEKUTIF Tim Anggaran Eksekutif yang diketuai oleh SEKDA bertugas menyusun KUA dan mengkompilasikan Rencana Kerja Anggaran setiap Satuan Kerja (RKA-SKPD) menjadi RAPBD.

14 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SKPD adalah unit kerja pemerintahan kabupaten/kota yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan.

15 5) BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) BAPPEDA merupakan unit perencanaan daerah yang mempunyai tugas antara lain untuk: a. menyiapkan berbagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan musyawarah perencanaan dan pembangunan di daerah, b. menyelenggarakan proritas Musrenbang, c. mengkoordinasikan hasil Musrenbang dengan usulan dari setiap satuan kerja sehingga tersusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

16 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)
BPKD adalah unit kerja pada suatu PEMDA yang bertugas antara lain a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah (KASDA). b.bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. c.Istilah yang dipakai di suatu PEMDA - Istilah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), - Istilah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).

17 PIHAK PENGAWAS PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF PIHAK LEGISLATIF
KOMISI-KOMISI DPRD BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) INPUT: suber daya yg digunakan: OUTPUT:jumlah produk/jasa yang dihasilkan: OUTCOMES (hasil) berfungsinya keluaran, seberapa jauh produk/jasa dpt memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat : BENEFIT (mamfaat) kegunaan suatu output yg dirasakan langsung oleh masy. EMPACT (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosekling atau kepentingan umum, yg dimulai capaian kinerja setap indikator dlm suatu kegiatan. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PIHAK PENGAWAS BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) HUSAINI - FIA U

18 PIHAK LEGISLATIF Panitia Anggaran LEGISLATIF Adalah suatu Tim Khusus yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah (bupati/walikota) tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna. 2) Komisi-Komisi DPRD Adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan, investasi daerah, serta kesejahteraan rakyat. Dalam proses penetapan anggaran komisi-komisi merupakan kelompok kerja yang bersama-sama dengan semua SKPD terkait membahas RKA-SKPD.

19 PIHAK PENGAWAS

20 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP merupakan auditor internal yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang mengunakan dana APBN. 3) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK adalah satu-satunya pengawas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan meliputi: laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan atas tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam kedua pemeriksaan tersebut di atas.

21 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN (1 TAHUN)
SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( 2,5 TAHUN) PELAKSANAAN ANGGARAN (1TAHUN) Buku: Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia (the Asia Foundation) -ADB PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD (1/2 TH) INPUT: suber daya yg digunakan: OUTPUT:jumlah produk/jasa yang dihasilkan: OUTCOMES (hasil) berfungsinya keluaran, seberapa jauh produk/jasa dpt memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat : BENEFIT (mamfaat) kegunaan suatu output yg dirasakan langsung oleh masy. EMPACT (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosekling atau kepentingan umum, yg dimulai capaian kinerja setap indikator dlm suatu kegiatan. HUSAINI - FIA U

22

23 JARING ASMARA (MUSREMBANG) PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN (1 TAHUN)
PROSES PENYUSUNAN KEGIATAN OLEH SKPD s/d PENYIAPAN DRAFT APBD DRAFT APBD OLEH EKSEKUTIF DISERAHKAN KPD LEGISLATIF PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN (1 TAHUN) TIM ANGGARAN EKSEKUTIF: SEKDA, BAPPEDA DANBPKD PENETAPAAN ANGGARAN SEJAK EKSEKUTIF SERAHKAN KPD LEGISLATIF (PIDATO KPALA DAERAH) DEPAN DPRD PANGGAR LEGISLATIF BAHAS DGN TIM ANGGARAN EKSEKUTIF- DISKUSI TTG KEBIBAJAN ANGGARAN HUSAINI - FIA U

24 DIMULAI SJAK APBD DIPERDAKAN PADA SETIAP AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN SELAMA 1 THN MULAI AWAL TAHUN ANGGARAN BARU 1 JANUARI PELAKSANAAN ANGGARAN (1TAHUN) PELAKSANAAN OLEH EKSEKUTIF MELALUI SKPD (DINAS,BADAN, KANTOR DLL) INPUT: suber daya yg digunakan: OUTPUT:jumlah produk/jasa yang dihasilkan: OUTCOMES (hasil) berfungsinya keluaran, seberapa jauh produk/jasa dpt memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat : BENEFIT (mamfaat) kegunaan suatu output yg dirasakan langsung oleh masy. EMPACT (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosekling atau kepentingan umum, yg dimulai capaian kinerja setap indikator dlm suatu kegiatan. HUSAINI - FIA U

25 PENYIAPAN LAPORAN SEMESTER PERTAMA
LAPORAN TAHUNAN TERMASUK TELAAH PELAKS. ANGGARAN 1 THN PEMERIKSAAN INTERNAL OELH BAWASDA PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD (1/2 TH) PEMERIKSAAN INTERNAL OLEH BPKP (APBN) PEMERIKSAAN EKTERNAL OLEH BPK (APBD) HUSAINI - FIA U

26

27