PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN

Presentasi berjudul: "PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN"— Transcript presentasi:

1 PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN Prinsip dasar yang menjadi landasan pemikiran pengaturan mengenai desa terdiri atas keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjdi landasan yuridis dari penyelnggaraan pemerintahan desa, antara lain; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Permendagri No. 27, 28, 29, dan 30 serta 32 th Peraturan-peraturan Daerah

2 PENGERTIAN Menurut PP No.r 72 tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

3 KEWENANGAN Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, Desa memiliki kewenangan untuk hal-hal sebagai berikut: Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

4 Unsur Pemerintahan Desa
Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

5 Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan perolehan suara terbanyak dari dan oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: Bertakwa kepada Tuhan YME Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat Berusia paling rendah 25 tahun Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa oleh Penduduk desa setempat Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun Tidak dicabut hak pilihnya Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

6 Prinsip Dasar Otoda Otonomi daerah berpijak pada asas desentralisasi,
dokonsentrasi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah seluas-luasnya, tetapi tetap dalam bingkai NKRI Tujuan akhir otonomi daerah adalah mencapai kesejahteraan rakyat, antara lain melalui programprogram pembangunan dan pelayanan publik. Otonomi daerah adalah kemandirian, tetapi kemandirian bukanlah kesendirian. Pemerintahan desa disandarkan pada prinsip keragaman, demokrasi, akuntabilitas, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

7 Isu-isu Utama Dalam Pemerintahan Desa
Kedudukan dan kewenangan desa. Perencanaan pembangunan desa Keuangan desa Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa. Birokrasi desa (Sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dll).

8 Kedudukan Desa • Kejelasan kedudukan desa akan menentukan kewenangan, perencanaan desa, struktur & sistem pemerintahan desa serta keuangan desa. • Ada tiga pilihan kedudukan desa: desa adat, desa otonom dan desa administratif • Kalau untuk kejelasan dan memberdayakan desa, pilihan utamanya hanya dua: desa adat atau desa otonom.

9 Desa Adat • Merupakan embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara.
• Berbasis pada suku (genealogis) dan mempunyai batasbatas wilayah. • Punya otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi sendiri secara komunal. • Sering disebut sebagai self governing community. • Negara tidak mengurus desa adat, kecuali memberikan pelayanan publik pada warga. • Desa adat tidak membantu negara menjalankan urusanurusan administratif. • Mempunyai otonomi secara sendirian, tidak ada pembagian kekuasaan dari negara. Negara hanya mengakui kedudukan, kewenangan asli dan kekayaan desa adat.

10 Desa Otonom • Sudah semakin modern, pengaruh adat semakin berkurang.
• Sering disebut sebagai local self government, seperti daerah. • Sudah semakin modern, pengaruh adat semakin berkurang. • Bukan bagian dari kabupaten, tetapi bagian dari NKRI. • Intervensi negara minimal, tetapi negara melakukan desentralisasi, supervisi dan fasilitasi. • Negara melakukan desentralisasi politik, pembangunan, administrasi dan keuangan kepada desa. • Desa mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (APBDes), dll. • Mempunyai sistem demokrasi lokal.

11 Desa Administratif • Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.
• Berada dalam subsistem (bagian) dari pemerintah kabupaten/kota. • Sering disebut sebagai the local state government. • Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas. • Sebagai kepanjangan tangan negara, menjalankan tugas pembantuan negara, terutama pelayanan administratif. • Tidak ada desentralisasi yang memadai, sehingga desa ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom. • Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.

12 Kewenangan Desa • Generik: Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. • Devolutif: kewenangan yang melekat pada desa (menyusun Perdes, menyelenggarakan pilkades, membentuk Bamusdes, lembaga-lembaga desa, BUMDES, dll). • Distributif: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa (misal: pembuatan KTP, pendataan, IMB di jalan desa, mengelola pasar desa, dll). • Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (pemungutan PBB, pemilihan umum, dll).

13 Perencanaan Desa • Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. • Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. • Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

14 Keuangan Desa • Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah (Desentralisasi). • Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pembantuan) • Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Pembantuan)

15 Sumber Pendapatan Desa
Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% setelah dikurangi gaji pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD); Bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.