KEBIJAKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PROF DR MANSYUR RAMLY KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

2 Landasan Yuridis SI, SKL dan KTSP
menurut UU No 20/2003 tentang Sisdiknas Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Standar Nasional Pendidikan Kurikulum Pasal 36, 37, 38 Pasal 17, 18, 26, 32 Pasal 35 Standar Isi Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan Kerangka Dasar Struktur Kurikulum Kompetensi Mata Pelajaran: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SKL minimal satuan pendidikan SKL minimal kelompok mata pelajaran SKL minimal mata pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

3 HUBUNGAN ANTARA PP 19, SI & SKL, dan KTSP
BSNP [mengembangkan SI & SKL] Mendiknas Permendiknas No. 22/2006: SI; No. 23/2006: SKL; No. 24/2006: Pelaksanaan SI & SKL Panduan Penyusunan KTSP PP No. 19/2005: SNP Satuan Pendidikan: PUSKUR [bimtek, banprof, pendampingan, pengembangan model]

4 LANDASAN TEORITIS Dalam dunia pendidikan ditemukan banyak teori yang bisa digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Dalam pengembangan KTSP digunakan beberapa teori yang relevan. Teori-teori tersebut bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan, baik secara tunggal maupun secara eklektik (eclectic), yaitu sebagai berikut: Kurikulum Kompetensi yaitu kurikulum dengan penekanan pada kompetensi yang diperlukan oleh peserta didik untuk bisa berkompetisi dalam kehidupan masyarakat yang yang selalu berubah. Kurikulum Subyek-Akademik yaitu kurikulum dengan penekanan pada isi dan materi pelajaran yang bersumber pada disiplin ilmu. Kurikulum Humanistik yaitu kurikulum dengan penekanan pada pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang antara perkembangan segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum Rekonstruksi Sosial yaitu kurikulum dengan penekanan pada berbagai macam problema dalam masyarakat yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan memerlukan partisipasi masyarakat dalam upaya pemecahannya.

5 PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA
1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 1947 Rencana Pelajaran → Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai 1968 Kurikulum Sekolah Dasar 1997 Revisi Kurikulum 1994 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 1984 Kurikulum 1984 1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar 1975 Kurikulum Sekolah Dasar 1994 Kurikulum 1994 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

6 1. KRONOLOGI IMPLEMENTASI KURIKULUM (LAHIRNYA KTSP)
1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Revisi Kurikulum 1994 Draft awal KBK (Kompe-tensi mata pelajaran) Penyempurnaan KBK Tahap I Piloting KBK di 5 Propinsi (55 sekolah) Perluasan piloting KBK secara mandiri Monitoring Piloting KBK Penyusunan Model-Model Kurikulum Satuan Pendidikan Terbit Permen-diknas No. 22, 23, 24 Banprof. KTSP tahun ke-1 Banprof. KTSP tahun ke-3 Penyusunan Model-Model Kurikulum Satuan Pendidikan (lanjutan) Kurikulum 1994 diberlaku-kan Ketentuan Umum KBK Monitoring Piloting KBK Terbit UUSPN (KBK; MBS; Diversifikasi kurikulum) Penyempurnaan KBK Thp. II Perluasan Piloting Terbit PP SNP (kurikulum satuan pendidikan/KTSP) Penyusunan SI dan SKL oleh BSNP dgn bahan utama dokumen KBK Terbit SNP yang lain Banprof. KTSP tahun ke-2 Monitoring KTSP Penyusunan Model-Model Kurikulum Satuan Pendidikan (lanjutan) Pemberlakuan Suplemen Kurikulum 1994 Penerbitan Peta Materi Kurikulum 1994 (Potret Kur. 94) 6

7 Pengelolaan Kurikulum
“Kurikulum 2004” dan sebelumnya KTSP Kurikulum nasional beserta pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis dikembangkan oleh Depdiknas. Daerah sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kurikulum. Sekolah sebagai pelaksana kurikulum. Kurikulum nasional kurang mengakomodasi kekhasan dan variasi kondisi satuan pendidikan yang berbeda-beda. KTSP dikembangkan dengan mengacu pada SI dan SKL. KTSP dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan relevansinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Diversifikasi kurikulum memungkinkan satuan pendidikan menyusun kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan satuan pendidikan, peserta didik, mendekatkan peserta didik dengan lingkungan dan budaya setempat

8 5 KEGIATAN BALITBANG YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN KTSP
Bantuan Profesional Pengembangan Kurikulum Tingkat Propinsi melalui Jaringan Kurikulum Bantuan Profesional Pengembangan Kurikulun Tingkat Kabupaten/Kota Monitoring Pelaksanaan Kurikulum Pengembangan model-model kurikulum Studi Kebijakan Evaluasi KTSP Catatan: kegiatan no 1-4 dilakukan oleh Pusat Kurikulum, sedangkan kegiatan no 5 dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan

9 SEKIAN