PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU

Presentasi berjudul: "PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU"— Transcript presentasi:

1 PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU
Berdasar Riskesdas Podes 2011 PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU (MENURUT IPKM 2013) Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

2 IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat)
Disusun berdasar 30 indikator kesehatan. Indikator ini mudah mengukurnya. Menentukan peringkat provinsi dan Kab/kota dalam keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat. Dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan (dan terkait kesehatan) di pusat dan daerah. Pemerintah Kota Banjarbaru dapat melihat keberhasilan upaya kesehatannya jika dibanding wilayah lain di Indonesia dan seharusnya menjadi motivasi untuk meningkatkan capaian dalam bidang kesehatan. Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

3 Dari Mana Data IPKM? 2 (DUA) SUMBER DATA: Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 Potensi Desa (Podes) 2011 (Balitbang Kemenkes) (Badan Pusat Statistik) Data-data tersebut diolah menjadi 30 indikator yang dikategorikan ke dalam 7 kelompok: (1) Kesehatan Balita, (2) Kesehatan Reproduksi, (3) Pelayanan Kesehatan, (4) Perilaku Kesehatan (5) Penyakit Tidak Menular, (6) Penyakit Menular, (7) Kesehatan Lingkungan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

4 Bagaimana menghitung IPKM?
7 VARIABEL – 30 INDIKATOR Kesehatan Reproduksi (3 indikator – 10%) Kesehatan Balita (6 indikator – 20%) Pelayanan Kesehatan (5 indikator – 17%) Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kesehatan Lingkungan (2 indikator - 6% ) Perilaku Kesehatan (5 indikator – 17%) Penyakit Menular (3 indikator – 10%) Penyakit Tidak Menular (6 indikator 20%) Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

5 Indikator yang dipakai
No Indikator Bobot 1. Kesehatan Balita 1 prevalensi balita gizi buruk dan kurang 5 (mutlak) 2 prevalensi balita sangat pendek dan pendek 3 prevalensi balita gemuk 4 (penting) 4 cakupan penimbangan Balita 5 cakupan kunjungan neonatal (KN1) 6 cakupan imunisasi lengkap

6 Indikator yang dipakai
No Indikator Bobot 2. Kesehatan Reproduksi 7 proporsi penggunaan KB (MKJP) 5 (mutlak) 8 cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) (1-1-2) 9 prevalensi KEK pada WUS (Lila<23,5)

7 Indikator yang dipakai
No Indikator Bobot 3. Pelayanan Kesehatan 10 cakupan persalinan oleh nakes di faskes 4 (penting) 11 proporsi kec yg mempunyai kecukupan dokter per penduduk 5 (mutlak) 12 proporsi desa yg mempunyai kecukupan Posyandu 13 proporsi desa yg mempunyai kecukupan bidan per penduduk 3 (perlu) 14 cakupan kepemilikan JPK

8 Indikator yang dipakai
No Indikator Bobot 4. Perilaku 15 proporsi merokok 4 (penting) 16 proporsi perilaku cuci tangan dgn benar 3 (perlu) 17 proporsi perilaku BAB dgn benar 18 proporsi aktivitas fisik cukup 19 proporsi perilaku sikat gigi dgn benar

9 Indikator yang dipakai
No Indikator Bobot 5. Penyakit Tidak Menular 20 prevalensi hipertensi 5 (mutlak) 21 prevalensi cedera 22 prevalensi Diabetes Mellitus 23 prevalensi gangguan mental 4 (penting) 24 prevalensi obesitas sentral 25 prevalensi penyakit gigi mulut

10 Indikator yang dipakai
No Indikator Bobot 6. Penyakit Menular 26 prevalensi pneumonia 5 (mutlak) 27 prevalensi diare (Balita) 4 (penting) 28 prevalensi ISPA (Balita)

11 Indikator yang dipakai
No Indikator Bobot 7. Kesehatan Lingkungan 29 cakupan akses sanitasi 3 (perlu) 30 cakupan akses dan sumber air bersih

12 Gambaran Wilayah Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

13 Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Kalimantan Selatan (BPS, 2013)
∑ penduduk jiwa Laki-Laki: jiwa Perempuan: Angkatan kerja 1.9 juta orang Pengangguran Terbuka di kisaran 3,66 % Penduduk Miskin 4,76 % Luas wilayah km2 Kepadatan penduduk 99 orang/ km2 13 Kab/ Kota 152 Kecamatan Rumah Tangga Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

14 GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU
A. Geografi Luas Wilayah : 371,30 Km2 Jumlah Kecamatan : 5 Jumlah Kelurahan : 20 Jumlah Penduduk : jiwa Jlh Peserta JKN : jiwa

15 Kota Banjarbaru Data Penduduk: 2009: 171.496 jiwa 2012: 216.066 jiwa

16 B. Fasilitas kesehatan 1. Pemerintah Jumlah Rumah Sakit: 3 buah
Jumlah Puskesmas : 8 buah terdiri : * Puskesmas Perawatan: 1 bh * Puskesmas non perawatan: 6 buah * puskesmas dg ruang persalinan: 1 buah Jumlah Pustu : buah Poskesdes /Polindes : buah Pusling : 8 buah

17 2. Swasta 3. UKBM Posyandu : buah Rumah sakit : buah Klinik : buah
Rumah Bersalin : buah Apotek : buah 3. UKBM Posyandu : buah

18 Bagaimana Capaian Kota Banjarbaru ?
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

19 IPKM Nasional Tahun 2013 Kalimantan Selatan IPKM: 0.4857
Peringkat Nasional: 31 dari 33 provinsi IPKM: Jumlah Bumil: Jumlah Bulin: Jumlah Kematian Ibu: 91 Jumlah Kelahiran Hidup: Jumlah Bayi: Jumlah Balita: Jumlah Kematian Bayi: 897 (data rutin 2013) Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

20 IPKM Kota Banjarbaru IPKM 2007 (24 indk) Nas 39 prov 1 IPKM 2013 (24 indk) Nas 45 prov 1 IPKM Pengembangan 2013 (30 indk) Nas 125 prov 2 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

21 IPKM Kota Banjarbaru IPKM Pengembangan 2013 (30 indk) Nas 125 prov 2 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

22 Posisi Masing - Masing Variabel
IPKM: IPKM: IPKM: Kelompok Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional Kesehatan Balita 0.7069 0.5899 0.6114 Kesehatan Reproduksi 0.4681 0.2707 0.4756 Pelayanan Kesehatan 0.4665 0.1406 0.3808 Perilaku Kesehatan 0.4632 0.1693 0.3652 Penyakit Tidak Menular 0.6209 0.2731 0.6267 Penyakit Menular 0.8866 0.4103 0.7507 Kesehatan Lingkungan 0.3919 0.3465 0.5430 ... Tahun 2013, seluruh kelompok indikator IPKM Banjarbaru no 2 terbaik di Provinsi Kalsel. Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

23 Peringkat 25 dari 33 propinsi
Kesehatan Balita Peringkat 25 dari 33 propinsi Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

24 Kesehatan Balita Kalsel
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

25 Apa masalah kesehatan balita di Banjarbaru?
IPKM Kesehatan Balita: Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 1. Prev Balita Gizi Buruk dan Kurang 9.85 27.40 19.63 2. Prev Balita Sangat Pendek dan Pendek 34.03 44.24 37.21 3. Prev Balita Gemuk 16.35 11.76 4. Cakupan Penimbangan Balita 74.72 62.76 68.28 6. Cakupan Imunisasi Lengkap 62.24 46.85 50.39 5. Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1) 88.69 95.02 69.37 Baik – 1 Kf 1 kunj nifas 6 jam sampai 3 hari Paling Buruk - 29 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

26 Indikator 1 Kesehatan Balita: Gizi Buruk dan Kurang
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

27 Indikator 1 Kesehatan Balita Kalsel: Gizi Buruk dan Kurang
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

28 Indikator 2 Kesehatan Balita: Balita Pendek dan Sangat Pendek
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

29 Indikator 2 Kesehatan Balita Kalsel: Balita Pendek dan Sangat Pendek
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

30 Indikator 3 Kesehatan Balita: Balita Gemuk
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

31 Indikator 3 Kesehatan Balita Kalsel: Balita Gemuk
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

32 Indikator 4 Kesehatan Balita: Cakupan Penimbangan Balita
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

33 Indikator 4 Kesehatan Balita Kalsel: Cakupan Penimbangan Balita
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

34 Indikator 5 Kesehatan Balita: Cakupan Imunisasi Lengkap
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

35 Indikator 5 Kesehatan Balita Kalsel: Cakupan Imunisasi Lengkap
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

36 IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)
April 2013-Maret 2014 BAYI LAHIR* PINDAH/MENINGGAL/KIPI SASARAN IDL IMUNISASI LENGKAP TIDAK LENGKAP *Laporan kelahiran seksi KIA Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

37 KONVENSIONAL JANUARI 2014 - DESEMBER 2014
BULAN BAYI LAHIR* HB-0 BCG SELISIH BCG PERSEN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER RS JUMLAH * Laporan Kelahiran Seksi KIA Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

38 Indikator 6 Kesehatan Balita: Kunjungan Neonatal
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

39 Indikator 6 Kesehatan Balita Kalsel: Kunjungan Neonatal
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

40 Kesehatan Reproduksi Peringkat 23 dari 33 Provinsi
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

41 Kesehatan Reproduksi Kalsel
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

42 Apa masalah kesehatan reproduksi di Bjb?
IPKM Kesehatan Reproduksi: Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 7. Proporsi pengguna KB (MKJP) 8.27 5.91 11.28 8. Cakupan Pemeriksaan Kehamilan (K4) 62.14 54.36 60.93 9. Prev Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS 21.33 23.03 20.97 Masa nifas masih merupakan masa yang rentan bagi kelangsungan hidup ibu baru bersalin. Menurut Studi Tindak Lanjut Kematian Ibu SP 2010 (Tin Afifah dkk, 2011), sebagian besar kematian ibu terjadi pada masa nifas sehingga pelayanan kesehatan masa nifas berperan penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu. Pelayanan masa nifas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu selama periode 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan. Kementerian Kesehatan menetapkan program pelayanan atau kontak ibu nifas yang dinyatakan dalam indicator: KF1, kontak ibu nifas pada periode 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan KF2, kontak ibu nifas pada periode 7-28 hari setelah melahirkan dan KF3, kontak ibu nifas pada periode hari setelah melahirkan. Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

43 Indikator 1 Kesehatan Reproduksi: Penggunaan Alat Kontrasepsi (MKJP)
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

44 Indikator 1 Kesehatan Reproduksi Kalsel: Penggunaan Alat Kontrasepsi (MKJP)
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

45 Indikator 2 Kesehatan Reproduksi: Pemeriksaan Kehamilan (K4)
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

46 Indikator 2 Kesehatan Reproduksi Kalsel: Pemeriksaan Kehamilan (K4)
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

47 Indikator 3 Kesehatan Reproduksi: Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

48 Indikator 3 Kesehatan Reproduksi Kalsel: Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

49 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Provinsi Kalimantan Selatan (Riskesdas 2013 vs Laporan Rutin 2013)
% Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

50 Pelayanan Kesehatan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

51 Pelayanan Kesehatan Kalsel
! Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

52 Apa masalah pelayanan kesehatan Banjarbaru?
IPKM Pelayanan Kesehatan: Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 10. Cakupan Persalinan oleh nakes di faskes 84.90 42.49 69.99 11. Proporsi kecamatan yang mempunyai kecukupan 1 dokter per 2500 penduduk 20.00 3.30 9.55 12. Proporsi desa yang mempunyai kecukupan Posyandu (minimal 4) 80.00 11.00 40.72 13. Proporsi desa yang mempunyai kecukupan 1 bidan per 1000 penduduk 00.00 31.20 24.54 14. Cakupan Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan (KPK) 43.49 39.14 49.47 Ratio dokter per puskesmas: proporsi kecamatan dengan dokter cukup yaitu 1 dokter per 2500 penduduk Standar 10 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

53 K4 - PERSALINAN FASKES – KECUKUPAN & KUALITAS BIDAN/DOKTER
! Perhatian Khusus untuk Pelayanan Kesehatan K4 - PERSALINAN FASKES – KECUKUPAN & KUALITAS BIDAN/DOKTER Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional Persalinan oleh nakes di faskes 84.90 42.49 69.99 Proporsi desa dengan kecukupan 1 bidan per 1000 penduduk 00.00 31.20 24.54 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

54 Indikator 1 Pelayanan Kesehatan: Persalinan oleh Nakes di Faskes
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

55 Indikator 1 Pelayanan Kesehatan Kalsel: Persalinan oleh Nakes di Faskes
! Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

56 Indikator 2 Pelayanan Kesehatan: Proporsi Kecamatan dengan Jumlah Dokter/ Penduduk
Data ppsdm bidan utk pend Rato dr umum 1 dokter per puskesmas Rasio dokter cukup jika dalam 1 kecamatan memiliki minimal 1 dokter per 2500 penduduk Jumlah bidan cukup jika dalam 1 desa memiliki minimal 1 bidan pe r1000 penduduk Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

57 Indikator 2 Pelayanan Kesehatan Kalsel: Proporsi Kecamatan dengan Jumlah Dokter/ Penduduk
! Data ppsdm bidan utk pend Rato dr umum 1 dokter per puskesmas Rasio dokter cukup jika dalam 1 kecamatan memiliki minimal 1 dokter per 2500 penduduk Jumlah bidan cukup jika dalam 1 desa memiliki minimal 1 bidan pe r1000 penduduk Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

58 Indikator 3 Pelayanan Kesehatan: Proporsi Desa dengan Kecukupan Jumlah Posyandu per Desa
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

59 Indikator 3 Pelayanan Kesehatan Kalsel: Proporsi Desa dengan Kecukupan Jumlah Posyandu per Desa
! Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

60 Indikator 4 Pelayanan Kesehatan: Proporsi Desa dengan Kecukupan Jumlah Bidan/ Penduduk
Jumlah bidan cukup jika dalam 1 desa memiliki minimal 1 bidan pe r1000 penduduk Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

61 Indikator 4 Pelayanan Kesehatan Kalsel: Proporsi Desa dengan Kecukupan Jumlah Bidan/ Penduduk
Jumlah bidan cukup jika dalam 1 desa memiliki minimal 1 bidan pe r1000 penduduk Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

62 Indikator 5 Pelayanan Kesehatan: Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

63 Indikator 5 Pelayanan Kesehatan Kalsel: Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

64 Perilaku Kesehatan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

65 Perilaku Kesehatan Kalsel
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

66 Apa masalah perilaku kesehatan di Banjarbaru?
IPKM Perilaku Kesehatan: Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 15. Proporsi Merokok 25.14 25.66 29.31 16. Proporsi perilaku Cuci tangan dengan benar 59.80 32.35 47.01 17. Proporsi perilaku Buang air besar dengan benar 98.87 75.52 82.59 18. Proporsi Aktivitas fisik cukup 30.92 20.86 22.82 19. Proporsi perilaku sikat gigi dengan benar 2.27 4.69 2.14 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

67 Indikator 1 Perilaku Kesehatan: Merokok
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

68 Indikator 1 Perilaku Kesehatan Kalsel: Merokok
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

69 Indikator 2 Perilaku Kesehatan: Cuci Tangan dengan Benar
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

70 Indikator 2 Perilaku Kesehatan Kalsel: Cuci Tangan dengan Benar
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

71 Indikator 3 Perilaku Kesehatan: BAB di Jamban
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

72 Indikator 3 Perilaku Kesehatan Kalsel: BAB di Jamban
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

73 Indikator 4 Perilaku Kesehatan: Aktivitas Fisik Cukup
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

74 Indikator 4 Perilaku Kesehatan Kalsel: Aktivitas Fisik Cukup
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

75 Indikator 5 Perilaku Kesehatan: Menggosok Gigi dengan Benar
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

76 Indikator 5 Perilaku Kesehatan Kalsel: Menggosok Gigi dengan Benar
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

77 Penyakit Tidak Menular
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

78 Penyakit Tidak Menular Kalsel
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

79 Apa masalah penyakit tidak menular di Banjarbaru?
Indeks Penyakit Tidak Menular: Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 20. Prev Hipertensi 27.54 29.09 24.33 21. Prev Cedera 6.12 9.64 8.25 22. Prev Diabetes Mellitus 1.87 1.37 1.53 23. Prev Gangguan Mental 2.44 5.09 5.98 24. Prev Obesitas Sentral 29.29 25.94 26.60 25. Prev penyakit Gigi Mulut 25.25 36.10 25.93 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

80 Indikator 1 Penyakit Tidak Menular: Hipertensi
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

81 Indikator 1 Penyakit Tidak Menular Kalsel: Hipertensi
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

82 Indikator 2 Penyakit Tidak Menular: Cedera
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

83 Indikator 2 Penyakit Tidak Menular Kalsel: Cedera
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

84 Indikator 3 Penyakit Tidak Menular: Diabetes Mellitus
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

85 Indikator 3 Penyakit Tidak Menular Kalsel: Diabetes Mellitus
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

86 Indikator 4 Penyakit Tidak Menular: Gangguan Mental
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

87 Indikator 4 Penyakit Tidak Menular Kalsel: Gangguan Mental
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

88 Indikator 5 Penyakit Tidak Menular: Obesitas Sentral
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

89 Indikator 5 Penyakit Tidak Menular Kalsel: Obesitas Sentral
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

90 Indikator 6 Penyakit Tidak Menular: Sakit Gigi dan Mulut
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

91 Indikator 6 Penyakit Tidak Menular: Sakit Gigi dan Mulut
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

92 Penyakit Menular Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

93 Penyakit Menular Kalsel
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

94 Apa masalah penyakit menular di Banjarbaru?
Indeks Penyakit Menular: Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 26. Prev Pneumonia 0.52 2.86 2.14 27. Prev Diare (Balita) 10.78 11.99 28. Prev ISPA (Balita) 27.28 42.82 40.64 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

95 Indikator 1 Penyakit Menular: Pneumonia
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

96 Indikator 1 Penyakit Menular: Pneumonia
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

97 Indikator 2 Penyakit Menular: Diare Balita
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

98 Indikator 2 Penyakit Menular: Diare Balita
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

99 Indikator 3 Penyakit Menular: ISPA Balita
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

100 Indikator 3 Penyakit Menular: ISPA Balita
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

101 Kesehatan Lingkungan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

102 Kesehatan Lingkungan Kalsel
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

103 Apa masalah kesehatan lingkungan di Banjarbaru?
Indeks Kesehatan Lingkungan: Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 29. Cakupan Akses Sanitasi 58.73 54.03 58.19 30. Cakupan Akses dan Sumber Air Bersih 19.64 43.75 50.41 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

104 Indikator 1 Kesehatan Lingkungan: Akses Sanitasi
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

105 Indikator 1 Kesehatan Lingkungan: Akses Sanitasi
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

106 Indikator 2 Kesehatan Lingkungan: Akses dan Sumber Air Bersih
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

107 Indikator 2 Kesehatan Lingkungan: Akses dan Sumber Air Bersih
Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

108 ! 1. Kesehatan Balita No 1 2 3 4 5 6 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ?
9.85% balita gizi buruk dan kurang 2 34.03% balita sangat pendek dan pendek 3 16.35% balita gemuk 4 Hanya 74.72% Balita yang ditimbang 5 Hanya 88.69% neonatal yang dikunjungi (KN1) 6 Hanya 62.24% Balita yang imunisasi lengkap Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

109 ! No 2. Kesehatan Reproduksi 7 8 9 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ?
Hanya 8.27% PUS yang menggunakan KB (MKJP) 8 Hanya 62.14% ibu hamil yang diperiksa kehamilan sesuai standar (1-1-2) 9 21.33% WUS yang KEK (Lila <23,5 cm) Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

110 ! No 3. Pelayanan Kesehatan 10 11 12 13 14
Masalah Kesehatan di Banjarbaru ?  No 3. Pelayanan Kesehatan 10 Hanya 84.90% Bulin yang ditolong nakes di faskes 11 Hanya 20% kec yg cukup rasio dokter per penduduk 12 Hanya 80% kelurahan yg cukup rasio Posyandu 13 Tidak ada (0%) kelurahan yg cukup rasio bidan per penduduk 14 Hanya 43.49% warga yang punya JPK Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

111 ! No 4. Perilaku 15 16 17 18 19 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ?
25.14% penduduk merokok 16 Hanya 59.80% warga yang cuci tangan dgn benar 17 98.87% warga yang BAB dgn benar 18 Hanya 30.92% warga yang aktivitas fisiknya cukup 19 Hanya 2.27% warga menyikat gigi dgn benar Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

112 ! No 5. Penyakit Tidak Menular 20 21 22 23 24 25
Masalah Kesehatan di Banjarbaru ?  No 5. Penyakit Tidak Menular 20 27.54% warga hipertensi 21 6.12% warga pernah cedera 22 1.87% warga pernah Diabetes Mellitus 23 2.44% warga mentalnya terganggu 24 29.29% warga obesitas sentral 25 25.25% warga sakit gigi mulut Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

113 ! No 6. Penyakit Menular 26 27 28 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ?
0.52% warga sakit pneumonia 27 0.52% Balita sakit diare 28 27.28% Balita sakit ISPA Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

114 ! No 7. Kesehatan Lingkungan 29 30 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ?
Hanya 58.73% warga punya jamban sendiri 30 Hanya 19.64% warga pakai air bersih 20 liter/orang/hari Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

115 CATATAN BPS yang melaksanakan pengumpulan data Podes pada tahun Data yang dikumpulkan antara lain jumlah dokter, jumlah Posyandu, jumlah Bidan. Wawancara petugas pencacah dgn Kepala Desa atau staf yang ditunjuk. Mungkin ada kesalahan sehingga indikator 11, 12, 13 punya Banjarbaru jelek (tidak sesuai kenyataan) ? Jadi tugas kita untuk mensuplai data yang benar pada kelurahan dan tokoh masyarakat Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

116 Pemanfaatan IPKM Keadaan kesehatan masyarakat
Peringkat kab/kota (nasional/provinsi) Advokasi ke pemerintah daerah Penajaman lokasi (nasional/provinsi) Penajaman program intervensi (nas/prov) Kinerja Pemda cq Dinas Kesehatan Alokasi bantuan dana dari Pusat Perumusan DBKBK (Daerah Bermasalah Kesehatan Berat/Khusus) Mendukung KMPDT (Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal)

117 1) Keadaan kesehatan masyarakat
Tiap kab/kota bisa melihat keadaan kesehatan masyarakat masing2, dengan menelaah 30 indikator kesehatan dalam IPKM + indikator lainnya Untuk bisa mawas diri, indikator tersebut dibandingkan dengan kab/kota lain, baik dalam satu provinsi maupun dari provinsi lain Kesenjangan yang ada dipakai acuan mengejar ketertinggalan indikator kesehatan tersebut agar menyamai/melampaui kab/kota acuan.

118 2) Peringkat kab/kota Peringkat kab/kota bisa dilakukan secara nasional maupun didalam satu provinsi Sebagai contoh ditampilkan peringkat IPKM Kab/Kota di Provinsi Kalsel Untuk Kab. Banjar, tidak usah merujuk ke kabupaten terbaik nasional (Kab. Gianyar), tetapi lebih baik merujuk ke kab terbaik provinsi yaitu Kota Banjarmasin. Target yang terlalu muluk sering menjadi “dis-insentif” bagi petugas di lapangan.

119 3) Advokasi ke Pemda IPKM bisa dijadikan sebagai alat advokasi yang ampuh bagi pemerintah daerah Bila ada peringkat kab/kota, setiap pemda ingin tahu mereka berada di peringkat berapa Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa mereka di peringkat tersebut Bisa dicontohkan Dinkes Prov. Kalsel bisa melakukan advokasi ke seluruh Pemda kab/kota di Prov. Kalsel dengan menampilkan data IPKM kabupaten dan kota secara terpisah sbb.

120 4) Penajaman lokasi (Nasional)
Bila digunakan cut-off point IPKM yaitu rata-rata Nasional = 0,5404, maka terdapat banyak kab/kota yang mempunyai IPKM < 0,5404 Makin kecil IPKM, makin berat masalah kesehatan di kabupaten/kota Kabupaten/kota dengan IPKM rendah merupakan prioritas pembangunan kesehatan, agar bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain.

121 Penajaman lokasi (Provinsi)
Di setiap provinsi dapat ditentukan peringkat kab/kota Kab/kota dengan IPKM terrendah merupakan prioritas utama pembangunan kesehatan Jenis intervensi untuk masing-masing program bisa lebih tajam, sesuai dengan data hasil Riskesdas dan Podes Sebagai contoh diambil Provinsi Kalsel

122 Peringkat IPKM Kab/Kota di Prov Kalsel
Kabupaten/Kota IPKM R-Nas R-Prov Kota Banjarmasin 0.5978 72 1 Kota Banjarbaru 0.5720 131 2 Kab Tabalong 0.5192 283 3 Kab Tapin 0.5083 309 4 Kab HSS 0.4939 344 5 Kab HST 0.4898 362 6 Kab Tanah Laut 0.4852 375 7 Kab Tanah Bumbu 0.4739 397 8 Kab HSU 0.4734 400 9 Kab Kotabaru 0.4662 413 10 Kab Balangan 04577 426 11 Kab Barito Kuala 0.4034 471 12 Kab Banjar 0.3766 484 13

123 IPKM Kab/Kota di Kalsel
Dari 13 kab/kota, variasinya cukup lebar yaitu: Terbaik adalah Kota Banjarmasin (peringkat 72) dan terburuk Kab Banjar (peringkat 484) Kota Balikpapan (peringkat 12) adlah kab/kota tertinggi di Kalimantan, bisa dijadikan acuan pembangunan kesehatan oleh Kota Banjarbaru

124 5) Penajaman program (Nasional)
Dilihat indikator kesehatan yang dipilih (prevalensi penyakit, cakupan program, dll) Dibuat peringkat kab/kota di seluruh Indonesia, dari yang terbaik sampai terburuk Penanggulangan program diprioritaskan ke kab/kota dengan indikator kesehatan terburuk Intervensi program bisa difokuskan kepada kab/kota yang memang bermasalah Contoh: prevalensi balita pendek dan hipertensi

125 Balita ‘pendek’ terbanyak (Nas: 36,8%)
Kabupaten/Kota (%) Seram Bagian Timur 67,4 Nias Selatan 67,1 Aceh Tenggara 66,8 Simeulue 63,9 Tapanuli Utara 61,2 Aceh Barat Daya 60,9 Sorong Selatan 60,6 Timor Tengah Utara 59,7 Gayo Lues 59,5 Kapuas Hulu 58,9

126 Hipertensi terbanyak (Nas: 31,7%)
Kabupaten/Kota Hipertensi Natuna 50,9 Soppeng 49,9 Kota Tomohon 49,7 Mamasa 48,1 Minahasa 47,8 Katingan Wonogiri 47,4 Hulu Sungai Selatan 46,2 Rokan Hilir 45,7 Kuantan Sengingi 45,1

127 Penajaman program (Provinsi)
Dilihat indikator kesehatan yang dipilih (prevalensi penyakit, cakupan program, dll) Dibuat peringkat kab/kota di provinsi yang bersangkutan, dari yang terbaik sampai terburuk Penanggulangan program diprioritaskan ke kab/kota dengan indikator kesehatan terburuk Intervensi program bisa difokuskan kepada kab/kota yang memang bermasalah Contoh: Akses air minum di Prov. NAD

128 Akses air minum di Prov. NAD
KabupatenKota (%) Gayo Lues 0,5 Aceh Besar 4,8 Nagan Raya 9,2 Aceh Jaya 14,1 Aceh Timur 14,3 Kota Banda Aceh 38,0 Kota Langsa 38,7 Simeulue 41,3 Aceh Singkil 43,6 Kota Lhokseumawe 51,3

129 Akses air minun di Prov. NAD
KabupatenKota (%) Bener Meriah 52,7 Aceh Barat 54,2 Aceh Utara Aceh Tengah 56,8 Aceh Selatan 59,8 Aceh Tamiang 60,7 Aceh Barat Daya 67,6 Aceh Tenggara 73,6 Piddie 73,7 Bireuen 77,4 Kota Sabang 82,4

130 Akses air minum di Prov. NAD
Ada 5 kabupaten yang paling parah akses terhadap air minum (< 20%) Bila masalahnya berat seperti ini, mereka tidak mungkin bisa mengatasi sendiri, harus dibantu dari Pemda Provinsi dan dari luar Program Pemda Prov. NAD untuk air minum sebaiknya diprioritaskan ke 5 kabupaten tersebut, baik dari dana APBD I maupun dicarikan bantuan dari Pusat atau luar negeri

131 6) Kinerja Pemda cq Dinas Kesehatan
IPKM akan dihitung secara berkala, setiap Riskesdas akan dihasilkan IPKM. Tahun 2013 akan dilaksanakan Riskesdas, akan dihitung lagi IPKM masing2 kab/kota Perbandingan IPKM 2009 dan 2013 merupakan hasil kinerja Pemda cq Dinas Kesehatan Bila IPKM naik, kinerja Pemda bagus; sebaliknya bila IPKM turun, kinerja kurang bagus IPKM bisa naik tetapi peringkat turun, karena kab/kota lain lebih cepat kemajuannya

132 7) Paket bantuan anggaran dari Pusat dan 8) Penentuan DBKBK
Paket bantuan anggaran kesehatan kepada kabupaten/kota diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan di kab/kota yang bersangkutan Kab/kota yang tergolong daerah bermasalah kesehatan berat/khusus (DBKBK) selayaknya mendapatkan paket bantuan anggaran kesehatan Oleh karena itu kab/kota dengan IPKM rendah, akan mendapatkan paket bantuan anggaran yang lebih besar.

133 Paket bantuan anggaran dari Pusat
Bila digunakan nilai batas IPKM = 0, sebagai penentuan kabupaten DBKBK, maka dari 70 kab dengan masalah kesehatan berat: 16 kab sangat miskin (proporsi penduduk miskin > 35,87% ) 36 kab miskin (prop. penduduk miskin 18,40% – 35,87%) 18 kab tidak miskin (prop. penduduk miskin < 18,40%)

134 Kemiskinan - IPKM % Penduduk miskin IPKM Kab/Kota Total < 0,415987 > 0,415987 ≥ 35.87 16 11 27 22,9% 3,0% 6,1 36 128 164 51,4% 34,6% 37,3% < 18.40 18 231 249 25,7% 62,4% 56,6%  Total 70 370 440 100%

135 Paket bantuan anggaran dari Pusat
Data diatas juga menunjukkan bentuk bantuan yang diperlukan untuk masing-masing kelompok kab, yaitu: Intervensi kab tidak miskin, cukup “bantuan teknis” saja Intervensi kab sangat miskin dan miskin, memerlukan bantuan teknis dan dana blockgrant, yang bisa untuk biaya operasional maupun investasi. Jenis intervensi juga berbeda, bergantung pada masing2 masalah kesehatannya

136 Paket bantuan anggaran dari Pusat
Untuk mengatasi DBKBK, diusulkan kebijakan sbb: Dibentuk tim pendampingan, satu tim untuk satu kab DBKBK, yang bekerja selama 5 tahun Diberikan dana blockgrant yang bisa digunakan untuk biaya investasi maupun operasional, juga selama 5 tahun Tim pendampingan bersama pemda setempat merancang berbagai program inovatif / kreatif yang tujuannya adalah meningkatkan IPKM Keberhasilannya akan dilihat pada Riskesdas 2013

137 Paket bantuan anggaran dari Pusat
Untuk mempercepat agar 70 kabupaten didampingi secara serentak, bisa ditawarkan kepada PT, Lembaga Internasional, LSM untuk masing-masing membina kabupaten tertentu, selama 5 tahun Difasilitasi adanya persaingan sehat, bisa didisain sebagai lomba membina DBKBK. Evaluasi untuk menilai keberhasilan pendampingan dilakukan pada Riskesdas 2013 Berbagai pengalaman pendampingan DBKBK merupakan pembelajaran yang sangat bagus.

138 9) IPKM untuk membantu KNPDT
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) mempunyai 199 kab yang digolongkan sebagai tertinggal Kajian IPKM menunjukkan bahwa dari 75 kab dengan masalah kesehatan berat (IPKM < 0,337), ternyata 64 kab (85,3%) termasuk daerah tertinggal. Atau sebaliknya, dari 199 kab tertinggal, ada 64 kab (32,16%) mempunyai masalah kesehatan yang berat

139 Daerah Tertinggal - IPKM
IPKM Kab/Kota Total < 0,337 > 0,337 Daerah tertinggal 64 135 199 85,3% 37,0% 45,2% Daerah Tidak Tertinggal 11 230 241 14,7% 63,0% 54,8% 75 365 440 100,0%

140 Daerah Tertinggal - IPKM
Jum-lah Daerah tertinggal 64 32,1% 135 67,8% 199 Bukan daerah tertinggal 11 4,5% 230 95,4% 241 Jumlah 75 17,0% 365 82,9% 440

141 IPKM untuk membantu KNPDT
Dari 199 kab daerah tertinggal, 64 (32,1%) adalah kab DBKBK  perlu dilakukan model pendampingan DBKBK (minimal 5 tahun) KNPDT bisa menambah dana blockgrant untuk mendukung pembangunan kesehatan di lokasi tersebut, agar IPKM meningkat Evaluasi kinerja tim bisa dilakukan melalui Riskesdas 2013 Pada 135 kab tertinggal lainnya, pembangunan kesehatan dilakukan melalui masing2 program

142 Pokok Bahasan Wacana tentang IPKM
Latar belakang, batasan, tujuan dan manfaat IPKM Perumusan IPKM (Rangkaian kegiatan, Alternatif IPKM, Penentuan IPKM terpilih) Kemiskinan dan IPKM Pemanfaatan IPKM (9 hal) Wacana tentang IPKM Kesimpulan

143 Wacana: IPKM Kab dan IPKM Kota
Ada wacana untuk membedakan IPKM Kota dan Kabupaten, karena ternyata tidak ada satupun kota yang masuk daerah bermasalah kesehatan berat (IPKM < 0,415987) Kajian distribusi normal IPKM Kota dan Kab ternyata memang berbeda: Rerata IPKM Kota = 0,608678 Rerata IPKM Kab = 0,482541 Untuk menentukan kota tertinggal dibandingkan kota yang lain, sebaiknya dibedakan IPKM Kota dan IPKM Kab

144 Wacana: IPKM regional Ada beberapa penyakit yang menonjol di satu wilayah tetapi tidak ada di wilayah lain, contohnya adalah malaria yang sangat sedikit di Jawa Bali, tetapi banyak di luar Jawa Bali Mengingat masalah malaria sangat berarti di luar Jawa Bali, maka dimungkinkan untuk mengembangkan IPKM regional (yang mengandung indikator malaria) dan berlaku untuk luar Jawa Bali.

145 Pokok Bahasan Kesimpulan
Latar belakang, batasan, tujuan dan manfaat IPKM Perumusan IPKM (Rangkaian kegiatan, Alternatif IPKM, Penentuan IPKM terpilih) Kemiskinan dan IPKM Pemanfaatan IPKM (9 hal) Wacana tentang IPKM Kesimpulan

146 6. Kesimpulan IPKM merupakan penjabaran lebih lanjut indikator kesehatan (Umur Harapan Hidup) pada HDI Dengan IPKM bisa dirumuskan: Masalah kesehatan setempat Prioritas wilayah yang harus diintervensi. Prioritas program yang harus diintervensi pada suatu kab/kota. Penentuan besarnya paket bantuan anggaran dari Pusat untuk membiayai prioritas program kesehatan kab/kota Membantu kementerian lain dalam membangun kab/kota Menilai kinerja Pemda dengan membandingkan kemajuan IPKM sekarang dan periode berikutnya

147 IPKM pada masa mendatang dapat berubah indikator-indikatornya
IPKM hasil Riskesdas 2007 hanya menggambarkan sebagian proses dan output dari program upaya kesehatan Input dan sebagian lain dari proses program upaya kesehatan akan dapat dijelaskan oleh Riset Fasilitas Kes Pengaruh lingkungan luas (budaya, sos-ek, perubahan iklim dsb)  Riset Khusus, Susenas dsb

148 Survei Berskala Nasional
Kegiatan 2009 2010 2011 2012 2013 Persiapan Rikom Rifas Rikus Pelaksanaan & Laporan Analisis Lanjut Keterangan: Rikom: Riskesdas berbasis komunitas  output & sebag proses Rifas : Riskesdas berbasis fasilitas  input & sebagian proses Rikus : Riskesdas khusus (pencemaran & aspek sosbud)

149 DERAJAT KESEHA-TAN YG TINGGI
SENSUS, SUSENAS DSB RISKESDAS RIS FAS KES INPUT: SDM OBAT FASILITAS LOGISTIK KEBIJAKAN BIAYA DSB PROSESS MANAJEMEN - PROGRAM MONEV PEMBERDAYAAN MASY DSB DAMPAK DERAJAT KESEHA-TAN YG TINGGI OUTPUT: CAKUPAN2 PROGRAM Lingkungan Kesehatan RIS KHUSUS

150 FKMUI: Purnawan Junadi, Sandi Ilyanto
Terima Kasih Tim IPKM: Balitbangkes: Trihono, Atmarita, Dwi Hapsari, Teti Tejayanti, Suparmi, Rofingatul, Nirmala Makruf FKMUI: Purnawan Junadi, Sandi Ilyanto

151 Informasi Lebih Lanjut:
Trihono HP:

152 Agus Suwandono Puslitbang BMF, Badan Litbangkes HP

153 Terima Kasih