TIPE-TIPE SISTEM POLITIK

Presentasi berjudul: "TIPE-TIPE SISTEM POLITIK"— Transcript presentasi:

1 TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
Presented by: SYAIFUL BAKHRI, S.Sos, MM Free Powerpoint Templates

2 Prolog Salah satu unsur yang ada pada sebuah negara adalah sistem politik. Sistem politik mengatur bagaimana dinamika proses pengambilan kebijakan dilaksanakan. Semakin teratur sistem politik suatu negara, maka semakin efektif pengambilan suatu keputusan dan penyelenggaraan negara. Berbeda dengan sistem lainnya yang ada pada suatu negara, sistem politik bekerja melalui proses kematangan suatu masyarakat.

3 Pengertian Sistem Politik
David Easton: sistem politik adalah interaksi yang abstraksi dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikan secara otoritas kepada masyarakat. Almond: sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Rusandi Simantapura: sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

4 Macam-macam Sistem Politik (1)
1) Sistem politik tradisional terdiri a. sistem politik Patriarchal adalah sistem politik yang dilambangkan dengan kekuasaan dan otoritas yang berada pada laki-laki. b. sistem politik Patrimonial adalah sistem politik yang diwariskan secara turun-temurun.

5 Macam-macam Sistem Politik (2)
2) Sistem politik antara tradisional dan modern yang disebut dengan sispol Kerajaan Birokrasi. Sistem politik kerajaan birokrasi adalah sistem politik yang berada di persimpangan penyelenggaraan negara dimana pada satu sisi melaksanakan pemerintahan secara modern tetapi di sisi lain masih menerapkan proses pengambilan keputusan berdasarkan titah sang raja.

6 Macam-macam Sistem Politik (3)
3) Sistem politik Modern, terdiri dari: a. Sispol Demokrasi yaitu Sispol yang memegang kekuasaan banyak orang, berdasarkan kehendak rakyat, kekuasaannya terbatas dan bertanggung jawab kepada rakyat. b. Sispol Kediktatoran (otoriter) Yaitu : Sispol yang memegang kekuasaan beberapa orang atau kelompok orang, Kekuasaan sangat luas tak terbatas meliputi seluruh kehidupan negara, dan tidak perlu atau tidak ada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah.

7 Prinsip Sistem Politik Demokrasi (1)
Adanya pembagian kekuasaan Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum Pemerintahan mayoritas Pemilu bebas atau demokratis Parpol lebih dari satu Manajemen terbuka Pers bebas

8 Prinsip Sistem Politik Demokrasi (2)
Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan Hak minoritas 9. Peradilan bebas tidak memihak 10. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system (kecakapan) 11. Kebijaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpa paksaan 12. Konstitusi atau UUD yang demokratis. 13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah atau perundingan

9 Prinsip Sistem Politik Diktator (1)
Pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional Negara berdasarkan kekuasaan Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekrit Pemilu tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara Sistem satu partai politik atau ada beberapa parpol tapi hanya ada satu porpol yang memonopoli kekuasaan

10 Prinsip Sistem Politik Diktator (2)
Manajemen pemerintahan tertutup Tidak ada perlindungan HAM , hak monoritas ditindas Pers tidak bebas dan sangat dibatasi Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa Penempatan pejabat pemerintahan dengan spoil system (kekeluargaan) serta tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Konstitusi atau UUD hanya sebagai lambang saja Penyelesaan masalah dengan kekerasan dan paksaan

11 Fungsi Sistem Politik Sosialisasi Politik
Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Rekrutmen Politik Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Komunikasi Politik Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik.

12 SISTEM POLITIK INDONESIA 1
(SEBELUM AMANDEMEN) Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan republik, wilayah negara dibagi atas 27 provinsi Kekuasaan eksekutif terdiri atas Presiden yang dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa jabatan 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali dan dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet Presiden mengangkat meneri-menteri dan kepala non departemen (TNI/Polri/Jaksa Agung) setingkat menteri bertanggung jawab kepada Presiden Kekuasan Legislatif terdiri atas MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR

13 SISTEM POLITIK INDONESIA 2
(SEBELUM AMANDEMEN) 5. Lembaga-lembaga negara terdiri dari lembaga tertinggi neara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara terdiri atas DPR, Presiden, MA, BPK dan DPA 6. Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR bersama Presiden 7. Sistem kepartaian dibatasi hanya 3 partai 8. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II

14 SISTEM POLITIK INDONESIA
(SESUDAH AMANDEMEN) Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan republik, wilayah negara dibagi atas 33 provinsi dengan prinsip desentralisasi dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilihbsecara langsung oleh rakyat dlam satu paket Presiden membentuk Kabinet (menteri) yang bertanggung jawab kepadanya Legislatif atau Parlemen terdiri atas dua badan (bikameral) yaitu DPR dan DPD yang anggotanya dipilih melalui Pemilu Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden serta dapat memberhentukan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya.

15 The End