APBN DAN APBD.

Presentasi berjudul: "APBN DAN APBD."— Transcript presentasi:

1 APBN DAN APBD

2 PETA KONSEP: APBN dan APBD
Pengertian Tujuan Fungsi Prinsip dan Asas Penyusunan APBN Proses Penyusunan APBN Landasan Hukum Proses Penyusunan APBD Struktur APBD Sumber Penerimaan Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PETA KONSEP: APBN dan APBD Kebijakan Fiskal By: Zenith Arfian A. NIM. A Bidang Perpajakan dan PNBP Penganggaran Belanja Negara Pengelolaan Utang dan Optimalisasi Pembiyaan Anggaran Penataan Kelembagaan Keuangan Negara

3 PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN APBN
PENGERTIAN TUJUAN FUNGSI PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN APBN PROSES PENYUSUNAN APBN STRUKTUR APBN SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HOME

4 PENGERTIAN APBN Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). BACK

5 TUJUAN APBN Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas; Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah; Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal; Memungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja; Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. BACK

6 FUNGSI APBN Fungsi Alokasi
Diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi Distribusi Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi Stabilisasi Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. BACK

7 PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN APBN
Prinsip anggaran berimbang Prinsip dinamis Anggaran dinamis absolut Anggaran dinamis relatif Prinsip fungsional Asas: Asas kemandirian Asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas Asas penajaman prioritas pembangunan BACK

8 PROSES PENYUSUNAN APBN
Tahap pendahuluan Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN Tahap pengawasan APBN VIDEO BACK

9 STRUKTUR APBN Format APBN yang sekarang ini sudah disesuaikan dengan format I-Account GFS IMF Standard, yang terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: sisi penerimaan, sisi pengeluaran, dan sisi pembiayaan BACK

10 SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Penerimaan Perpajakan Penerimaan Bukan Perpajakan Hibah Jenis Pengeluaran: Belanja pegawai Belanja barang Subsidi Belanja hibah BACK

11 PROSES PENYUSUNAN APBD
PENGERTIAN LANDASAN HUKUM TUJUAN FUNGSI PROSES PENYUSUNAN APBD STRUKTUR APBD SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HOME

12 PENGERTIAN APBD Daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun. BACK

13 LANDASAN HUKUM APBD Landasan hukum dari penyusunan APBD tercantum dalam: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah. BACK

14 TUJUAN APBD membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah; membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan; memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja; meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas. BACK

15 FUNGSI APBD Fungsi otorisasi Fungsi perencanaan Fungsi pengawasan
Fungsi distribusi BACK

16 PROSES PENYUSUNAN APBD
Penyusunan anggaran lebih memerhatikan petunjuk-petunjuk dari pusat yang lebih bersifat sektoral. Setelah era otonomi daerah, penyusunan APBD lebih mengutamakan nuansa masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang diidentifikasi bersama dengan potensi lokal yang dimiliki. BACK

17 STRUKTUR APBD Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. BACK

18 SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Jenis Pengeluaran: Pengeluaran belanja Bagi hasil Pembiayaan BACK

19 KEBIJAKAN FISKAL Bidang Perpajakan dan PNBP
Penganggaran Belanja Negara Pengelolaan Utang dan Optimalisasi Pembiyaan Anggaran Penataan Kelembagaan Keuangan Negara

20 VIDEO SCRIBE VIDEO

21 TERIMAKASIH