Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 2 Tahun 2007

Diterbitkan olehHartanti Pranata Telah diubah "6 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 2 Tahun 2007"— Transcript presentasi:

1 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 2 Tahun 2007
LAMPIRAN II INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : Tahun Tanggal : Maret 2007 PETA ARAHAN RENCANA INDUK (MASTER PLAN) REHABILITASI DAN REVITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT (PLG) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2 PETA ARAHAN FUNGSI RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT (PLG)
LAMPIRAN II - 2 PETA ARAHAN FUNGSI RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT (PLG) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3 PETA ARAHAN PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG
LAMPIRAN II - 3 PETA ARAHAN PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT (PLG) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Download ppt "INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 2 Tahun 2007"

Presentasi serupa

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KOLABORASI PEMERINTAH DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK BANDUNG JUARA.

KOLABORASI PEMERINTAH DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK BANDUNG JUARA.
Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia (Subagjo, 1998; Wibowo dan Suyatno, 1998).

Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia (Subagjo, 1998; Wibowo dan Suyatno, 1998).
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
P erizinan C agar B udaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010)

P erizinan C agar B udaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010)
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
Tri Baskoro 022 Bagus Setiawan 027 Wahab Abdullah 025

Tri Baskoro 022 Bagus Setiawan 027 Wahab Abdullah 025
Universitas Palangkaraya

Universitas Palangkaraya
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.

PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR

PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
MATRIKS IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI

MATRIKS IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI
HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL
CHAPTER 4 BENTUK-BENTUK SURAT.

CHAPTER 4 BENTUK-BENTUK SURAT.
 Melaksanakan identifikasi masalah wilayah irigasi dan bangunan pelangkap lainnya.  Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan serta Pembinaan atas Pengelolaan.

 Melaksanakan identifikasi masalah wilayah irigasi dan bangunan pelangkap lainnya.  Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan serta Pembinaan atas Pengelolaan.
ANAK YANG IKUT KAMPANYE

ANAK YANG IKUT KAMPANYE
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.

RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN

UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Presentasi serupa

Iklan oleh Google