bhn 8 etika administrasi 2016

Presentasi berjudul: "bhn 8 etika administrasi 2016"— Transcript presentasi:

1 bhn 8 etika administrasi 2016
KORUPSI & DAMPAKNYA Bahan – 8 etika administrasi Administrasi Negara, F.ISP, Universitas Sebelas Maret 2016

2 Korupsi / Corruption Berasal dari bahasa latin corrumpere, corruptio, corruptus Secara harfiah berarti : penyimpangan dari kesucian/profanity; tindakan tak bermoral; kebejatan; kebusukan; kerusakan; ketidakjujuran atau kecurangan/fraud.

3 Definisi korupsi / corruption
Menurut encyclopedia americana (1977:8) Political corruption concern the illegal persuit or misuse of public office. Electoral corruption includes purchase of votes with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with freedom of election.

4 UNSUR DOMINAN TINDAKAN KORUPSI
1. Setiap Korupsi bersumber pada Kekuasaan yang di delegasikan (delegated power; derived power) 2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukan.

5 5. Korupsi dilakukan secara sadar & disengaja oleh pelakunya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi; klik/clique; kelompok. 4. Orang-orang yang mempraktekkan korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. 5. Korupsi dilakukan secara sadar & disengaja oleh pelakunya.

6

7 (samuel huntington, modernization and corruption)
Corruption is most prevalent in states which lack effective political parties, in societies where the interest of the individual, the family, the clique, or the clan predominate. In the modernizing polity, the weaker and less accepted the political parties, the grater the likelihood of corruption. (samuel huntington, modernization and corruption)

8 Corruption perception index (2012/transparency int’l)

9

10 Upaya-upaya menangkal korupsi
Cara Struktural Sistemik Cara Abolistik Cara Moralistik

11 Cara Struktural Sistemik
Korupsi bersumber dari kelemahan yang terdapat pada sistem politik & sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu harus dilakukan upaya untuk mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur & pada saat yg bersamaan membenahi birokrasi, sehingga celah untuk korupsi dpt ditutup.

12 bhn 8 etika administrasi 2016
Cara Abolisionistik Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yg harus diberantas dengan terlebih dulu menggali sebab-sebabnya & penanggulangan di arahkan pada usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut.

13 Cara Moralistik Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap & mental manusia. Cara ini dilakukan secara umum melalui pembinaan mental & moral, penyuluhan keagamaan, etika, dan hukum.

14 Bagaimana dengan Pemberantasan Koruptor ?
Korupsi / koruptor harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Korupsi merupakan extra ordinary crimes, serta kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) Cara pemberantasannya juga harus luar biasa…

15 “ Konsistensi keluarbiasan korupsi harus konsisten juga untuk dilaksanakan pemberantasannya “

16 10 langkah pemberantasan extra ordinary crimes :
Presiden sebaiknya menegaskan proklamasi antikorupsi. Presiden mengeluarkan Perpu Pemberantsan Korupsi Dalam Perpu dapat ditegaskan fokus pemberantasan korupsi pada Reformasi Birokrasi & Reformasi Peradilan

17 Secara preventif dilakukan dengan pembenahan birokrasi pemerintahan.
Secara represif dengan penegakan hukum, strategi quick wins & big fishes Senjata perang melawan korupsi harus diarahkan kepada istana, cendana, senjata & pengusaha naga.

18 Pemberantasan korupsi harus dikuatkan jaringannya ke semua lini
Pemberantasan korupsi di empat wilayah untouchable adalah memerangi korupsi di epicentrum kekuasaanya Pemberantasan korupsi harus dikuatkan jaringannya ke semua lini Strong leadership dari pemimpin bangsa Menumbuhkan budaya zero tolerance to corruption

19 Malu jadi KORUPTOR ?

20 …terimakasih…