Bentuk Kerjasama Penanaman Modal

Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
Joint Ventures Joint Enterprise Kontrak Karya (Contract Of Work) Production Sharing Penanaman Modal dengan DICS- RUPIAH

Joint Ventures Suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanaman modal asing dan nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak belaka (kontraktual), dimana tidak membentuk suatu badan hukum baru.

Franchise and brand-use agreement : Bentuk usaha kerjasama yang digunakan, apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak memproduksi barang yang telah mempunyai merk terkenal. Di dalam kamus Black’s Law Dictionary, franchise Diartikan sebagai: “ Lisensi atau ijin dari pemilik suatu merek atau nama dagang kepada pihak lain untuk menjual produk atau jasa di bawah merek atau nama dagangnya.”

Franchise and brand-use agreement : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Franchise and brand-use agreement : Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki ciri khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan; c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Franchise and brand-use agreement : Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.

Franchise and brand-use agreement : Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.

Franchise and brand-use agreement : East Asian Executive Report pada tahun 1983 menggolongkan franchise menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut : Product franchise Processing franchise or manufacturing franchise, Bussiness format / system franchise

Product franchise : Di sini penerima franchise hanya bertindak Sebagai distributor saja , dengan hak eksklusif Untuk memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu dan atau pembatasan areal.

Processing franchise or manufacturing franchise : Di sini , franchisor memberikan know-how dan suatu proses produksi. Franchisee memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki franchisor.

Bussiness format / system franchise: Di sini franchisor sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket, kepada konsumen. Dalam hal ini franchisee-nya mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama franchisor, dan Franchisee diakui sebagai anggota kelompok yang berusaha dalam bisnis ini. Sebagai imbalan dari penggunaan nama franchisor, maka franchisee harus mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada di bawah pengawasan franchisor

Franchise and brand-use agreement : Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. 2 Dalam hal perjanjian ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Franchise and brand-use agreement : Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain. 2 Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.

Kontrak franchise berada di antara kontrak lisensi & distributor. Unsur lisensi : Franchisor selaku pemegang HAKI atau know-how lainnya memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan merek ataupun prosedur tertentu, dan atau proses pembuatan produk tersebut. Pihak franchisee wajib membayar sejumlah royalti untuk penggunaan merek dagang. b. Unsur distributor : Franchisor melakukan quality control terhadap produk2 pemegang lisensi yang harus sama dengan produk-produk lisensor, seakan-akan pemegang franchise merupakan distributor franchisor.

VII. Sifat perjanjian franchise (agreement franchise), yaitu : 1. Suatu perjanjian yang dikuatkan oleh hukum (legal agreement). 2. Memberi kemungkinan pewaralaba / franchisor tetap mempunyai hak atas nama dagang dan atau merek dagang, format/pola usaha, dan hal-hal khusus yang dikembangkannya untuk suksesnya usaha tersebut. 3. Memberi kemungkinan pewaralaba / franchisor mengendalikan sistem usaha yang dilisensikannya. 4. Hak, kewajiban, dan tugas masing - masing pihak dapat diterima oleh pihak franchisee.

Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit: nama dan alamat para pihak (subjek) Yang menjadi subjek hukum / komparisi dalam perjanjian franchise, yaitu franchisor dan franchisee. - Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian

b. jenis Hak Kekayaan Intelektual (obyek) dan kegiatan usaha Obyek , nama dan jenis hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.

c. hak dan kewajiban Para Pihak; Persetujuan lisensi, menggunakan merek dagang, rahasia dagang, SOP, pembayaran royalty dan franchise fee

bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; Program Pelatihan, Program latihan dijadikan sebagai syarat utama karena kualitas barang dan jasa merupakan elemen bisnis yang sangat penting.

e. wilayah usaha; Antara Franchisor dan Franchisee melakukan kesepakatan tentang wilayah usaha dan pemasaran yang akan dibuka franchise tersebut

f. jangka waktu perjanjian; Jangka waktu perjanjian dan tata cara perpanjangan perjanjian serta syarat perpanjangan perjanjian. Walaupun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan jangka waktu berakhirnya kontrak franchise (waralaba), namun Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Per-dagangan telah menetapkan jangka waktu perjanjian waralaba sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

g. tata cara pembayaran imbalan; Kesepakatan tentang Franchise Fee dan Royalty Fee yang harus dibayar oleh Franchisee kepada Franchisor

h. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris; Kesepakatan antara Franchisor dan Franchisee tentang pengalihan atau perubahan kepemilikan dalam hal terjadi perbuatan hukum dan peristiwa hukum

penyelesaian sengketa; Contract Enforcement, Dalam klausul ini beberapa hal diatur secara tegas, seperti soal arbritase, hukum yang berlaku, tempat penyelesaian sengketa dan biaya konsultan hukum atau advokat.

tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian. Berakhirnya Kontrak, Dapat dilakukan karena jangka waktu sudah habis, dan juga adanya “default” dari salah satu pihak. Demikian juga mengenai jangka waktu yang ditentukan itu dilegkapi dengan catatan bahwa baik franchisor maupun franchisee berhak untuk memutuskan kontrak.

Klausul-klausul lain yang perlu ditambahkan : Promosi oleh pihak Franchisor dan Franchisee Quality control Pembelian bahan Pembukuan oleh Franchisee Larangan setelah berakhirnya perjanjian Addendum dan Amandment

Bentuk Kerjasama Penanaman Modal

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Bentuk Kerjasama Penanaman Modal"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

Bentuk Kerjasama Penanaman Modal

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Bentuk Kerjasama Penanaman Modal"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan