PEREKONOMIAN TERBUKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PEMBAYARAN

Presentasi berjudul: "PEREKONOMIAN TERBUKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PEMBAYARAN"— Transcript presentasi:

1 PEREKONOMIAN TERBUKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PEMBAYARAN

2 DEFINISI MANFAAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL FAKTOR PENDORONG KEBIJAKAN P.I. TEORI P.I.

3 Suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang terjadi antara
Definisi Suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan EKSPORT IMPORT

4 Faktor Pendorong P.I. Perbedaan Sumber Daya Alam
Penghematan Biaya Produksi Perbedaan Tehnologi Perbedaan Kepemilikan F.Produksi Perbedaan Harga Barang Perbedaan Selera masyarakat

5 MANFAAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Memperoleh devisa Memperluas kesempatan kerja Menstabilkan harga Meningkatkan kualitas konsumsi Meningkatkan kesejahteraan Mendorong kemajuan IPTEK Memperluas pangsa pasar

6 TEORI P.I. TEORI KEUNGGULAN ABSOLUT TEORI KEUNGGULAN KOMPERATIF

7 SPESIALISASI PRODUKSI
“Absolute Advantage Theory” by Adam Smith Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak/absolut dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak dari negara lain. SPESIALISASI PRODUKSI

8 Spesialisasi pada kursi, Spesialisasi pada kalkulator,
Tabel Keunggulan Mutlak 80 40 - 8 1kal = 5kursi 20 - 20 20 40 20 1kal = 1kursi 60 28 Indonesia melakukan Spesialisasi pada kursi, 8 Kal = 40 kursi Sehingga = 80 Jepang melakukan Spesialisasi pada kalkulator, 20 kursi = 20 kalkulator Sehingga = 40

9 Tabel Keunggulan Mutlak
80 - 1kal = 5kursi - 40 1kal = 1kursi 80 40 Faktor pendukung terjadinya keunggulan MUTLAK : Perbedaan Sumber Daya Alam Perbedaan Kualitas Kerja Perbedaan Penguasaan IPTEK Perbedaan Jumlah Penduduk

10 PERDAGANGAN INTERMASIONAL
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERMASIONAL TUJUAN Perdagangan Internasional Melindungi Industri dalam negeri Meningkatkan diversifikasi produk Membuka kesempatan kerja Memperbaiki neraca pembayaran Menambah pendapatan negara Menghindari efek buruk dumping

11 PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Di Bid. Impor Kuota Larangan impor Tarif Subsidi JENIS KEBIJAKAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Larangan ekspor Dumping Premi Bebas Di Bid. ekspor

12 Kebijakan Tarif (Bea Masuk)
“Penetapan tarif masuk guna melindungi produk lokal dari serbuan produk luar” Saya beli produk Tailand $ 100 Produk Indonesia $ 90 Sebelum ada Kebijakan Produk Thailand

13 Saya beli produk Indonesia
Kebijakan Tarif 20% : Pemerintah menetapkan kebijakan bea masuk 20% atas import Saya beli produk Indonesia $ 100 Produk Indonesia $ 108 $ 90 Setelah ada Kebijakan Tarif + 20% Produk Thailand

14 Tabel Produksi Beras dan Gula Pada Negara A
Kuota “Jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu” Tk.kebutuhan beras ton Kemampuan produksi ton Defisit produksi ( 250 ton ) Kuota

15 Kebijakan Larangan Import “Penetapan kebijakan guna melindungi produk
lokal dari serbuan produk luar dengan melarang import barang tertentu dengan alasan ekonomis atau politik” ALASAN Keamanan Kondisi tertentu Politik Perlindungan Produk lokal Kebudayaan

16 “Pemberian keringanan (sarana atau prasarana)
Kebijakan Subsidi “Pemberian keringanan (sarana atau prasarana) kepada produsen dalam negeri yang menghadapi persaingan dengan barang import sejenis agar mampu memproduksi lebih banyak ” SUBSIDI Keringanan pajak Keringan birokrasi Keringanan BBM Pengembalian pajak Fasilitas kredit

17 “Penetapan tarif harga di luar negeri lebih murah
Kebijakan Dumping “Penetapan tarif harga di luar negeri lebih murah dari tarif harga di dalam negeri” Luar Negeri $ 80 Dalam Negeri $ 100

18 Dua Jenis Model Dumping :
Dumping pampasan (predatory dumping) Dumping yang dilaksanakan secara temporer yang bertujuan untuk mematikan pesaing di luar negeri. Dumping terus menerus (persistent dumping) Dumping yang dilakukan terus menerus tanpa mengenal batas waktu.

19 Kebijakan Larangan Eksport
“Penetapan kebijakan guna melindungi kebutuhan dalam negeri atau alasan ekonomis maupun politik” ALASAN Keamanan Kondisi tertentu Politik Perlindungan HAM Kebudayaan