Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERUNDANGAN BENCANA di INDONESIA

Diterbitkan olehIvan Kusuma Telah diubah "6 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "PERUNDANGAN BENCANA di INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 PERUNDANGAN BENCANA di INDONESIA
Eko Hartini

2 Undang-Undang No 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana Mengatur berbagai hal mengenai penanganan bencana di Indonesia

3 PP No 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

4 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelanggaraan Penaggulangan Bencana
Memuat : kriteria bencana, perencanaan bencana, identifikasi risiko bencana dan analisa risiko bencana

5 PP No 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

6 PP No 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Download ppt "PERUNDANGAN BENCANA di INDONESIA"

Presentasi serupa

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010

PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
HUKUM LINGKUNGAN (3 SKS)

HUKUM LINGKUNGAN (3 SKS)
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional

Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
KEUANGAN: 1. SEMUA YANG BERNILAI UANG (SURAT BERHARGA, PIUTANG, TABUNGAN DLL) 2. URUSAN MENGENAI UANG (KURS MATA UANG, KREDIT, PEMBUKUAN DLL)

KEUANGAN: 1. SEMUA YANG BERNILAI UANG (SURAT BERHARGA, PIUTANG, TABUNGAN DLL) 2. URUSAN MENGENAI UANG (KURS MATA UANG, KREDIT, PEMBUKUAN DLL)
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2

SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
KELEMBAGAAN, PROGRAM, Dan PENGELOLAAN PENDIDIKAN

KELEMBAGAAN, PROGRAM, Dan PENGELOLAAN PENDIDIKAN
c. Lembaga Keuangan Bukan Bank

c. Lembaga Keuangan Bukan Bank
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,

PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Metodologi AMDAL.

Metodologi AMDAL.
KEUANGAN: 1. SEMUA YANG BERNILAI UANG ( SURAT BERHARGA, PIUTANG, TABUNGAN DLL ) 2. URUSAN MENGENAI UANG ( KURS MATA UANG, KREDIT, PEMBUKUAN DLL )

KEUANGAN: 1. SEMUA YANG BERNILAI UANG ( SURAT BERHARGA, PIUTANG, TABUNGAN DLL ) 2. URUSAN MENGENAI UANG ( KURS MATA UANG, KREDIT, PEMBUKUAN DLL )
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM

PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.

Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
MENULIS BERITA BENCANA

MENULIS BERITA BENCANA
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK

DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia

Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
ASPEK LEGAL ETIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

ASPEK LEGAL ETIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan

Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan

Presentasi serupa

Iklan oleh Google