PROBLEM KELEMBAGAAN Dr. Sutikno, SE., ME..

Presentasi berjudul: "PROBLEM KELEMBAGAAN Dr. Sutikno, SE., ME.."— Transcript presentasi:

1 PROBLEM KELEMBAGAAN Dr. Sutikno, SE., ME.

2 APAKAH KITA MEMERLUKAN LEMBAGA ? UNTUK APA ?

3 diharapkan dapat mendukung
LEMBAGA diharapkan dapat mendukung terjadinya transaksi (exchange) ekonomi secara EFISIEN, LANCAR, TERJAMIN, TERATUR, STABIL Meningkatkan rutinitas, keteraturan Insentif dan disinsentif kepada individu Membentuk/ mempengaruhi pola interaksi setiap individu

4 Ilmu Ekonomi Kelembagaan memusatkan diri pada pemahaman mengenai institusi (lembaga) yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, sehingga dapat menurunkan biaya transaksi

5 BIAYA TRANSAKSI (Bromley,1989) Biaya transaksi komoditas : biaya transaksi yang dikeluarkan secara langsung atas komoditas yang diinginkan. Biaya transaksi kelembagaan : biaya transaksi yang dikeluarkan sebagai konsekuensi adanya kelembagaan yang turut serta/ mengatur pertukaran atas komoditas yang diinginkan.

6 BENTUK KELEMBAGAAN NORMA-KONVENSI ATURAN MAIN (HUKUM)
PENGATUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN

7 kelembagaan reformasi administrasi (administrative reform)
PROBLEM KELEMBAGAAN kelembagaan reformasi administrasi (administrative reform) sistem hukum (legal system reform) politik (political reform) Company Logo

8 Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis di Beberapa Negara
1. Problem ADMINISTRASI Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis di Beberapa Negara Negara Jumlah Prosedur Jumlah Hari Biaya (% income/kapita) Banglades 8 35 91,0 Kamboja 11 94 480,1 China 12 41 14,5 Hongkong 5 3,4 India 89 49,5 Indonesia 151 130,7 Korea Selatan 22 17,7 Laos 9 198 18,5 Malaysia 30 25,1 Filipina 50 19,5 Singapura 7 1,2 Sri Langka Taiwan 48 6,3 Thailand 33 6,7 Vietnam 56 28,6

9 2. Problem LEGALI Reformasi terhadap sistem legal juga tidak berjalan, sehingga pencurian hak cipta, penjiplakan, dan pembajakan merupakan hal yang jamak dalam keseharian kegiatan ekonomi. Implikasinya, insentif ekonomi untuk melakukan investasi menjadi hilang. Studi yang dilakukan oleh PERC (Political and Economic Risk Counsultancy) pada 2010 menyebutkan Indonesia memiliki catatan terburuk dalam melindungi hak kekayaan intelektual di Asia (peringkat paling buncit dari 12 negara Asia yang disurvei). Company Logo

10 Kendala untuk berinvestasi di Indonesia masih dominasi dengan buruknya pelayanan dari pemerintah ke Investor baik adanya korupsi, inefisensi birokrasi, dan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah. Sumber: Global Competitiveness index 2011 dan 2012

11 3. Problem POLITIK political rent-seekers www.themegallery.com
Company Logo

12 PERINGKAT DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA TERHADAP NEGARA ASIA LAINNYA
Infrastruktur merupakan Tantangan yang harus segera diatasi... Indonesia China Vietnam Thailand Filipina Malaysia Singapore 2009 2010 2011 INFRASTRUKTUR 84 82 69 123 47 113 23 2 Jalan 94 83 54 37 100 18 Kereta Api 60 56 52 21 71 63 101 7 Pelabuhan 95 96 103 111 15 1 Bandara 68 80 72 32 115 20 Angk. Udara 34 16 28 17 Ketenagalistrikan 97 98 49 109 50 104 38 4 Telephone 79 55 70 40 Tel. Seluler - 5 92 Sumber: World Economic Forum Secara umum, Indonesia hanya lebih baik dari Filipina dan Vietnam untuk daerah Asia Tenggara. Dari kondisi infrastruktur yang ada, sektor jalan, pelabuhan, dan listrik masih memiliki daya saing yang rendah.

13 Click to edit company slogan .
Thank You ! Click to edit company slogan .