BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA oleh : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

Presentasi berjudul: "BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA oleh : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si."— Transcript presentasi:

1 BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA oleh : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.
NEGARA BIROKRATIS

2 BIROKRATISME Peter M.Blau, Birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administrative dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Hegelian Bureucracy, birokrasi sebagai institusi yang menjembatani civil society dengan the state. Pemikiran Mark, birokrasi sebagai state administration, yang memainkan peranan sebagai penindas dari kelas kapitalis. Menurutnya, peran birokrasi bukan sebagai katalis, namun sebagai parasitic dan misinya mempertahankan status quo hubungan sosial yang eksploitatif.

3 PANDANGAN SALAH TERHADAP BIROKRASI
Berdasarkan hasil penelitian dari Ivan Illich & Barry Sander (1998) Beureaucrazy equals corruption Beureaucrazy equals inefficiency and incompetence Beureaucrazy equals size Beureaucrazy equals perfect administrative rationality Beureaucrazy equals something else Dapat dikatakan bahwa : Birokrasi dan pelayanan public yang lamban Birokrasi dan inefisiensi organisasi

4 KRITIK TERHADAP BIROKRASI DI INDONESIA
M.Irfan Islamy (1998) Vested Interest (kepentingan politik) Lemahnya proses rekrutmen Kaburnya code of conduct (kode etik) Dikotomi paradigma manajemen pelayanan public dari paradigma Weberian, Taylorian, Fayolian  paradigma the art of governance & craft of management Tidak hanya pencapaian tujuan yang efisien, efektif & ekonomis  bernuansa responsive, representative dan responsible Perubahan Paradigma manajemen pemerintahan 5) Ketidakadilan politik kesejahteraan pegawai

5 PARADIGMA MANAJEMEN PEMERINTAHAN
1) Old Publik Managemen (OPM) Pertama, adanya pemisahan politik dan administrasi. Administrasi publik tidak secara aktif dan ektensif terlibat dalam pembentukan kebijakan, karena tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan dan penyedia layanan publik. Dalam tugasnya menampilkan netralitas dan profesioanalitas. Kedua, selalu mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugas, melalui struktur organisasi ydang terpadu dan bersifat hierarkhis. Orgnisasi pubik akan efisien dengan system yang tertutup, dimana keterlibatan warga Negara dalam pemerintahan dibatasi. Peran utama administrator publik dibatasi hanya dalam bidang perencanaan, perngorganisasian, pengelolaan pegawai, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan dan penganggaran. 2) New Publik Managemen (NPM) Menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam dalam sektor publik. Pada paradigma ini terdapat 10 prinsip reinventing government karya Osborne & Gaebler, dimana warga negara dianggap sebagai pelanggan. 3) New Public Service (NPS) Warga Negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owner of government) dan mampu bertindak secara bersama-sama. Administrator publik harus melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat.

6 Jenis Birokrasi Unsur-unsurnya OPA NPM NPS Tujuan Efisiensi dan Profesional Pelayanan Prima Kualitas Pelayanan Insentif Fungsional struktural Sistem konsekuen Fungsional struktural swasta Pertanggungjawaban Pada klien dan Konstituen secara hierarki Pada Costumer ala pasar Pada Warga Negara (Citizens) secara multidimensional Kekuasaan Pada Top Management Pada Pekerja dan Pengguna Jasa Pada Warga Negara Budaya Arogan Rutin Menyentuh hati, Winning Minds Ramah Inovatif Penekanan pada Ketaatan menja- lankan aturan dan efisiensi Perombakan visi dan misi Penekanan pada perombakan kultur pelayanan Peran Pemerintah Rowing Steering Serving Konsep Kepentingan Publik Tercermin dlm UU yg secara politis sudah didesain pemerintah Merupakan agregat kepentingan individu Merupakan hasil dialog mengenai nilai

7 Hubungan Birokrasi & Politik
NETRALITAS BIROKRASI Birokrasi harus bersikap netral dalam politik Karl Mark  Mencerminkan pada kelompok masyarakat saat itu yang terbagi atas particular interest (pengusaha & profesi) dan general interest (Negara dan masyarakat umum)  Birokrasi akan mempunyai makna apabila birokrasi lebih mengacu pada kekuasaan. Hegel Birokrasi harus berdiri ditengah-tengah particular dan general interest (menjadi penengahnya) Guy Peters Paradigma lama sektor publik : Birokrasi yang tidak memihak Paradigma baru sektor publik : Birokrasi tidak dapat netral.

8 Netlalitas Birokrasi Indonesia
Secara normatif ada aturannya Pada kenyataannya sulit PNS netral, karena adanya politisasi PNS yang menyebabkan sulit terciptanya netralitas birokrasi Baik di pusat maupun di daerah.

9 Hatur Nuhun