Working Party :Road Map Infrastuktur dan Regulasi

Presentasi berjudul: "Working Party :Road Map Infrastuktur dan Regulasi"— Transcript presentasi:

1 Working Party :Road Map Infrastuktur dan Regulasi
Working Group Layanan Konvergensi Peninsula , 20 Januari 2010

2 Scope of Work I. Mengkaji rencana evolusi teknologi dan timeline implementasi layanan telekomunikasi di Indonesia II. Mengkaji rencana implementasi dan timeline implementasi regulasi-regulasi konvergensi di Indonesia

3 I. Kajian Evolusi teknologi konvergen
Fixed Mobile Convergence and Next Generation Network Telecommunication and Broadcasting Convergence

4 Work Plan Roadmap to FMC
Desk study – Road Map ICT Infrastucture - Postel 2007 ( ), bahan-2 Road Map Depkominfo ( ), Seminar Bappenas – RPJMN ( ), PP 05 tahun 2010 Penyusunan questionnaires Roadmap to FMC Status development : ITU Study Group 19 ( NGN) and 13 (FMC),3GPP, 3GPP2, Tispan , ETSI Nara sumber : APT TG2 on Convergence, Vendor perspective , Operator : Plan to implement Convergence Telecommunications and broadcasting Layanan2 yang terkait , digital TV, IPTV, mobile-TV Nara sumber : APT TG2 on Convergence, Vendor perspective, Operators plan to implement.

5 II. Kajian rencana implementasi dan timeline implementasi regulasi-regulasi konvergensi di Indonesia – Work plan Inventarisasi Permen yang telah dikeluarkan dan mengacu pada UU 36/1999 tentang telekomunikasi dan UU 32/2002 tentang penyiaran; contoh Permen IPTV dan Permen Digital TV Inventarisasi rencana regulasi konvergensi, ie RPP revisi PP7 tahun tentang BHP –PITA, RUU Konvergensi, Rekomendasi regulasi yang dibutuhkan dalam masa transisi menuju UU Konvergensi, seperti Per Men IPTV dan Per Men TV Digital,

6 OUTLINE ROADMAP ICT INFRASTUCTURE 2007-2011
DAFTAR ISI 3 BAB I. PENDAHULUAN 4 1.1 METODOLOGI 4 1.2. VISI DAN MISI 6 1.3. LATAR BELAKANG 7 Perubahan paradigma 7 Kondisi jaringan di Indonesia saat ini 8 Permasalahan 10 BAB II. ERA KONVERGENSI 12 2.1. DEFINISI KONVERGENSI 12 2.2. PENGGERAK KONVERGENSI 12 Kemajuan teknologi 12 Kebutuhan pelanggan 13 Kebutuhan para penyelenggara 13

7 OUTLINE ROADMAP ICT INFRASTUCTURE 2007-2011
2.3. DAMPAK KONVERGENSI 13 Perubahan gaya hidup 14 Implikasi terhadap bisnis 14 Dampak terhadap regulasi 15 BAB III. MENUJU KONDISI KONVERGEN 17 3.1. KONDISI INFRASTRUKTUR SAAT INI 17 Infrastruktur eksisting 17 Kondisi regulasi saat ini 19 3.2. KONDISI YANG DIHARAPKAN PADA Infrastruktur pada Regulasi pada

8 OUTLINE ROADMAP ICT INFRASTUCTURE 2007-2011
BAB IV. LANGKAH MIGRASI DAN RENCANA KERJA 26 4.1 Fixed network 26 4.2 Mobile network 27 4.3 Regulasi 28 BAB V. PENUTUP 32 LAMPIRAN A. PERKIRAAN PELANGGAN TELEKOMUNIKASI LAMPIRAN B. PERKIRAAN PENETRASI TELEKOMUNIKASI LAMPIRAN C. PERKIRAAN MIGRASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI LAMPIRAN D. KONDISI SOSIAL EKONOMI INDONESIA 37 LAMPIRAN E. DIGITAL ACCESS INDEX INDONESIA 38 LAMPIRAN F. MARKET SHARE BROADBAND DUNIA 38 LAMPIRAN G. HARGA BROADBAND DUNIA 39

9 Industri dan penetrasi
Copper 2G-2.5G Broadband Broadcasting Basic NB data SMS-MMS NB internet Multimedia Audio Video Industri dan penetrasi December 2007 15 % IP based Controller ** 24 % IP based Core Network** Satellite = 92-C, 20-ext C, 4-Ku, 4-S, 7 MHz –L Fiber Optik = km 3 % IP based Access Network** PSTN* Dial-up* ADSL IP-TV PAY-TV** 9 M 16 M 10 M 130 M 2,5 M 1.0 M 0,45 M FWA (2G) FWA & Seluler (3 G) Seluler ** Last Dec 2007

10 Packet Switched Service
Basic service, Duoplay, Tripleplay, Quadplay INDUSTRI PENETRATION Est imated Dec 2011 85 % IP based Controller** 72 % IP based Core Network Fiber Optik = km** 45 % IP based Access Network** PSTN Dial-up ADSL IP-TV PAY-TV 10,9 jt 23 jt 35,5 jt 180 jt 5,1 jt 3 jt 4,8 jt 1,5 jt FWA (2G) FWA & Seluler (3 G) Seluler **Forecast in 2012

11 MIGRASI FIXED NETWORK

12 Langkah Fixed Network Shifting from TDM to NGN, where all kinds of existing infrastructure need to be transformed to NGN infrastructure Aggregation Network MSOAN Residential Model Copper VOD/TV Server broadband service platform SSwitch App Interconnect Link Voip/SS Model TGW Class 4 IP Transport ( QoS on MPLS) OSS LE PSTN (TDM) TDM IP Links VoIP GW Radius VoIP Model TDM Model Trunk / Tandem Ev- do/dv Mobile Data & Phone LAN IAD TV STB BB/SIP Phone PC CPE FTTB HFC F.O Coax ? IP DSLAM Copper P S T N to Infocom / NGN Source PT. Telkom

13 Langkah Migrasi Mobile Network

14 Palapa Ring PROJECT Goal : to provide fiber optic to 330 district capital PHASE I- Eastern Indonesia Total new FO Cable > km Total cost : USD 300 millions Consortium established among several local operators, at year 2008 Due to global financial crisis, the development is relatively slow DEPKOMINFO 21/05/2018

15 Penyusunan Pengaturan konvergensi
Road Map (Regulasi)[1] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Penyusunan Pengaturan konvergensi rancangan penetapan F Stuktur Industri Revisi pengaturan eksisting existing yang mendukung industri yang konvergen Pemisahan industri jaringan, jasa dan konten Penyusunan pengaturan penyiaran Ordinansi yang mendukung industri Yang konvergen Regulation of convergence will be build from drafting on 2008 then fulfill on Structure industry will be arranged to support convergence industry by separate regulation of network, service and content also broadcasting on 2008 till On 2010 will be convergence. Rule of competition will be arranged for more healthy competition on convergence area. Pengaturan Kompetisi Pengaturan yang emenjamin kompetisi yang sehat pada masa transisi Pengaturan menjamin kompetisi yang sehat di era konvergen

16 Interkoneksi dan tariff
Road Map (Regulasi) [2] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Interkoneksi dan tariff Perhitungan kembali tariff interkoneksi berbasis biaya Penghitungan kembali tariff interkoneksi berbasis biaya Pengaturan interkoneksi berbasis IP dan menjamin “ any to any connectio”n Pengaturan retail tariff melalui market mechanism Pengaturan tariff sewa jaringan dan tariff iinterkoneksi Numbering Interconnection tariff will be recalculated by cost based on 2008 and renewing on Interconnection regulation also fulfill based on IP and guarantee any to any connection on Indonesia also fulfill rule on retail tariff and network rent tariff. On numbering resource, national numbering will reform. Mapping IP and TDM will test bed and translate from 2008 till 2010 so on 2011 Indonesia will implement efficient IP number and the number portability. Reformasi penomoran nasional Test bed dan trial ENUM- dan pengaturannya Pelaksanaan dan managemen IP Number Pengaturan dan implementasi Number Portability

17 Program Dukungan Industri Dalam Negeri Perlindungan Konsumen
Road Map (Regulasi) [3] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Spectrum Reframing managemen frekuensi Reframing BHP frekuensi Reformasi kebijakan dan managemen Spectrum Frekuensi Program Dukungan Industri Dalam Negeri Memenuhi standar peralatan yang konvergen Program-2 pendukung Penelitian Industri national Spectrum will be reframing on management and fee on cost based. Indonesia also has plan to accelerate national industry to support the NGN equipment from 2008 till Customer protection also be concern from make QoS standard, strength network security regulation and also manage basic service and added value on convergence network and management of security and comfortable for customer. Perlindungan Konsumen QoS Network Security Manage basic service and added value on convergence network environment Management about security and comfortable of customer Source ICT infrastructure convergence roadmap – BRTI _DG Post and Telecommunication

18 Socialization and Law Enforcement
Road Map (Regulasi) [4] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 USO Program USO - untuk layanan voice dan sarana pendukungnya ( backbone, IIX) diwilayah yang secara komersial tidak layak Proses dana USO untuk ICT Fund Socialization and Law Enforcement Monitoring dan law enforcement In 2008 until 2011, regulatory has plan to develop ICT infrastructure on un-profit area (rural) that called as USO programs. This program will build voice phone infrastructure to multimedia infrastructure continuously. The budget is come from 0.75 gross revenue of operator telecommunication contribution. From 2008 till 2011 monitoring and law enforcement also be concerned. On internet resources, Indonesia has plan to arrange management of internet exchange and DNS management on IP address also be managed more efficient and there is a plan to migrate IPv4 to IPv6 on 2008 till 2011. Internet resources Pengaturan Managemen Internet Exchange Managemen DNS Managemen IP address Migrasi IPv4 ke IPv6

19 Dasar Pembuatan Road Map Industri
Pergeseran mendasar, dari regulasi yang kompleks berubah menjadi regulasi yang sederhana; Pernyataan eksplisit tentang prinsip regulasi (transparansi, non-discrimninatory, kontestabilitas, kepastian, berpandangan jauh kedepan serta guideline untuk mengatur perilaku industri; Pemahaman bahwa intervensi regulasi hanya diperlukan saat terjadi kegagalan pasar yang jelas terlihat; Pergerakan mengarah mekanisme swa-regulasi industri dan kode etik industri; Kebutuhan akan insentif yang paling sesuai untuk penggelaran jaringan dan investasi pada infrastuktur NGN bagi semua pemain industri;

20 Melakukan fasilitasi untuk memastikan struktur yang lebih bervariasi dan kokoh, khususnya penguatan pasar untuk: Suplai jasa jaringan wholesale untuk jasa jaringan lain serta penyedia aplikasi; Penyebar-luasan muatan digital pada saluran jaringan yang bervariasi; dan Investasi infrastruktur yang baru dan inovatif. Memungkinkan rasionalisasi industri melalui aliansi komersial ataupun merger, khususnya mengingat tingginya tingkat duplikasi infrastruktur; dan Lebih fokus tuntuk mengembangkan pasar jasa non-suara, yang saat ini tidak diperhatikan dan merupakan jurang besar pada pasar; fokus ini penting untuk realisasi tujuan “perekonomian berbasis pengetahuan” (knowledge economy).

21 Prinsip transisi Mengadopsi prinsip bahwa tidak boleh ada operator yang memburuk keadaannya di bawah rezim perijinan struktur yang baru dibandingkan dengan peraturan struktur perijinan yang sudah ada agar operator dapat melakukan migrasi ke perijinan yang baru dengan cepat; dan tidak menimbulkan gejolak industri Membuat peta yang menunjukkan perpindahan ketentuan perijinan yang sudah ada ke perijinan yang baru untuk menjamin transparansi proses migrasi perijinan; Membuat keputusan legislasi berkenaan dengan proses migrasi perijinan; Membuat keputusan eksekutif untuk memberlakukan moratorium penerbitan ijin baru berdasarkan rezim peraturan yang sudah ada. Moratorium ini diperlukan bahkan sebelum ditetapkannya UU Konvergensi sebagai bagian dari proses Roadmap ini, mengingat perubahan UU tersebut dapat merubah keputusan investasi dan strategi dari para investor secara signifikan; Tidak membawa mekanisme dan pendekatan regulatori yang memang tidak sesuai ke rezim yang baru.

22 Prasyarat Adanya model konvergensi yang jelas untuk mengantisipasi dinamika dan struktur pasar komersial dari sektor ini. Hanya dengan demikian definisi yang jelas dan stabil yang mencerminkan realita konvergensi dapat dibentuk. Suatu model yang umum dari sektor yang berkonvergensi ada di Bagian 4.1; Adanya kerangka kerja dari prinsip-prinsip kebijakan dan pedoman industri untuk menentukan apakah peraturan perundangan dan keputusan terkait cocok dengan hasil yang diinginkan. Kecil artinya untuk membentuk struktur peraturan perundangan untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar kendali kebijakan atau kepentingan Pemerintah; Tanggungjawab yang jelas bagi badan regulasi, departemen-departemen yang berhubungan, serta Pemerintah daerah; BRTI yang mandiri, aktif, memiliki staf penuh dan tenaga ahli tersendiri serta memiliki kewenangan yang diperlukan untuk itu; dan Sesekali dilakukan review terhadap industri (seperti di Inggris dengan UK Strategic Review-nya, Canada, New Zealand dan Australia ) sebagai cara memulai perubahan.