PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI

Presentasi berjudul: "PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI"— Transcript presentasi:

1 PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
Disampaikan oleh : Kasi Pemantauan dan Evaluasi I Pekanbaru, Oktober 2017 Konsolidasi Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP pada SNVT Provinsi di Lingkungan DJCK

2 OUTLINE 01 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SAKIP 02 GRAND DESIGN SAKIP
03 PETA STRATEGI 04 SNVT DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP 05 TANTANGAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROVINSI 06 PEMANFAATAN SIMEKA OLEH SNVT TAHUN 2017 07 OUTPUT ACARA

3 Pasal 3 Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut: a.  Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; b.  Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan c.  Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga Pasal 5 Penyelenggaraan SAKIP meliputi : a.  Rencana Strategis; b.  Perjanjian Kinerja; c.   Pengukuran Kinerja; d.  Pengelolaan Data Kinerja; e.  Pelaporan Kinerja; dan f.   Reviu dan Evaluasi Kinerja. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) “Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.” PerPres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

4 Grand Design SAKIP Ditjen Cipta Karya

5 Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya
Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi Learning & Growth Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses : KETERPADUAN PERENCANAAN PENGELOLAAN SDM Internal Process Customers/ Stakeholders Meningkatnya kehandalan dan keterpaduan infrastruktur bidang keciptakaryaan dalam mendukung prioritas nasional dari dimensi pembangunan makro ekonomi, pembangunan sektor unggulan, pembangunan manusia dan masyarakat, pemerataan pembangunan dan kewilayahan serta pembangunan pertahanan dan keamanan untuk memewujudkan kesejahteraan masyarakat PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN SK3. Peningkatan kontribusi pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat SK4. Peningkatan kontribusi pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat SK2. Peningkatan kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat SK1. Perencanaan, pemrograman, dan pengendalian infrastruktur bidang keciptakaryaan PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN PENGENDALIAN SP4. Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni SK5. Peningkatan kontribusi penyelenggaraan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan SK6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya

6 SNVT DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP

7 Peran SNVT dimulai saat penyusunan RKAKL 4. Monev Triwulanan
3. Menyusun PK sesuai DIPA 2. Penetapan kebutuhan SDM ASN sesuai nama jabatan yang berlaku 5 Menyusun LaKIP 4. Menyusun SKP yang tercascading dengan PK

8 TANTANGAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROVINSI

9 Belum terinternalisasinya SAKIP pada hampir semua unit kerja
Indikator Kinerja Unit Kerja dan Individu belum ditetapkan, sehingga belum dapat mengukur kinerja organisasi hingga tingkat individu SIMEKA memerlukan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan Perubahan struktur organisasi Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang cukup dinamis SIMEKA belum terintegrasi dengan sistem lainnya seperti SIPPA, SPAN, KRISNA, EHRM, EKINERJA), sehingga menyebabkan masih adanya pengisian beberapa fitur secara manual Pengukuran kontribusi Satker PKP dan PBL Strategis terhadap sasaran “meningkatnya cakupan akses AM” dan “meningkatnya cakupan akses sanitasi” Kelengkapan Data Kinerja baik APBN maupun Non APBN belum tersedia dengan cukup dalam SIMEKA Capaian APBN per provinsi Capaian Non APBN (DAK, APBD I, APBD II) PK Satker Tahun Realisasi PK Satker Tahun Karena itu, perlu dukungan dari Satker Sektor untuk melengkapi informasi kinerja Tahun PK Satuan Kerja belum ditandatangani dan Perlunya PK Revisi bagi unit kerja Satker yang outputnya berubah Eselon II, Balai dan Satker belum menginput data dan informasi Laporan Monev Triwulan

10 PEMANFAATAN SIMEKA OLEH SNVT TAHUN 2017

11 FITUR SIMEKA YANG DAPAT DIMANFAATKAN OLEH SNVT PROVINSI
Fitur Utama SIMEKA Banjarmasin (Awal 2017) Update sampai saat ini (Oktober 2017) 1 PERENCANAAN KINERJA SNVT dapat melihat daftar IKU unit kerja hingga individu Sosialisasi IKU Sosialisasi Fitur Cascading SNVT diharapkan mengecek kembali daftar nama jabatan dan IKU yang melekat pada masing-masing individu. SNVT diharapkan dapat memberi masukan/koreksi terhadap daftar IKU SNVT dapat melihat dan mengecek kinerja dari non APBN Belum tersosialisasi SNVT diharapkan dapat memberi masukan terhadap capaian kinerja non APBN 2 PERJANJIAN KINERJA SNVT dapat menyusun PK dan Revisi PK Membuat PK Awal Membuat PK Revisi Perubahan Status PK ( Draft0, Draft1, Final) Penyegaran kembali membuat PK revisi SNVT dapat menyimpan informasi perjalanan DIPA Memasukkan DIPA Revisi Penyegaran kembali memasukkan DIPA Revisi 3 PENGELOLAAN DATA KINERJA SNVT dapat menyimpan informasi monev kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja diatasnya Belum ada fitur yang diperkenalkan Entry informasi pada fitur monev triwulanan Pengukuran kinerja Entry Realiasi Output Perbedaan antara SIMEKA Mataram 2017

12 FITUR SIMEKA YANG DAPAT DIMANFAATKAN OLEH SNVT PROVINSI
Fitur Utama SIMEKA Banjarmasin (Awal 2017) Update sampai saat ini (Oktober 2017) 3 PENGELOLAAN DATA KINERJA Pada FITUR PENGUKURAN KHUSUS (evaluasi kinerja satker) SNVT berperan aktif mengisi kriteria penilaian berdasarkan SE Dirjen No. 85/2016 tentang Ev Kinerja Satker Belum ada fitur yang diperkenalkan Penjelasan ttg Kriteria Penilaian Entry Nilai Evaluasi Satker yang wajib diisi Satker Lihat overview hasil entry Hasil Penilaian Evaluasi Satker Pengukuran kinerja Entry Realiasi Output 4 PELAPORAN SNVT dapat menyusun LaKIP dengan menggunakan data yang tersedia pada SIMEKA Tabel Monev Tri wulan Deskripsi Tabel Monev Chart SDM View Data Pegawai Tool Lap Monev 3 Bulanan Tool Lakip Outline Bab I : Struktur Data Pegawai Bab II : PK dan Riwayat PK eselon II dan I Bab III : BMN, Riwayat DIPA , Chart SDM Bab IV : Cascading Realisasi Anggaran dan Cascading Laporan PMK 249 5 EVALUASI 6 MANAJEMEN Update Data Pegawai PNS Updata Data Pegawai Non PNS DIPA Revisi Entry data Aset yang menjadi milik sendiri 7 INTEGRASI DATABASE dengan DWH Belum Terkoneksi dg Emon dan Rencana Aksi di DWH. Data DIPA 2017 awal sudah ada Sudah Terkoneksi dg Emon dan Rencana Aksi di DWH

13 OUTPUT ACARA

14 OUTPUT ACARA Sosialisasi SIMEKA Updating data SIMEKA
Rancangan LaKIP (Uji Coba Penyusunan LaKIP dengan memanfaatkan SIMEKA) Pemanfaatan fitur pengukuran khusus (Evaluasi Kinerja Satker) Lembar Kendali Kelas (Petugas SIMEKA PPK Randal Provinsi) UPDATING DATA SIMEKA CEK SEMUA PK PADA SIMEKA Semua PK latihan dihapus UPLOAD DIPA LaKIP Bab. II Riwayat PK LaKIP Bab. III Riwayat DIPA SDM LaKIP Bab. I Struktur Organisasi Chart SDM SARPRAS LaKIP Bab. III BMN REALISASI OUTPUT LaKIP Bab. IV.II Pencapaian keluaran Pengukuran Evaluasi Satker

15 1. CEK SEMUA PK PADA SIMEKA
HAPUS SEMUA PK YANG DIBUAT PADA SAAT LATIHAN JIKA ADA REVISI DIPA YANG MENYEBABKAN ADANYA PK REVISI HARUS SEGERA DIBUAT Ini adalah daftar gambar dan tabel yang disediakan

16 2. UPLOAD SEMUA DIPA REVISI YANG ADA
RIWAYAT PK (LaKIP Bab II) REVISI DIPA PERUBAHAN OUTPUT 1. UPLOAD DIPA 2. USULKAN OUTPUT BUAT PK REVISI PERUBAHAN ANGGARAN RIWAYAT DIPA (LaKIP Bab III)

17 Edit pada Manajemen  Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS
3. UPDATE DATA SDM Dasar Hukum : SE Dirjen No. 2 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan struktur organisasi Satker di DJCK Kepmen. PUPR 41 Tahun 2016 tentang penetapan nama jabatan, kelas jabatan dan besaran Tukin Pegawai di lingkungan Kementerian PUPR Keputusan Kasatker Randal No. 12KPTSCP2017 tentang Struktur Organisasi Randal PIP UPDATE DATA SDM CHART SDM LaKIP Bab III. SDM STRUKTUR ORGANISASI LaKIP Bab II. Struktur Organisasi (Pohon Jabatan Satuan Kerja) Edit pada Manajemen  Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS

18 SE Dirjen No. 2 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan struktur organisasi Satker di DJCK

19 Kepmen. PUPR 41 Tahun 2016

20 Keputusan Kasatker Randal No
Keputusan Kasatker Randal No. 12KPTSCP2017 tentang Struktur Organisasi Randal PIP

21 MANAJEMEN PEGAWAI PNS DAN NON PNS

22 4. ISI DATA SARANA DAN PRASARANA
LaKIP Bab III. BMN Data Sarana Prasarana  aset yang dimiliki oleh Satker Isi pada Tool LaKIP  Bab III  BMN

23 Isi pada Pengukuran  Realisasi  Isi Output
5. ISI REALISASI OUTPUT ISI REALISASI OUTPUT LaKIP Bab. IV.II Pencapaian keluaran Pengukuran Evaluasi Satker Isi pada Pengukuran  Realisasi  Isi Output

24 EVALUASI PERENCANAAN KINERJA PELAPORAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA EVALUASI Tool LaKIP Berdasarkan: Peraturan Presiden No. 29 Thn Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri PAN-RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

25 SIMEKA SEBAGAI ALAT MEMBUAT LAKIP
BAB I Struktur Organisasi BAB II Riwayat PK BAB IV.1 Capaian Kinerja Kinerja Tahun N Kinerja 3 Tahun terakhir BAB III Chart / Tabel Kapasitas SDM Tabel Kapasitas Sarpra Riwayat DIPA Membuat LaKIP BAB IV.2 Realisasi Anggaran Penyerapan Anggaran Pencapaian Keluaran Konsistensi Rencana VS Implementasi Efisiensi Capaian Hasil Evaluasi Kinerja

26 TAHAPAN PENYUSUNAN LaKIP MENGGUNAKAN APLIKASI SIMEKA
Download outline LaKIP Bab I. Ambil struktur organisasi Bab II. Download Riwayat PK Bab III Download chart SDM sesuai kebutuhan Download exell data BMN dan chart BMN Download riwayat DIPA Bab IV.I. CAPAIAN KINERJA Download Kinerja Tahun N Download Kinerja 3 Tahunan Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN Download Excel PMK Penyerapan Anggaran Konsistensi Penyerapan Anggaran Pencapaian Keluaran Efisiensi Manfaat Nilai Evaluasi Kinerja

27 1. Dowload outline LaKIP (Pelaporan Tool LaKIP  Unduh Outline LaKIP

28 Outline LaKIP yang diunduh dari SIMEKA

29 Gambar dan Tabel yang bisa diambil dari SIMEKA

30 Manajemen  Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS
2. BAB 1.3. STRUKTUR ORGANISASI (Pelaporan Tool LaKIP  BAB I  Struktur Organisasi Agar pada setiap jabatan dalam muncul nama-nama maka HARUS MENGUPDATE data SDM pada menu : Manajemen  Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS

31 Contoh Pohon Jabatan (Bab I Struktur Organisasi)

32 PK REVISI hanya dibuat ketika :
3. RIWAYAT PK (BAB 2.2. PERJANJIAN KINERJA) (Pelaporan Tool LaKIP  BAB II  Riwayat PK PK REVISI hanya dibuat ketika : Terdapat perubahan volume output outcome Terdapat pergantian Kepala Satuan Kerja

33 4.a. SDM (BAB 3.1. SDM ) (Pelaporan Tool LaKIP  BAB III  SDM

34 4.b. BMN (BAB 3.2. BMN ) (Pelaporan Tool LaKIP  BAB III  BMN

35 CHART BMN

36 Manajemen  DIPA  upload DIPA & Usulkan DIPA
4.c. Riwayat DIPA (BAB 3.3. DIPA ) (Pelaporan Tool LaKIP  BAB III  DIPA  Riwayat DIPA Agar kronologis perubahan revisi DIPA muncul maka riwayat DIPA, maka semua DIPA revisi HARUS DIUPLOAD di SIMEKA. Pada menu : Manajemen  DIPA  upload DIPA & Usulkan DIPA SEMUA DIPA REVISI DIUPLOAD DI SIMEKA TETAPI TIDAK SEMUA DIBUAT PK REVISI

37 Bab IV.I. CAPAIAN KINERJA a. Download Kinerja Tahun N

38 Bab IV.I. CAPAIAN KINERJA b. Download Kinerja 3 Tahunan

39 PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

40 PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

41 PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

42 PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

43 PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

44 PMK 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Kerja dan Anggaran KL

45 Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN Download Excel PMK
Dari download Excel ini, Anda bisa mendapatkan 6 sheet yang isinya sama dengan 5 fitur sebelumnya. Selanjutnya Anda bisa edit sesuai keinginan

46 Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN a. Penyerapan Anggaran

47 Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN b. Konsistensi Rencana

48 Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN c. Pencapaian Keluaran

49 Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN d. Efisiensi

50 Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN e. Manfaat

51 Bab IV.II. REALISASI ANGGARAN f. Nilai Evaluasi Kinerja

52 FITUR PENGUKURAN KHUSUS -EVALUASI SATKER-

53 ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA
01. PLANNING (perencanaan program) ORGANIZING (pengorganisasian & SDM dan fasilitas & prasarana kerja) 02. 03. ACTUATING (Pelaksanaan anggaran, progress keuangan dan fisik kecuali Randal) 04. CONTROLING (Keberhasilan program dan pelaporan) 05. DATABASE (Peningkatan kualitas data) Pendekatan Penilaian Kinerja

54 INDIKATOR EVALUASI SATKER - PLANNING
Randal Pendampingan Perencanaan Program Keberadaan RPIJM yang Update di setiap Kab/Kota Verifikasi Memorandum Program oleh PPK Randal Diverifikasi dengan paraf = 100, tidak ada paraf =50 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑅𝑃𝐼𝐽𝑀 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑣𝑖𝑢 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 Satker Sektor Perencanaan Program Verifikasi Memorandum Program oleh KaSatker Diverifikasi dengan paraf = 100, tidak ada paraf =50 Terpenuhinya dokumen perencanaan (Readiness Criteria) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor

55 Fasilitas dan Prasarana Kerja
INDIKATOR EVALUASI SATKER - ORGANIZING Randal dan Satker Sektor Pengorganisasian dan SDM 1. Nilai Assesmen Kepala Satker 2. Nilai Assesmen PPK 3. Dukungan SDM Satker Jumlah SDM (Rangkap jabatan) Kelengkapan sertifikat Masa kerja yang relevan dengan jabatannya 4. Nilai LAKIP 5. Nilai SKP Fasilitas dan Prasarana Kerja Ketersediaan internet s/d 10 MBPS Masa pemakaian kantor < 5 Tahun = 50% 5-10 Tahun = 75% >10 Tahun = 100% PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PE) Pusat (Sesditjen – Kepegawaian)

56 INDIKATOR EVALUASI SATKER - ACTUATING
Randal dan Satker Sektor Pelaksanaan Anggaran 1. Nilai SAIBA dan Nilai Simak BMN Progres Penyerapan Anggaran Progres Pelaksanaan (khusus kegiatan fisik) –Satker Sektor 4. Nilai LHP oleh BPK dan Itjen -Randal 4. Nilai LHP oleh BPK, ITJEN, dan BPKP (untuk loan) –Satker Sektor 5. Nilai BMN –Satker Sektor Pelaksanaan Pelelangan 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑘 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝐿𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PDSI - eMon) Pusat (Sesditjen – Keuangan) Pusat (Sesditjen – BMN)

57 Tersedia/tidak tersedia Laporan Tahunan KaSatker
INDIKATOR EVALUASI SATKER - CONTROLING Randal dan Satker Sektor Keberhasilan Program Output kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Satker Outcome kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Satker Pelaporan Pelaksanaan pelaporan pekerjaan Tersedia/tidak tersedia Laporan Tahunan KaSatker 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑑𝑎 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝐾 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑑𝑎 𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝐾 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PE)

58 INDIKATOR EVALUASI SATKER - DATABASE
Randal Pemenuhan/ Dukungan Terhadap Database Kepatuhan Penyediaan Data Kepatuhan Mengisi data e-Mon Update dilaksanakan benar dan tepat waktu = 100 Update dilaksanakan benar tidak tepat waktu = 60 Update dilaksanakan tetapi belum benar = 40 Tidak melakukan update = 0 Satker Sektor Pemenuhan/ Dukungan Terhadap Database Kepatuhan Penyediaan Data Ketersediaan Database Tersedia/tidak tersedia database Kepatuhan Mengisi data e-Mon Kepatuhan Data Profil Tersedia/tidak tersedia data Update dilaksanakan benar dan tepat waktu = 100 Update dilaksanakan benar tidak tepat waktu = 60 Update dilaksanakan tetapi belum benar = 40 Tidak melakukan update = 0 PENGISIAN Randal dan Satker Sektor Pusat (KIP – PDSI - eMon)

59 PENILAIAN 91 – 100 : Sangat Memuaskan 71 – 90 : Memuaskan
51 – : Cukup Memuaskan 0 – : Belum Memuaskan Angka maksimal 100 Kategori ini dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas dari kinerja yang dievaluasi berdasarkan seluruh indikator yang ada

60 FITUR PENGUKURAN KHUSUS EVALUASI SATKER
INPUT KRITERIA PENILAIAN LIHAT HASIL INPUT OVERVIEW LIHAT NILAI PERFORMANSI SATKER LAPORAN HASIL EVALUASI SATKER lampiran

61 HALAMAN BERANDA FITUR PENGUKURAN KHUSUS

62 HALAMAN KRITERIA PENILAIAN EVALUASI SATKER
Tampilan perlu diperbarui

63 HALAMAN OVERVIEW EVALUASI SATKER
Tampilan perlu diperbarui

64 HALAMAN LAPORAN HASIL EVALUASI SATKER

65 GRAFIK HASIL EVALUASI SATKER

66 RUMUS EVALUASI SATKER ADA =100; TIDAK ADA 50 >10 tahun =100
6-10 = 66,6 1--5 = 33,3 0 = RATA2 3 PEGAWAI KANTOR > 10 TAHUN = 100 5-10 = 75 0-4 = 50

67 APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH RANDAL PROPINSI ???
1. PANTAU PK (PASTIKAN BAHWA SEMUA PK SEKTOR YANG ADA DI SIMEKA ADALAH PK YANG BENAR / BUKAN LATIHAN) 2. PANTAU DIPA REVISI (PASTIKAN BAHWA DIPA REVISI DARI SEKTOR TELAH DIUPLOAD PADA SIMEKA) 3. PANTAU UPDATE DATA SDM DAN & BMN SATKER SEKTOR 4. UPDATE DATA SDM RANDAL & DATA BMN RANDAL 5. ISI PENGUKURAN KHUSUS “EVALUASI SATKER” 6. PANTAU REALISASI OUTPUT MASING-MASING SEKTOR 7. VERIFIKASI LAKIP YANG DIUPLOAD SATKER

68 PROGRESS PK SATKER PADA TAMPILAN DI RANDAL PROVINSI

69 UPDATE DATA SDM UNTUK RANDAL PROVINSI

70 UPDATE DATA BMN UNTUK RANDAL PROVINSI

71 ISI PENGUKURAN KHUSUS “EVALUASI SATKER” UNTUK RANDAL PROVINSI

72 PANTAU REALISASI OUTPUT MASING-MASING SEKTOR

73 VERIFIKASI LAKIP SEKTOR

74 MENU UNTUK MENGUBAH USERNAME DAN PASSWORD

75 LEMBAR KENDALI PETUGAS SIMEKA PADA PPK RANDAL

76 LEMBAR KENDALI PETUGAS SIMEKA PADA PPK RANDAL

77 TERIMA KASIH