HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Presentasi berjudul: "HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN"— Transcript presentasi:

1 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2 UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi
PENGERTIAN KONSUMEN Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  Pasal 1 butir 2 : UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan – UU ini oleh Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan karena bertentangan dengan Konstitusi. Definisi konsumen tenaga listrik, yakni: “setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk digunakan sebagai pemanfaat akhir dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Batasan pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi Batasan pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

3 Menurut Djokosantoso Moeljono
Menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya Prinsiples Of Marketing Menurut Hornby “Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Konsumen adalah semua individu dan  rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa  untuk dikonsumsi pribadi. Menurut Tri Kunawangsih & Anto Pracoyo Menurut Djokosantoso Moeljono Konsumen adalah mereka yang memiliki daya beli, yakni berupa pendapatan dan melakukan permintaan terhadap barang dan jasa Konsumen adalah seseorang yang secara terus menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama, untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk, atau mendapatkan suatu jasa, dan membayar produk atau jasa tersebut

4 PERLINDUNGAN KONSUMEN
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian  hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999). PERLINDUNGAN KONSUMEN adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang  berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri  maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam  berbagai bidang ekonomi. (pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999). PELAKU USAHA

5 HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN
Hak Konsumen a.       hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b.      hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c.       hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d.      hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; e.       hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen f.       hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif g.      hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang h.      dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i.        hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

6 Kewajiban Konsumen a.   membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b.  beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c.   membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

7 HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA
Hak Pelaku Usaha a.       hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b.      hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c.       hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d.      hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e.       hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

8 Kewajiban Pelaku Usaha
a.       beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b.      memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c.       memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d.    menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e.       memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barangdan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f.       memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g.      memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.