POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH

Presentasi berjudul: "POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH"— Transcript presentasi:

1 POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH
OLEH : MOH. IKMAL

2 Garis Besar Perkuliahan
Konsep politik & pemerintahan local dan munculnya politik dan pemerintahan lokal Tipe dan asas-asas pemerintahan lokal Struktur dan fungsi pemerintahan lokal Tipe-tipe dan dimensi pemerintahan lokal Otonomi daerah Pemilihan umum kepala daerah secara langsung Kepala daerah dan DPRD Good governance Pembangunan partisipatif

3 Konsep politik dan pemerintahan lokal (part 1)
Pertemuan 2 Konsep politik dan pemerintahan lokal (part 1)

4 Beberapa konsep politik
“Stuggle for power” (Michael Curtis,1978) “Politic is organised dispute about power and its use, involving choice among competing values, ideas, persons, interest and demand “ (perumusan tujuan negara atau pemerintah dan bagaimana mewujudkan tujuan- tujuan itu, miriam budiardjo, 1977) Dari dua konsep diatas saling memiliki keterkaitan dan saling melengkapi, sebab org utk dpt menentukan tujuan negara dan melaksanakannya membutuhkan kekuasaan, otoritas dan kewenangan disatu sisi, sementara di sisi lain kekuasaan,otoritas dan kewenangan yg diperjuangkan itu diharapkan menjadi alat yg di gunakan utk menentukan tujuan negara dan melaksanakannya.

5 Konsep Politik lokal Politik lokal dipahami sebagai studi tentang tatanan, proses struktur dan kultur politik, interaksi aktor politik (kesepakatan dan konflik kepentingan) dalam konteks lokal dengan memperhatikan kultur lokalitas tertentu (Mas’ud said, 2010)

6 Konsep Local Government
Perkembangan politik di negara barat sekitar abad ke-11 dan ke-12. Satuan-satuan wilayah dengan bentuk pemerintahan khas muncul secara natural Di Indonesia adalah terbentuknya komunitas-komunitas masyarakat dengan tata kelola sendiri seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, huta di Sumatera Utara, marga di Sumatera Selatan, gampong di Aceh, kampung di Kalimantan Timur, dan lain sebagainya.

7 Perubahan Paradigma Abad ke-20 dan ke-21, pemerintahan daerah di negara Barat mengalami perubahan sangat pesat Perubahan paradigma dari New Public Management menjadi New Public Service, mengutamakan pemerintahan daerah sebagai pelayan masyarakat.

8 Hakekat Pemerintahan daerah sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari mulai dari pengurusan pernikahan, kelahiran, sampai kematian, kita akan berurusan dengan pemerintahan daerah

9 Konsep Teoritis Pemerintahan Daerah
Lahir dari konsep desentralisasi yang terbagi menjadi dua aliran, yaitu liberalis dan marxist. Aliran liberalis, seperti diusung oleh B.C. Smith, memandang pemerintahan daerah merupakan wujud dukungan demokrasi liberal terhadap desentralisasi. Aliran Marxist, desentralisasi dipandang tidak akan berhasil menciptakan kondisi demokratis di daerah karena terhambat faktor ekonomi, politik, dan ekonlogi. Marx menempatkan pemerintahan daerah dalam desentralisasi menjadi obyek dari dialektika terutama di dalam hubungan tata pemerintah pusat dan daerah.

10 Siapa Pemerintahan Daerah
Tergantung dari pilihan bangunan negara Bila pemerintahan lokal atau daerah berada di dalam Negara Kesatuan atau Unitary State, maka pemerintahan daerah merupakan bagian dari pemerintahan sentral atau pusat sehingga keberadaannya sama sekali tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Di dalam bangunan Negara Federasi atau Federation State, maka pemerintah pusat atau biasa disebut sebagai pemerintah federal memiliki fungsi sejajar dengan pemerintah lokal atau pemerintah negara bagian.

11 Pemerintahan Daerah Berbagai Versi 1
The United Nations of Public Administration- pemerintahan daerah atau local government sebagai subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.

12 Pemerintahan Daerah Berbagai Versi 2
Bhenyamin Hoessein (2001) merangkum berbagai pengertian tentang local government ke dalam tiga arti, yaitu Pertama, berarti pemerintahan lokal; Kedua, berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal; dan Ketiga, berarti daerah otonom. Dengan demikian, Hoessein merujuk definisi pemerintahan daerah sebagai lembaga, fungsi, dan daerah otonom.

13 Kaitan Politik lokal dan otonomi daerah
Politik lokal dan otoda dipahami sbg cara bagaimana bekerjanya sistem politik di daerah (Input, konversi, output) dalam mewujudkan tujuan otoda berdasarkan semangat demokratisasi dan desentralisasi. Dengan kata lain  bagaimana suprastruktur dan infarstruktur politik bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

14 LINGKUNGAN STRUKTUR POLITIK LOKAL
Supra struktur pemda DPRD Infra struktur Partai politik Kelompok kepentingan Media massa LINGKUNGAN STRUKTUR POLITIK LOKAL