Teori Ekonomi Politik Maryunani.

Presentasi berjudul: "Teori Ekonomi Politik Maryunani."— Transcript presentasi:

1 Teori Ekonomi Politik Maryunani

2 Teori Redistributive Combines dan Keadilan
Menurut de Soto, hukum sering dipakai sebagai alat untuk membagi-bagikan kekayaan yang ada dan bukan untuk mendorong terciptanya kekayaan baru Perspektif ini tidak mempertimbangkan realitas bahwa suatu peraturan dapat mengubah keputusan yang diambil oleh orang di bidang ekonomi dan mengubah peluang ekonomi yang terbuka baginya

3 Lanj... Pemerintah lebih memberi tekanan memilah kelompok –kelompok kepentingan dan mengalihkan sumberdaya kepada kelompok tersebut lewat saluran hukum Salah satu tujuan dari kelompok kepentingan itu adalah memengaruhi pemerintah untuk memperoleh redistribusi yang menguntungan mereka

4 Lanj... Implikasinya, pihak yang berwenang membuat peraturan hampir selalu semata-mata untuk tujuan membagi-bagi pendapatan tanpa kerja dan menjadikan negara sebagai sebuah demokrasi kelompok-kelompok kepentingan Inilah yang kemudian memunculkan ‚redistributive combines‘ (kelompok redistribusi), yakni kelompok yang mengais rejeki dari negeri dengan cuma-cuma

5 Lanj... Pola redistributive combines ini mengakibatkan sumberdaya ekonomi didistribusikan secara terbatas hanya pada segelintir orang Hal ini bisa terjadi karena sistem politik yang tertutup karena dilindungi oleh sistem hukum yang kabur dan ketiadaan rule of law di bidang ekonomi

6 Teori Keadilan Prinsip teori teori keadilan (Rawls, 1999):
setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani sehingga keduanya: (a) diekspektasikan secara logis menguntungkan bagi setiap orang; dan (b) dicantumkan posisi dan jabatan yang terbuka bagi seluruh pihak

7 Lanj... Prinsip-prinsip inilah yang membawa Rawls pada sikap untuk meyakini bahwa sebetulnya keadilan (justice) itu tidak lain sebagai kepatutan/kepantasan (fairness) Melalui cara berpikir tersebut, Rawls percaya bahwa suatu kebaikan datang dari sesuatu yang benar (good comes from what is right), dan bukan sebaliknya

8 Lanj... Rawls sependapat bahwa sistem pasar bebas sejalan dengan prinsip pertama keadilannya, yakni ‘sejalan dengan kebebasan yang sama dan kesamaan kesempatan yang fair.’ Namun, karena setiap orang masuk ke dalam pasar dengan bakat dan kemampuan alamiah yang berlainan, peluang sama yang diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta. Jadi, pasar bukanlah pranata yang akan mencipatakan keadilan

9 Teori Peran Negara Dalam banyak literatur tentang teori ekonomi kelembagaan baru (new institutional economics), pentingnya peran negara diakui akan tetapi dalam konteks yang sempit, yakni mengenai cara menggunakan monopoli kekerasan dalam penegakan kontrak (enforcement of contracts) dan hak kepemilikan (property rights) Pada momentum inilah sebuah pemerintah yang kredibel sangat diperlukan, atau dalam tradisi ekonomi politik sering disebut sebagai “pemerintah yang kuat tetapi terbatas” (strong but limited government).

10 Lanjutan Untuk mencegah pemerintah gagal dalam menjalankan perannya, Stiglitz (1998:11-17) : Menghalangi intervensi pemerintah dalam wilayah-wilayah yang seringkali menimbulkan masalah konflik kepentingan, atau setidaknya cenderung memengaruhi kepentingan khusus Pemerintah harus kuat mengatasi setiap upaya yang mencoba untuk menggagalkan sistem kompetisi dalam perekonomian, termasuk yang datangnya dari organ pemerintah sendiri Pemerintah harus memiliki komitmen kuat untuk melakukan transparansi, baik dalam fase kebijakan maupun level implementasi

11 Lanjutan 4. Pemerintah harus mendukung kebutuhan sektor privat terhadap barang-barang publik (public goods), termasuk melalui NGO’s (non-governmental organizations), bukan hanya sebagai mekanisme untuk menciptakan kompetisi yang efektif, tetapi juga dalam rangka untuk mengefisienkan penyerapan aspirasi masyarakat itu sendiri 5. Pemerintah memerlukan sekaligus keseimbangan antara keahlian dan representasi demokrasi sehingga bisa menciptakan akuntabilitas.

12 Lanjutan Sekurang-kurangnya, ada empat alasan yang menyebabkan intervensi pemerintah menjadi tidak efektif (Krueger, 1990:20-21): Setiap tindakan dari pemerintah bukanlah tanpa biaya (costless). Meskipun tindakan pemerintah secara aktual telah efektif, tetap harus ada syarat minimum bahwa input administrasi dan birokrasi juga memadai Jika alternatif mekanisme dan kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah bisa memenuhi tujuan sosial dan politik, maka persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah bisa mempersempit ruang bagi perilaku mencari rente Pertanyaan yang berkenaan dengan keterbukaan (transparency)