Pert. 9 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.

Presentasi berjudul: "Pert. 9 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA."— Transcript presentasi:

1 Pert. 9 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.
PENDIDIKAN DEMOKRASI Pert. 9 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA. Dr. H. Syahrial / Pkn

2 Implementasi Demokrasi
Pendidikan Kemokrasi: proses melaksanakan demokrasi yang benar melalui pendidikan formal, imformal dan non-formal Visi Demokrasi: wahana substantif, pedagogis, sosial kultural untuk membangun demokrasi warga negara Misi Demokrasi: memfasilitasi warga negara agar memiliki wawasan yang luas dan memadai tentang demokrasi Dr. H. Syahrial / Pkn

3 Demokrasi Parlementer (Liberal)
Demokrasi Parlementer ( ) kemudian RIS 1949 dan UUDS 1950. Kedudukan kabinet berada di bawah DPR (Parlemen) Dr. H. Syahrial / Pkn

4 Demokrasi Pancasila Terpimpin
5 Juli 1959 Presiden Soekarno / Dekrit Presiden. Dekrit Presiden jalan keluar kemacetan politik Secara konsepsional , demokrasi terpimipin mengatasi permasalahan pada waktu itu. Dr. H. Syahrial / Pkn

5 Pokok-pokok Demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin bukanlah diktator, demokrasi sentralisme, Demokrasi terpimpin - cocok dengan kepribadian Indonesia; Demokrasi terpimpin meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun Para permusyawaratan dalam perwakilan yang harus dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan: Dr. H. Syahrial / Pkn

6 Latar Belakang dan Makna Demokrasi Pancasila
Demokrasi Parlementer dan terpimpin tidak cocok dengan Indonesia Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Dr. H. Syahrial / Pkn

7 Demokrasi Pancasila rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong-royong Dr. H. Syahrial / Pkn

8 Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila
Dalam demokrasi Pancasila ketatanegaraan harus kelembagaan. Praktek demokrasi Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan Penyimpangan tersebut terungkap setelah "Reformasi“ Dr. H. Syahrial / Pkn

9 Penyimpangan yang dilakukan Penguasa Orde Baru,
Penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil; Pengekangan PNS(mono-loyalitas) ,pemilihan umum tidak kompetitif. Intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan; Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, Terjadi penculikan terhadap aktivis vokal; Dr. H. Syahrial / Pkn

10 lanjutan Sistem kepartaian yang tidak otonom $ tidak demokratis;
Maraknya praktek KKN Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR; Menciutkan jumlah partai politik dan kebijakan floating mass Pembatasan kebebasan pers dan media massa melalui pencabutan/ pembatalan SIUP Dr. H. Syahrial / Pkn

11 Demokrasi pada Orde Reformasi
mengadakan demokratisasi Prinsip rule of law diwujudkan. Badan peradilan yang otonom, dengan demokratisasi politik. Dr. H. Syahrial / Pkn

12 Perubahan demokrasi reformasi
Pemilihan Umum Lebih Demokratis. Partai Politik Lebih Mandiri Pengaturan HAM Lembaga Demokrasi Lebih Berfungsi Dr. H. Syahrial / Pkn

13 Kemana dengan demokrasi
Membangun civil society (masyarakat madani) Active participant in democratic decision making (partisipan yang aktif dalam pengambilan keputusan) . Dr. H. Syahrial / Pkn

14 Pengertian konsep Civil Society:
Civil Society - relasi antara individu dan negara dgn melestarikan kebebasan dan tanggungjawab. Peranan primer pemerintahan adalah untuk bekerja bagi rakyat Memelihara hukum dan ketertiban, dan melestarikan kebebasan individu. Masyarakat bekerja di mediasi struktur-struktur “do their thing” dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Peranan lembaga-lembaga berfungsi secara bebas dari pengaruh langsung pemerintah. Dr. H. Syahrial / Pkn

15 Lanjutan… Komponen : Mereka bebas, sukarela, dan melindungi serta mempertinggi kualitas kehidupan setiap warga negara. Sedikit diperlukan intervensi pemerintah. Jika gagal, maka tugas negara akan meningkat, birokrasi bertambah, Campur tangan negara menimbulkan masalah di mana “diperlukan” lebih besar intervensi pemerintah. Dr. H. Syahrial / Pkn

16 Aksi kolektif yang tdk dipaksa
Pemisahan dari Negara, Keluarga, dan Pasar, Masy. Sipil beragam menurut tingkat formalitasnya, otonomi, dan kekuatannya. Dihuni oleh organisasi-2 seperti perkembangan NGOs, kelompok-2 komunitas, organisasi perempuan, organisasi-2 keagamaan, perhimpunan profesi, kesatuan dagang, LSM, gerakan-2 sosial, asosiasi bisnis, koalisi-2 dan kelompok2 advokasi. Dr. H. Syahrial / Pkn

17 Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville (July 29, 1805–April 16, 1859)
Toqueville memperkenalkan 3 bagian masyarakat: Negara; parlemen, pengadilan, birokrasi dan tentara. Pasar; arena aktifitas ekonomi pribadi, dan Masyarakat Sipil; partai, opini publik, gereja, perbaikan moral, kesastraan, masyarakat ilmiah, profesional, dan asosiasi rekreasional. Dr. H. Syahrial / Pkn

18 Muhammad AS Hikam (1999: 3) Civil Society bercirikan, kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi Civil society menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, Ruang publik yang bebas (the free public sphere), Dr. H. Syahrial / Pkn

19 Masyarakat madani Kemurniaan nilai-nilai - dengan tradisi ilmu dan pemekaran budaya. Sheikh Muhammad Abduh menetapkan faktor kebebasan termasuk kesegaran ilmu dan kecerdasan berfikir dan sistem perundangan yang adil. Dr. H. Syahrial / Pkn

20 Demokrasi dan Masyarakat Sipil
Awalnya demokrasi diartikan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik harus melibatkan rakyat baik secara langsung maupun perwakilan. Demokrasi terdapat prinsip-prinsip dasar yang sama, seperti persamaan, dihormatinya nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan kepada hak-hak sipil dan kebebasan, serta dihargainya pluralitas dan kompetisi yang fair. Keterlibatan warga dalam keputusan-keputusan politik akan efektif apabila tersedia ruang yang cukup luas dalam hubungan rakyat dengan negara. Dr. H. Syahrial / Pkn

21 Ruang partisipasi publik (public sphere)
Ruang partisipasi publik (public sphere). warga masyarakat mengaktualisasikan aspirasinya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan negara. Negara yang menyediakan ruang publik akhirnya membentuk sebuah masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil akan dapat berkembang apabila prinsip-prinsip dasar demokrasi diterapkan dalam negara Dr. H. Syahrial / Pkn

22 Pendalaman Materi Jelaskan pengertian demokrasi ?
Bandingkan pelaksanaan demokrasi jaman orde lama, orde baru dan reformasi! Jelaskan perubahan apa sajakah yang sudah dicapai dalam era reformasi ? Jelaskan aspek-aspek apa saja yang terkandung dalam demokrasi Pancasila! Jelaskan hubungan antara demokrasi dengan civil society! Bagaimanakah perbuatan (sikap) yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kampus? Dr. H. Syahrial / Pkn

23 Terima Kasih Dr. H. Syahrial / Pkn