PERPAJAKAN PPh Psl 21 & 26.

Presentasi berjudul: "PERPAJAKAN PPh Psl 21 & 26."— Transcript presentasi:

1 PERPAJAKAN PPh Psl 21 & 26

2 YANG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI
PENGERTIAN PPh PSL 21/26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN - JASA KEGIATAN YANG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI PENGHASILAN BERUPA : - GAJI – HONORORIUM - UPAH - TUNJANGAN PEMBAYARAN LAIN DG NAMA APAPUN WP DN WP LN PPh Psl 21 PPh Psl 26

3 PEMOTONG PPh Psl 21 PEMOTONG PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI BADAN & BUT
PENYELENGGARA KEGIATAN BENDAHARAWAN PEMEINTAH PUSAT/ DAERAH (TERMASUK KEDUBES RI DI L N) DANA PENSIUN, PT TASPEN, ASTEK PENYELENGGARA JAMSOSTEK

4 KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN WP OP DALAM NEGERI
Pasal 21 ayat (1) PENGHASILAN WP OP DALAM NEGERI DIPOTONG,DISETOR DAN DILAPORKAN PPh-NYA WAJIB BERUPA OLEH PEMBERI KERJA/ BENDAHARAWAN PEMERINTAH DANA PENSIUN BADAN LAIN PENYELENGARA KEGIATAN GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN,DAN PEMBAYARAN LAIN YG MENYANGKUT PEKERJAAN,JASA,DAN KEGIATAN UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM RANGKA PENSIUN HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DGN JASA PEMBAYARN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DGN ADANYA KEGIATAN

5 PENGHASILAN PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUN DIPOTONG PAJAK
Pasal 21 ayat (3) DIPOTONG PAJAK UNTUK SETIAP BULAN BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YG BESARNYA DITETAPKAN MENKEU IURAN PENSIUN PENGHASILAN TDK KENA PAJAK (PTKP)

6 PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN,
MINGGUAN, SERTA PEGAWAI TDK TETAP LAINNYA Pasal 21 ayat (4) DIPOTONG PPh Psl 21 DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO SETELAH DIKURANGI DENGAN : Bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan Menteri Keuangan

7 PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI 1 (SATU) PEMBERI KERJA
Pasal 21 ayat (6) PEMOTONGAN PPh Psl 21 MERUPAKAN PELUNASAN PAJAK YG TERUTANG UTK THN PAJAK YBS KECUALI PEGAWAI ATAU PENSIUNAN TSB MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN YG BKN PENGHASILAN YG PAJAKNYA TELAH DIBAYAR ATAU DIPOTONG DAN BERSIFAT FINAL

8 PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN JASA ATAU KEGIATAN
Pasal 21 ayat (7)dan (8) MEN-KEU DIRJEN PAJAK BERWENANG MENETAPKAN OBJEK PEMOTONGAN PPh Psl 21 YANG BERSIFAT FINAL PETUNJUK MENGENAI PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh 21 PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN i

9 PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN JASA ATAU KEGIATAN
Pasal 21 ayat (7)dan (8) MEN-KEU DIRJEN PAJAK BERWENANG MENETAPKAN OBJEK PEMOTONGAN PPh Psl 21 YANG BERSIFAT FINAL PETUNJUK MENGENAI PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh 21 PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN

10 PENERIMA PENGHASILAN YANG
DIPOTONG PPh Psl 21/ 26 PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI TETAP, TERMASUK KOMISARIS/ DEWAN PENGAWAS YANG MERANGKAP SBG PEGAWAI TTP PEGAWAI LEPAS PEGAWAI WP LUAR NEGERI PENERIMA PENSIUN, TERMASUK THT PENERIMA UPAH

11 TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YG DIPOTONG PPh Psl 21/26
PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK/ KONSULAT ATAU PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN OLEH MENKEU BUKAN WNI TDK MENERIMA/ MEM- PEROLEH PENGHASLN LAIN DILUAR JABTNNYA DI INDONESIA BUKAN WNI TDK MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN/ PEKERJAAN LAIN UTK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA

12 PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh Psl 21/ 26 PENGHASILAN
DITERIMA / DIPEROLEH SECARA TERATUR DITERIMA/ DIPEROLEH SECARA TDK TERATUR BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN BERUPA UANG TEBUSAN PENSIUN, TABUNGAN/ TUNJANGAN HARI TUA, PESANGON, PEBYARAN LAIN SJNIS BERUPA HONORAIUM, UANG SAKU, HADIAH, KOMISI, BEASISWA, DAN IMBALAN LAIN SEHU- BUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN

13 WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
PENERIMA HONORORIUM, UANG SAKU, HADIAH/ PENGHARGAAN, KOMISI, BESISWA, DLL. SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN WAJIB PAJAK DALAM NEGERI TENAGA AHLI PEMAIN MUSIK, MC, SENIMAN LAINNYA OLAHRAGAWAN PENASIHAT, PENGAJAR, PENCERAMAH, MODERATOR PENGARANG, PENELITI, PENTERJEMAH PEMBERIAN JASA TEKNIK, KOMPUTER, TELKOM, FOTOGRAFI KOLPOLTIR IKAN PENGAWAS/ PENGELOLA PROYEK PENEMU LANGGANAN, PESERTA PERLOMBAAN PETUGAS PENJAJA BARANG, PETUGAS DINAS LUAR ASS PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN, PEMAGANGAN

14 TIDAK TERMASUK PENGAHASILAN
YG DIPOTONG PPh Psl 21/ 26 PENGHASILAN PEMBAYARAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA DAN BEASISWA NATURA/ KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK DAN PEMERINTAH IURAN PENSIUN YG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG DISYAHKAN MENKEU, PENYELENGGA- RA TASPEN & JAMSOSTEK YG DIBAYAR PEMEBRI KERJA IURAN THT KENIKMATAN BERUPA PAJAK YG DITANGGUNG PEMBERI KERJA

15 PENGHITUNGAN PPh PSL 21 PENGHASILAN BRUTO PENERIMA PEGAWAI TETAP
PENSIUN PEG TDK TETAP MAGANG, CAPEG GAJI, TUNJANGAN TERIKAT GDN GAJI UANG PENSIUN BINAAN, TUNJANGAN HONORARIUM dikurangi DIKURANGI : BIAYA JABATAN:5%x PB ( / ) IURAN YG TERIKAT DGN PEG TETAP) DIKURANGI : BIAYA JABATAN 5% X Pengh Bruto ( / ) PTKP PENGH. NETO PKP (DIBULATKAN RIBUAN KE BAWAH) TARIF Psl 17

16 BESARNYA PTKP PER 1 JAN 2013 KepMenKeu RI No. 162/PMK.Oll/2012
Rp ,00 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK Rp ,00 TAMBAHAN UNTUK WP KAWIN Rp ,00 TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTRI YG PENGHASILANNYA DI GABUNG DGN PENGH. SUAMI Rp ,00 TAMBAHAN UTK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMEDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUH NYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAK ATAU AWAL BAGIAN THN PAJAK

17 Pasal 17 ayat (1),(2),(3), dan(7)
TARIF PAJAK PENGHASILAN WP OP Pasal 17 ayat (1),(2),(3), dan(7) LAPISAN PKP TARIF PAJAK S/D Rp ,00 - DIATAS Rp ,00 S/D Rp ,00 - DIATAS Rp ,00 S/D Rp ,00 - DIATAS Rp ,00 5 % 15% 25% 30% LAPISAN PKP DPT DIUBAH DGN KEP.MEN-KEU

18 PENGHITUNGAN PPh PSL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN UPAH SENDIRI LEBIH DARI Rp TDK LEBIH DARI Rp DIKURANGI Rp TDK SDIPOTONG PPh Psl 21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp s.d Rp 6jt DLM 1 BLN TAKWIM PKP=44.000 UPAH SEHARI DIKURANGI PTKP SEHARI TARIF PPh 5% DIPERHITUNGKAN PPh 21 YG TELAH DIPOTONG

19 PENGHITUNGAN PPh PSL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN atau JLH KUMULATIF SATU BLN MELEBIHI RP 6 JT DIKURANGI PTKP SEBENARNYA PKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF Psl 17 PPh SETAHUN PPh SEBULAN PPH setahun dibagi 12

20 KETENTUAN INI MULAI BERLAKU TGL. 16 MEI 1997
PENGERTIAN PPh PSL 21 ATAS PENGHASILAN YG DITERIMA OLEH PEKERJA S/D SEBESAR UMR (PP.No.12 ThN 1997 Tgl. 7 MEI 1997) PENGHASILAN SAMPAI DENGAN SEBESAR UMR MELEBIHI UMR PPh TERUTANG DITANGGUNG PEMERINTAH PPh TERUTANG TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH KETENTUAN INI MULAI BERLAKU TGL. 16 MEI 1997

21 CONTOH PERHITUNGAN PPh Psl 21
ATAS UMR Upah yg diterima sama dgn UMR : A adalah pekerja harian lepas di Pekanbaru yg menerima upah sebesar Rp sebulan. A belum menikah. UMR untuk Pekanbaru adalah Rp Perhitungan PPh Psl 21 adalah : Upah yg diterima : (sama dengan UMR) PTKP : PKP : PPh Terutang : 5% x = (ditanggung Pemerintah) b) Upah yang diterima melebihi UMR : B adalah seorang pekerja lepas di Batam, menerima upah sebesar Rp.500 ribu sebulan. B masih singel. UMR untuk daerah Batam adalah Rp Perhitungan PPh Psl 21 adalah : Upah yg diterima : (diatas UMR) PTKP : PKP : PPh Terutang : 5% x = Gusnardi - Pendidikan Ekonomi

22 PEMOTONGAN BERSIFAT FINAL
UANG TEBUSAN PENSIUN, THT YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS & UANG PESANGON PER 1 JANUARI 1999 PENGHASILAN BRUTO TIDAK ADA PENGURANGAN JUMLAH PENGH BRUTO Rp ATAU KURANG JLH PENGHSLN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp JLH PENGHSLN BRUTO LEBIH DARI Rp DIKECUALIKAN DARI POT PPh Psl 21 TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO TARIF 15% DARI JUMLAH BRUTO PEMOTONGAN BERSIFAT FINAL

23 UANG PESANGON PER 1 JANUARI 1999
PENGHASILAN BRUTO TIDAK ADA PENGURANGAN JUMLAH PENGH BRUTO Rp ATAU KURANG JLH PENGHSLN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp JLH PENGHSLN BRUTO LEBIH DARI Rp DIKECUALIKAN DARI POT PPh Psl 21 TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO TARIF 15% DARI JUMLAH BRUTO PEMOTONGAN BERSIFAT FINAL i

24 TARIF DAN PENERAPANNYA
TENAGA AHLI YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS PETUGAS DINAS LUAR ASS & PENJAJA BRNG BKN PEG. TTP Pengacara - Notaris Akuntan Penilai Arsitek Dokter KOMISI 15% Dari Perkiraan PN Perkiraan PN 40% Jlh Bruto TARIF 10% FINAL

25 TARIF DAN PENERAPANNYA
HADIAH DAN PENGHARGAAN PERLOMBAAN ORANG PRIBADI STATUS WP LUAR NEGERI PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH DARI PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN DGN NAMA/BENTUK APAPUN KPD PESERTA LOMBA PPh PsL 26 TARIF 20% FINAL TARIF 15% FINAL

26 PEMOTONG, OBJEK DAN TARIF PPh Psl 26 Psl 26
BADAN PEMERINTAH SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI PENYELENGGARA KEGIATAN BUT PERWAKILAN PERSHHN LN LAINNYA PEMOTONG PPh PsL 26 OBJEK PENGHASILAN WP LUAR NEGERI DIPOTONG PPh Psl 26 DGN TARIF DIVIDEN,BUNGA,ROYALTY,SEWA,IMBALAN, SEHUBUNGAN DGN JASA,PEKERJAAN, KEGIATAN,HADIAH,DAN PENGHARGAAN, PENSIUN,DAN PEMBYRN BERKLA LAINNYA 20% DARI JLH BRUTO (FINAL) PENGHASILAN DARI PENJUALAN HARTA DI INDONESIA KEC YG DIATUR DLM PSL 4(2) PREMI ASS/REASS YG DIBAYARKAN KPD PERUSHN ASS LUAR NEGERI 20% DARI PERKIRA- AN PENGH NETO PKP SETELAH DIKURANGI PPh BUT DI INDONESIA, KEC PENGH TSB DITANAM KEMBALI DI INDONESIA 20% DARI PKP DIKURANGI PPh BUT Gusnardi - Pendidikan Ekonomi

27 CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh Psl 26
PENGHASILAN KENA PAJAK BUT DI INDONESIA Rp ,00 PPh TERUTANG 10% x Rp ,00 15% x ,00 Rp ,00 30% x Rp ,00 JUMLAH KREDIT PAJAK Rp ,00 SELISIH Rp ,00 PPh YG DIPOTONG (20%) Rp ,00 PENGHASILAN YG DIKIRIM KE KTR PUSAT Rp ,00

28 CONTOH PEMOTONGAN PPh Psl 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TETAP
Arwan bekerja pada PT. Pemilu dengan memperoleh gaji sebulan Sebesar Rp ,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp Arwan menikah dan belum mempuyai anak Gaji Sebulan Rp Pengurangan : Biaya Jbtn (5%x ) Rp 2) Iuran Pensiun Rp Rp Penghasilan netto Rp Penghasilan netto sebulan Rp Penghasilan netto setahun (12 x ) Rp 3) PTKP setahun - utk WP Rp - K/ Rp Rp PKP Setahun Rp PPh Psl 21 terutang : 5% x Rp PPh Psl 21 Sebulan Rp

29 CONTOH PEMOTONGAN PPh Psl 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TETAP
Arwan bekerja pada PT. Pemilu menikah tanpa anak dengan memperoleh gaji sebulan Sebesar Rp ,00 PT.Pemilu mengikuti Program Jamsostek, premi Ass KK dan Ass kematian dibayar oleh pemberi kerja masing2 Rp dan sbln. PT.Pemilu menanggung Iuran THT setiap bln Rp dan Arwan membayar THT Rp PT. Pemilu ikut prog prnsiun (SKMK) membayar Utk Arwan Rp /bln, sedangkan yg dibayarkan Arwan Rp /bln Gaji Sebulan Rp Penambahan : Permi Ass KK Rp Premi Aaa Kematian Rp Pengh. Bruto Rp Pengurangan : 1) Biaya jabatan (5%x ) Rp 2) Iuran Pensiun Rp 3) Iuran THT Rp Rp Penghasilan netto Rp Penghasilan netto sebulan Rp Penghasilan netto setahun (12 x ) Rp 3) PTKP setahun - utk WP Rp - K/ Rp Rp PKP Setahun Rp PPh Psl 21 terutang : 5% x Rp PPh Psl 21 Sebulan Rp Gusnardi - Pendidikan Ekonomi

30 CONTOH POT PPh Psl 21 ATAS PENGH PEGAWAI YG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA SGB SUBJEK PJK DN SDH ADA SEJAK AWAL TAHUN TAKWIM TETAPI BARU BEKERJA PERTENGAHAN TAHUN Arwan bekerja pada PT. Pemilu sebagai pegawai tetap sejak 1 september 2002. Arwan menikah dgn 1 anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp Dan iuran pensiun yang dibayarkan tiap bulan sebesar Rp Gaji Sebulan Rp Pengurangan : Biaya Jbtn (5%x ) Rp 2) Iuran Pensiun Rp Rp Penghasilan netto Rp Penghasilan netto sebulan Rp Penghasilan netto setahun (4 x ) Rp 3) PTKP setahun - utk WP Rp - K/ Rp Rp PKP Setahun Rp 0 PPh Psl 21 terutang : 0

31 CONTOH PEMOTONGAN PPh Psl 21 ATAS GAJI MINGGUAN
Aryadi bekerja pada PT. PAN dengan memperoleh gaji mingguan Sebesar Rp ,00 Aryadi menikah mempuyai 2 anak. Gaji Sebulan ( 4 x Rp ) Rp Pengurangan : Biaya Jbtn (5%x ) Rp Penghasilan netto Rp Penghasilan netto sebulan Rp Penghasilan netto setahun (12 x ) Rp 3) PTKP setahun - utk WP Rp - K/ Rp Rp PKP Setahun Rp 0 PPh Psl 21 terutang : 0 i

32 CONTOH PEMOTONGAN PPh Psl 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL
Arwan pd bln juni 2003 menerima kenaikan gaji menjadi sebulan dan Berlaku surut sejak 1 januari Dgn adanya kenaikan gaji tsb maka Arman Menerima rapel sejumlah Rp (kekurangan gaji utk masa jan- Mei 2003) Untuk Menghitung PPh 21 atas rapel tsb maka terlebih dahulu dihitung kembali PPh 21 Untuk masa Jan-Mei 2003 atas dasar pengh setelah kenaikan gaji, dgn asumsinya sama Gaji Sebulan Rp Pengurangan : Biaya Jbtn (5%x ) Rp 2) Iuran Pensiun Rp Rp Pengh. Neto sebulan Rp Penghasilan netto setahun (12 x ) Rp 2) PTKP setahun - utk WP Rp - K/ Rp Rp PKP Setahun Rp PPh Psl 21 terutang : 5% x Rp PPh Psl 21 Sebulan Rp \pph \psl 21 Jan-Mei seharusnya: 5 x Rp PPh 21 yg sdh dipotong Jan-Mei (5 x ) Rp PPh 21 Utk Rapel Rp

33 PERHITUNGAN PPh Psl 21 ATAS PENGHASILAN KARYAWATI KAWIN
Aryati adalah karyawati dgn status menikah tanpa anak, bekerja pada PT ABC dengan gaji sebulan Rp Aryati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yg pendiriannya telah disyahkan MenKeu sebesar Rp sebulan. Berdasarkan surat ket. Dari pemda setempat, diketahu bahwa suami Aryati tdk mempunyai penghasilan apapun. Gaji Sebulan Rp Pengurangan : Biaya Jbtn (5%x ) Rp 2) Iuran Pensiun Rp Rp Pengh. Neto sebulan Rp Penghasilan netto setahun (12 x ) Rp 2) PTKP setahun - utk WP Rp - K/ Rp Rp PKP Setahun Rp PPh Psl 21 terutang : 5% x Rp PPh Psl 21 Sebulan Rp

34 PERHITUNGAN PPh Psl 21 ATAS PENGHASILAN KARYAWATI KAWIN
Budiarti membayar uang pensiun Rp sebulan. Disamping itu perusahaan Membayarkan Iuran THtT sebesar Rp 9.000/bln, yang dibayarkan Busiarti sebesar Rp 6.000/bln. Gaji Sebulan yg diterima Rp perusahaan membayar iuran Pensiun utk Budiatri sebesar Rp /bln (SK MenKeu) Suami tdk bekerja sesuai Dgn surat keterangan lurah setempat.Premi Ass Kec & kmtn dibayar perusahaan masing2 Rp dan Rp ( Satus K/0) Gaji Sebulan Rp Pengurangan : Biaya Jbtn (5%x ) Rp 2) Iuran Pensiun Rp 3) THT Rp Rp Pengh. Neto sebulan Rp Penghasilan netto setahun (12 x ) Rp 2) PTKP setahun - utk WP Rp - K/ Rp Rp PKP Setahun Rp PPh Psl 21 terutang 5% x Rp 4.800 PPh Psl 21 Sebulan Rp 400

35 Pendiriannya telah disyahkan KepMenKeu sebesar Rp 60.000/bln
PENGHITUNGAN POT PPh PsL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA : JASA PRODUKSI,TANTIEM,GRAFIKASI, THR,BONUS,PREMI DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YG SIFATNYA TDK TETAP YG DIBERIKAN SEKALI /THN Edi Lestaluhu SE (TK) bekerja pada PT.ABC dengan memperoleh gaji sebesar Rp / bln. Dalam tahun yg sama Edi Lestaluhu menerima bonus sebesar Rp Setiap bulannya ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang Pendiriannya telah disyahkan KepMenKeu sebesar Rp /bln A. PPh 21 atas gaji dan Bonus: Gaji Setahun Rp Bonus Rp Penghasilan Bruto Rp Pengurangan : Biaya Jbtn (5%x ) Rp 2) Iuran Pensiun Rp Rp Pengh. Neto setahun Rp PTKP Rp PPh 21 terutang (5%) Rp B. PPh 21 atas Gaji : Gaji Setahun Rp Pengurangan : 1) Biaya Jbtn (5%x ) Rp 2) Iuran Pensiun Rp Rp Pengh. Neto setahun Rp PTKP Rp PPh 21 terutang (5%) Rp C. PPh atas Bonus : Rp – = Rp i

36 PENGHITUNGAN POT PPh PsL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA : JASA PRODUKSI,TANTIEM,GRAFIKASI, THR,BONUS,PREMI DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YG SIFATNYA TDK TETAP YG DIBERIKAN SEKALI /THN Rani (TK ) bekerja pada PT XYZ dengan gaji Rp / bln. Perusahaan ikut Dalam program jamsostek. Premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian dibayar Oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp dan Rp Perusahaan Juga membayar iuran THT Rp / bln. Rani membayar iuran pensiun dan THT Masing 2 Rp dan Rp dalam thn berjalan menerima bonus Rp 2 juta. A. PPh 21 atas gaji dan Bonus: Gaji Setahun Rp Bonus Rp Premi asuransi (KK +K) Rp Penghasilan Bruto Rp Pengurangan : Biaya Jbtn (5%x ) Rp Iuran Pensiun Rp THT Rp Rp Pengh. Neto setahun Rp PTKP Rp PPh 21 terutang (5%) 0 B. PPh 21 atas Gaji : Gaji Setahun Rp Pengurangan : 1) Biaya Jbtn (5%x ) Rp 2) Pensiun +THT Rp Rp Pengh. Neto setahun Rp PTKP Rp PPh 21 terutang (5%) 0 C. PPh atas Bonus : Pph gaji&bonus – pph gaji saja Gusnardi - Pendidikan Ekonomi

37 PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh 21 ATAS PENGHASILAN YG SELURUH/ SEBAGIAN DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING
Van Basten adalah seorang karyawan dengan gaji pada bulan Maret 2002 Sebesar US $ 2,000/ bulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Maret 2002 berdasarkan Kep-MenKeu adalah Rp 8.500/ US $ 1. Van Bastem menikah dengan 1 anak. Gaji Sebulan Rp Pengurangan : Biaya Jbtn (5% x ) Rp Rp Pengh. Neto sebulan Rp Penghasilan netto setahun (12 x Rp 2) PTKP setahun - utk WP Rp - K/ Rp Rp PKP Setahun Rp PPh Psl 21 terutang : 5% x Rp 15% x Rp PPh Psl 21 Setahun Rp PPh Psl 21 sebulan Rp

38 PERHITUNGAN PPh Psl 21 ATAS PENGHASILAN KARYAWAN KAWIN YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK
Hendra (K-3) bekerja pada PT.ABC dengan menrima gaji Rp / bln. Kepada Pegawai tsb diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 5.000/ bln. Iuran pensiun yang Dibayar Hendra Rp / bln Gaji Sebulan Rp Tunjangan pajak Rp Pengh. Bruto sebulan Rp Pengurangan : Biaya Jbtn (5% x ) Rp 2) Iuran Pensiun Rp Rp Pengh. Neto sebulan Rp Penghasilan netto setahun (12 x ) Rp 2) PTKP setahun - utk WP Rp - K/ Rp Rp PKP Setahun Rp PPh Psl 21 terutang : 0