Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MENGURUS IZIN USAHA   Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan.

Diterbitkan olehVeronika Hermawan Telah diubah "6 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "MENGURUS IZIN USAHA   Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan."— Transcript presentasi:

1 MENGURUS IZIN USAHA   Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan memiliki izin , kecuali bagi usaha kecil yang sudah menetap wajib memilikinya. Maksud dari izin tersebut adalah mewujudkan pembinaan , pengarahan , dan pengawasan kegiatan usaha.

2 MACAM MACAM IZIN USAHA 1. Izin perinsip 2. Izin penggunaan tanah 3. Izin mendirikan bangunan (IMB ) 4. Izin gangguan 5. Izin tempat usaha (SITU ) 6. Izin usaha perdagangan ( SIUP ) 7. Wajib daftar perusahaan 8. Izin – izin Departemen

3 PENGURUSAN IZIN 1. Memenuhi persyaratan 2. Menghubungi instansi
yang berwenang 3. Mengisi form isian

4 SEKIAN TERIMA KASIH

Download ppt "MENGURUS IZIN USAHA   Sebelum usaha dimulai , satu tahap yana tidak boleh dilupakan adalah masalah perizinan. Tidak semua jenis usaha kecil diwajibkan."

Presentasi serupa

Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd

Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
SUMBER: www.kemenperin.go.id/jawaban_attachment.php?...‎ Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:

SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
USAHA DAGANG.

USAHA DAGANG.
Bab 2 menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha

Bab 2 menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.

BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
Aspek Perijinan dalam Kewirausahaan

Aspek Perijinan dalam Kewirausahaan
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.

Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.

Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.
Tata Cara Izin Peternakan (Kab. Cianjur)

Tata Cara Izin Peternakan (Kab. Cianjur)
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I

Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.

Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
Wajib Daftar Perusahaan. Dasar Hukum Daftar Perusahaan UU No. 3 Tahun 1982 tetang Wajib Daftar Perusahaan SK Memperidag No. 12/MPP/Kep/1/1998 jo SK Menperindag.

Wajib Daftar Perusahaan. Dasar Hukum Daftar Perusahaan UU No. 3 Tahun 1982 tetang Wajib Daftar Perusahaan SK Memperidag No. 12/MPP/Kep/1/1998 jo SK Menperindag.
Segi Hukum Kartu Kredit

Segi Hukum Kartu Kredit
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)
Persiapan pendirian usaha

Persiapan pendirian usaha
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO

PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha

Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha

Presentasi serupa

Iklan oleh Google