DINAMIKA POLUGRI INDONESIA

Presentasi berjudul: "DINAMIKA POLUGRI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 DINAMIKA POLUGRI INDONESIA
a. policy b. action Polugri (KJ. Holsty): a. initiative b. respond Polugri mengandung unsur keajegan (kesinambungan)berupa nilai-nilai dan perubahan yang menyangkut strategi, prioritas, dan cara-cara memperjuangkan kep. Nas.

2 Kep. Nas.(Norman J. Padelford dlm Sriyono) “national interest of a country is what its governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security, and economic wellfare” Perinsip: bebas aktif, namun bebas memiliki penafsiran yang luwes dan lebih longgar (bisa ditafsirkan bebas memilih tindakan dan menentukan sikap terhadap persoalan internasional) tetapi tidak bermakna netral, sementara aktif memiliki makna yang permanen.

3 DIPLOMASI PASCA KEMERDEKAAN
MENCARI PENGAKUAN INTERNASIONAL a. Belanda dan sejumlah negara loain (AS, Eropa) tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. b. Upaya memperoleh pengakuan dilakukan dengan: -diplomasi; jalur bilateral dengan Belanda, dan PBB -militer Beberapa kegiatan diplomasi Indonesia a. Linggar Jati ditandatangani 25 Maret ’47 (Indonesia-Belanda) b. Renville Januari’ 48 (Indonesia- Belanda) c. Konferensi Meja Bundar 27 Des. ’49 Agresi Belanda 1 Juli menghasilkan resolusi PPB yang isinya: a. Seruan agar RI dan Belanda menghantikan permusuhan b. Menyelesaikan perselisihan dengan bantuan komisi arbitrase atau cara damai lainnya c. Melaporkan kemajuan yang dicapai kepada DK PBB.

4 Lanjutan Setelah agresi Belanda II PBB mengeluarkan resolusi :
a. Seruan pada kedua belah pihak agar menghentikan aksi militer. b. Belanda membebaskan para pemimpin RI dan mengembalikan mereka beserta pemerintahannya ke Yogyakarta. c. Melanjutkan perundingan atas dasar kesepakatan Linggar Jati dan Renville d. Membentuk United Nations Commission for Indonesia (UNCI) menggantikan Committee of Good Offices. Desakan PBB dan tekanan TNI memaksa Belanda menyetujui penyelesaian melalui KMB di Den Haag paling lambat 31 Des. ’49 Ketidakmampuan Belanda menyelesaikan secara militer maka diadakan konferensi pendahuluan pada Feb. ’49 Persetujuan awal (yg dikenal sebagai perjanjian Roem-Roijen) ditandatangani pada 7 Mei ’49. 27 Des. ’49 Belanda mengakui RIS sebagai hasil KMB

5 MASALAH IRIAN BARAT Menurut hasil KMB, setelah setahun status Irian akan dibicarakan Desember ’50 diadakan konferensi Irian Barat di Dehaag, delegasi Indonesia dipimpin oleh Melu M. Roem Belanda menolak menyerahkan Irian Barat, keadaan menjadi lebih sulit ketika Australis bersekutu dengan Belanda karena kuatir Indonesia juga akan menuntut Irian Timur (Papua New Guinea). Indonesia memainkan kartu Moscow sehingga menghasilkan bantuan militer dan ekonomi. John Allison Dubes AS di Jakarta th ’57 mencatat: “Kepentingan kita lebih terletak pada membuat Indonesia tetap berada di luar blok komunis daripada menggkhawatirkan terganggunya perasaan Belanda” Agustus ’60 Pres. Sukarno menumumkan pemutusan hub. Diplomatik dengan Belanda. Indonesia memainkan kartu AS dengan cara Pres Sukarno mengunjungi Washington April ’61, dengan hasil pres Kennedy bersedia mengirim tim peneliti ke Indonesia untuk mlihat kemungkinan bantuan ekonomi ke Indonesia, dan AS bersedia menekan Belanda untuk berunding. Persetujuan dicapai pada 15 Agustus 1962 : (a) penyerahan administrasi (Irian Barat) dari PBB ke Indonesia, (b) referendum, (c) mengibarkan Bendera Indonesia disamping bendera PBB

6 Kunci Kemenangan Diplomatik Indonesia
Keberhasilan meraih dukungan AS dan US untuk menekan dan mengisolasi Belanda Kuatnya karakter Sukarno dalam negosiasi dengan AS dan US, dan memobilisir dukungan politik dalam negeri. Dukungan kekuatan militer

7 MENGHADAPI DUA ADI DAYA
AS pada th ’51 menawarkan Mutual Security Act (MSA) berupa bantuan militer, ekonomi, dan tehnik dengan konsekuansi Indonesia harus terikat dengan blok Barat Atas desakan parlemen, Indonesia menerima bantuan tersebut tetapi dengan menghapus seluruh syarat yang diajukan AS, dan AS menolak. Hingga awal tahun 50-an ini hubungan Indonesia dengan Barat sudah cukup banyak, atas mosi dari Perlemen Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan US pada th. ‘53. Secara diplomatis hubungan ini adalah implementasi dari penafsiran bahwa perinsip bebas bukan hanya berarti tidak memihak melainka5n juga menjaga jarak yang seimbang. Implementasi dari perinsip bebas ini juga Indonesia menggagas dan menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika th. ‘55 di Bandung.

8 KONFRONTASI DENGAN MALAYSIA
27 Mei ’61 Perdana menteri Malaysia Tuanku Abdul Rachman mengusulkan federasi Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara (Brunei) dan disetujui Sukarno. 8 Des. ’62 pecah pemberontakan di Brunei yang dilakukan oleh pendukung Partai Rakyat, dan mendapat simpatik Indonesia karena gerakan itu diniali New Emerging Forces (Nefos). Tuanku Abdul Rachman menuduh Indonesia terlibat dalam pemberontakan itu. Sukarno menuduh bahwa Malaysia merupakan manifestasi neokolonealisme.

9 KERJASAMA ASEAN Masa Sukarno diplomasi dan polugri Indonesia bersifat revolusioner dan berorientasi pada terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa . Masa Orba (Suharto) lebih pragmatis, berorientasi pada pembangunan ekonomi, dan berkeingginan untuk berperan di kawasan. Suharto: polugri Indonesia kedepan adalah untuk memperbaiki hubungan internasional Asia-Afrika termasuk non-blok. Prioritas adalah keamanan Asia Tenggara. 8 Agustus ’67 ikut membentuk ASEAN di Bangkok. Terbentuknya ASEAN menandai rekonsiliasi Malaysia –Indonesia (konfrontasi), Malaysia-Singapur (pemisahan), dan Malaysia-Filipina (masalah Sabah). Terbentuknya ASEAN mengundangg simpatik AS dan Jepang, walaupun menimbulkan kritik bahwa AS telah berhasil menancapkan hegemoninya di Asia Tenggara. Namun masalah Timor-Timur merupakan perubahan (kekalahan) diplomasi Indonesia.