KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
PUSDIKLAT TENAGA KESEHATAN BPPSDM KESEHATAN

2 LATAR BELAKANG Berdasarkan visi dan misi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 – 2014 adalah masyarakat yang mandiri dan berkeadilan. Pusdiklatnakes sebagai bagian integral dari subsistem Kemenkes dengan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesehatan, melaksanakan pelatihan yang memiliki standar dan mutu yang baik. Salah satunya pelaksanaan pelatihan bimbingan dan konseling.

3 B. TUJUAN Berperan sebagai pelatih yang kompeten pada pelatihan bimbingan dan konseling di Institusi Pendidikan Kesehatan. Peran sebagai Pembimbing akademik yang melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Perguruan Tinggi masing-masing

4 C. DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru/Dosen,Pasal 54 ayat (6) menyatakan beban kerja Guru/Dosen Bimbingan dan Konseling atau Konselor Peraturan Pemerintah No.17/2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.27 Tahun 2008 mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Untuk dapat diangkat sebagai konselor,seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi SK Mendikbud No.025/D/1995 tentang Bimbingan dan Konseling

5 D. PERMASALAHAN UMUM BIMBINGAN DAN KONSELING
Keberhasilan dari terselenggaranya pendidikan adalah lahirnya mahasiswa yang lulus tepat waktu, berprestasi dan terampil mampu berkompetensi di masyarakat, yang berfokus pada suasana pembelajaran yang kondusif, penyesuaian diri terhadap aspek pribadi, belajar, sosial dan karier

6 Fenomena yang sering muncul diantaranya seperti kemampuan beradaptasi dengan teman, dosen, dan lingkungan, kesulitan belajar, hubungan dosen – mahasiswa, konflik internal, dan masalah lainnya.

7 PEMBELAJARAN BK Dinamisasi dan penggalian harapan peserta serta membangun komitmen belajar peserta Menyiapkan peserta sebagai individu yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku Penjajakan awal peserta dengan memberikan test

8 3. METODE PEMBELAJARAN Orientasi kepada Peserta
Peran serta aktif Peserta Pembinaan iklim yang demokratis Pengalaman praktik

9 KURIKULUM BK Terdiri dari : Materi Dasar
- Kebijakan Bimbingan dan Konseling Materi Inti : 9 Materi Materi penunjang : 2 Materi Jumlah : 30 JPL

10 PELATIHAN BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI DOSEN DIKNAKES
TAHUN PELATIHAN BK PELAKSANAAN PELATIHAN 2012 30 ORANG 11 – 14 SEPT 2012 1 – 4 OKT 2012

11 NO INSTITUSI 1. Poltekes Provinsi NAD 2. Poltekes Provinsi Jambi 3. Poltekes Provinsi Jawa Timur 4. Poltekes Provinsi Kalimantan Barat 5. Poltekes Provinsi Kalimantan Selatan 6. Poltekes Provinsi Kalimantan Timur 7. Poltekes Provinsi Sulawesi Tenggara 8. Poltekes Provinsi Sulawesi Utara 9. Poltekes Provinsi Maluku 10. Poltekes Provinsi Jawa Barat 11. Poltekes Provinsi DKI Jakarta (Poltekes I, II, III) 12. Poltekes Provinsi NTB 13. Poltekes Provinsi Sumatera Barat 14. Poltekes Provinsi Kepulauan Riau

12 NO. INSTITUSI 15. Poltekes Provinsi Sumatera Selatan 16. Poltekes Provinsi Bengkulu 17. Poltekes Provinsi Bandar Lampung 18. Poltekes Provinsi Jawa Tengah 19. Poltekes Provinsi Bali 20. Poltekes Provinsi Sumatera Utara 21. STIKES Medistra Indonesia 22. AKBID Suka Wangi Bekasi 23. AKBID Budi Kemuliaan 24. STIKES Widya Dharma Husada

13 TERIMA KASIH