PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Presentasi berjudul: "PERIZINAN PENANAMAN MODAL"— Transcript presentasi:

1 PERIZINAN PENANAMAN MODAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Januari 2010

2 PRINSIP DASAR PENANAMAN MODAL
1. Perlakuan yang sama 4. Jaminan kepastian hukum PRINSIP DASAR UU. 25/2007 2. Tidak mensyaratkan modal minimum 5. Penyelesaian sengketa Kemudahan Investasi: a. Pemberian fasilitas b. Pelayanan izin dan informasi 3. Jaminan untuk melakukan repatriasi modal dan keuntungan

3 PRINSIP DASAR PELAYANAN
MUDAH : alur proses penyelesaian permohonan sederhana dalam pengertian mudah dipahami dengan persyaratan yang sederhana CEPAT : waktu proses penyelesaian permohonan singkat TEPAT : kesesuaian produk dengan ketentuan peraturan perundangan AKURAT : pemberian fasilitas impor mesin, barang dan bahan sesuai dengan kebutuhan produksi TRANSPARAN & AKUNTABEL : alur proses penyelesaian permohonan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan 3

4 MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN
CERMATI antara lain : apakah bidang usahanya terbuka ? adakah syarat Rekomendasi ? apakah bidang usaha yang akan diajukan termasuk bidang usaha yang bisa mendapatkan fasilitas ? PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN Dilampiri dengan semua persyaratan INVESTOR PERMOHONAN DIKEMBALIKAN karena belum lengkap dan benar dengan diberi catatan atas kekurangan data dll SELF ASSESSMENT (Check List) TATA USAHA Administrasi penomoran Surat Persetujuan/ Perizinan TANDA TERIMA PERMOHONAN Not OK FRONT OFFICE Penelitian formulir permohonan dan lampiran oleh Petugas FO OK BACK OFFICE : Proses Penerbitan Surat Persetujuan / Perizinan PERMOHONAN DITERIMA (Lengkap dan benar) 4

5 DASAR HUKUM PENILAIAN PERMOHONAN
UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal Per Pres No. 77 Tahun 2007 Jo Per Pres No.111 Tahun 2007 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Per Pres No. 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Peraturan Perundangan Sektoral

6 PROSEDUR PERIZINAN INVESTASI (RENCANA)
Perizinan penanaman modal dibedakan atas : Bidang usaha yang tidak mendapat fasilitas fiskal, Bidang usaha yang mendapat fasilitas fiskal *) : Perusahaan tidak memerlukan fasilitas fiskal Perusahaan memerlukan fasilitas fiskal Fasilitas Fiskal : *) Peraturan Menteri Keuangan No 176 Tahun 2009 Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin/Peralatan Pembebasan Bea Masuk Impor Bahan Baku/Penolong ( PP No 62 Tahun Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh) Badan )

7 PERSIAPAN KONSTRUKSI IZIN USAHA KOMERSIAL
MEKANISME PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS FISKAL DAN DI BIDANG USAHA YANG MENDAPAT FASILITAS FISKAL TETAPI PERUSAHAAN TIDAK MEMERLUKAN FASILITAS FISKAL PENDAFTARAN PERSIAPAN Notaris PENDAFTARAN Pengesahan Badan Hukum Dep. Hukum dan HAM PENDAFTARAN KONSTRUKSI Pem. Daerah, antara lain : Izin Lokasi Hak Atas Tanah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan (HO/UUG) API-P RPTKA/TA.01/IMTA Non FISKAL Izin Operasional Departemen Teknis IZIN USAHA KOMERSIAL PENDAFTARAN – diterbitkan dalam 1 HARI KERJA - Wajib bagi PMA - Dapat dilakukan oleh PMDN bila diperlukan 7

8 PERSIAPAN KONSTRUKSI KOMERSIAL
MEKANISME PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA YANG MENDAPAT FASILITAS FISKAL DAN PERUSAHAAN MEMERLUKAN FASILITAS FISKAL PENDAFTARAN PERSIAPAN Notaris PENDAFTARAN Pengesahan Badan Hukum Dep. Hukum dan HAM IZIN PRINSIP PENDAFTARAN Pemerintah Daerah, antara lain : Izin Lokasi Hak Atas Tanah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan (HO/UUG) SP PABEAN BARANG MODAL USULAN FASILITAS PPh BADAN FISKAL KONSTRUKSI API-P RPTKA/TA.01/IMTA Non FISKAL Izin Operasional Departemen Teknis IZIN USAHA FISKAL SP PABEAN BAHAN BAKU KOMERSIAL IZIN PRINSIP diterbitkan dalam 3 HARI KERJA

9 TERIMA KASIH 9

10 PROSEDUR PERIZINAN INVESTASI

11 EXISTING PROSEDUR PERSIAPAN KONSTRUKSI KOMERSIAL
MEKANISME PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS FISKAL EXISTING PROSEDUR PMA PMDN PERSIAPAN SURAT PERSETUJUAN Notaris Pengesahan Badan Hukum Dep. Hukum dan HAM Notaris Pengesahan Badan Hukum Dep. Hukum dan HAM SURAT PERSETUJUAN KONSTRUKSI Pem Provinsi/Kabupaten/Kota : Izin Lokasi Hak Atas Tanah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan (HO/UUG) BKPM ( Fasilitas Non Fiskal ) APIT RPTKA/TA.01/IMTA Izin Operasional Departemen Teknis IZIN USAHA TETAP KOMERSIAL SURAT PERSETUJUAN - diterbitkan dalam 10 hari kerja 11

12 EXISTING PROSEDUR PERSIAPAN KONSTRUKSI KOMERSIAL
MEKANISME PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA YANG MENDAPAT FASILITAS FISKAL Mekanisme perizinan penanaman modal di bidang usaha yang mendapat fasilitas fiskal EXISTING PROSEDUR PMA PMDN PERSIAPAN SURAT PERSETUJUAN Notaris Pengesahan Badan Hukum Dep. Hukum dan HAM Notaris Pengesahan Badan Hukum Dep. Hukum dan HAM SURAT PERSETUJUAN KONSTRUKSI BKPM ( Fasilitas Non Fiskal ) APIT RPTKA/TA.01/IMTA Pem Provinsi/Kabupaten/Kota : Izin Lokasi Hak Atas Tanah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan (HO/UUG) BKPM ( Fasilitas Fiskal ) SP Pabean Barang Modal SP Pabean Bahan Baku Usulan Fasilitas PPh Badan Izin Operasional Departemen Teknis IZIN USAHA TETAP KOMERSIAL SURAT PERSETUJUAN - diterbitkan dalam 10 hari kerja 12