PENGENTASAN KEMISKINAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Presentasi berjudul: "PENGENTASAN KEMISKINAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT"— Transcript presentasi:

1 PENGENTASAN KEMISKINAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEREKONOMIAN INDONESIA

2 PENDAHULUAN Adanya korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi Semakin tinggi pertumbuhan PDB, semakin besar perbedaan si kaya dan si miskin PDB adalah barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia tanpa memedulikan siapa yang membuat dan siapa yang memilikinya. PDB yang terbentuk bisa dimiliki oleh orang atau perusahaan asing atau segelintir orang Indonesia saja, tanpa rakyat banyak menikmatinya.

3 Indikator kesenjangan
Pendekatan : axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan axiomatic dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson koefisien gini

4 Koefisien Gini - Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan Bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan. - Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabilai nilai koefisien gini berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7. Ketimpangan sedang dengan nilai gini antara 0,36-0,49, dan ketimpangan dikatakan rendah dengan koefisien gini antara 0,2-0,35.

5 Indikator kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan kalori per hari. Terdapat beberapa indikator kemiskinan yang biasa digunakan, yaitu indikator: 1. Kemiskinan relatif 2. Kemiskinan absolut 3. Kemiskinan kultural 4. Kemiskinan struktural

6 Kemiskinan Relatif Seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif, jika pendapatannya berada di bawah pendapatan di sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut, ia berada di lapisan paling bawah. Bisa jadi meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena dibanding masyarakat di sekitarnya, pendapatannya dinilai rendah, ia termasuk miskin. Amerika Serikat menggunakan indikator kemiskinan semacam ini.

7 Kemiskinan Absolut Dilihat dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan). Jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ia disebut miskin. Indonesia menggunakan indikator kemiskinan jenis ini

8 Kemiskinan Kultural & Struktural
Dikaitkan dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespons usaha-usaha pihak lain yang membantunya keluar dari kemiskinan tersebut Kemiskinan struktural Kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin, sehingga memunculkan masalah- masalah struktural ekonomi yang makin meminggirkan peranan orang miskin.

9 Garis Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur garis kemiskinan dengan pendekatan konsumsi sejalan dengan pendekatan Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut diukur dari kemampuan membeli bahan makanan ekuivalen dengan 2100 kalori per kapita per hari dan biaya untuk memperoleh kebutuhan minimal akan barang/jasa, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan.

10 Garis Kemiskinan VV Bhanoji Rao menghitung garis kemiskinan dengan memperhitungkan kebutuhan kalori per hari minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup layak sebagai dasar, kemudian diambah lagi dengan keperluan untuk kehidupan dasar yang sifatnya sosial, misalnya untuk pemeliharaan kesehatan, sekolah, dsb. Prof Sayoga membedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan. - Garis kemiskinan untuk pedesaan setara dengan 240 kg beras per kapita per tahun, sedangkan untuk perkotaan setara dengan 360 kg beras per kapita per tahun. - Garis kemiskinan ditetapkan setelah survei di seluruh Indonesia pada 1973. Bhanoji Rao : peneliti dr Singapore Sayoga : rektor IPB (bapak sosiologi & ekonomi)

11 SEBAB STRUKTURAL KEMISKINAN DI INDONESIA
Ketidakmampuan mengelola sumber daya alam secara maksimal; Kebijakan ekonomi yang tidak berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi Kesalahan mendasar dalam asumsi perekonomian Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin diatasi jika ekonomi tumbuh minimal (misalnya) 6,5 %. Asumsi demikian salah, karena: - Yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya adalah masyarakat miskin. - Pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal berbeda. Orang yang menganggur belum tentu miskin. - Ilustrasi: 1 % pertumbuhan diasumsikan mampu menampung tenaga kerja baru, maka pertumbuhan 6.5 % hanya mampu mempekerjakan 1,3 juta-2,6 juta tenaga kerja dan tidak ada jaminan bagi penduduk miskin yang mencapai puluhan juta jiwa.

12 Kelemahan dalam program penanggulangan kemiskinan
Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan; Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi; Lebih bersifat karitatif daripada transformatif; Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek; Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’; Asusmsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

13 Kebijakan pemerintah menanggulangi kemiskinan
Orde baru : KUD, Wajar 9 tahun, Pengembangan puskesmas Repelita : IDT, Pembangunan sarana prasarana Jaring Pengaman sosial (JPS)

14 Pemberantasan kemiskinan
Penerbitan undang-undang pemberantasan kemiskinan sehingga program pengurangan kemiskinan lebih diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat Program pemberantasan harus bersifat multi-sektor Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah sehingga program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aktual masyarakat dapat lebih tergali. Masyarakat dijadikan subjek dan bukan sekedar objek program Pertanggungjawaban program tidak saja pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat Program yang berkesinambungan Ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan.

15 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayan merupakan suatu penumbuhan kemandirian melalui pemberian kekuatan atau daya untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri , profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedekasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global, Sehingga mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi menghadapi globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia. (Suprapto, 2010)