PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Presentasi berjudul: "PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG"— Transcript presentasi:

1 PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Oleh; DR.KOMARUDIN, MAP Disampaikan pada Acara Pembekalan Koordinator DPL KKN Terpadu Posdaya UMT Tahun 2015

2 Kondisi Demografis Kabupaten Tangerang 2008 - 2012
Persentase Penduduk Miskin Tahun Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun

3 Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Tangerang 2008-2013
Target LPE dan IPM Kab. Tangerang Tahun

4

5 DATA POLA RUANG KABUPATEN TANGERANG

6 VISI DAN MISI RPJMD 2013 - 2018 VISI :
1. Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat 2. Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat 3. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius 4. Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar serta keterpeliharaan lingkungan 5. Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional,berwibawa,transparan dan bertanggung jawab VISI : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

7 ISU STRATEGIS Pengembangan Sistem Transportasi
Penaggulangan Banjir, Rob dan Genangan Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengendalian Pemanfaatan Ruang

8 ISU STRATEGIS (Lanjutan..)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi MBR Penguatan Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan, Pemerataan dan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral

9 ISU STRATEGIS (Lanjutan..)
Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Ketenagakerjaan Peningkatan Iklim Investasi dan ekonomi daerah Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Moral dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Pengendalian Kependudukan yang lebih serasi dan berimbang

10 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Tahun 1 Infratruktur Pendidikan, kesehatan, jalan Tahun 2 Pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi Tahun 3 - 5 Penguatan ADD, Peningkatan kesejateraan Pekerja Sosial Masyarakat Tahun5 Tahun 1- 5 Reformasi birokrasi, penciptaan iklim investasi, pendapatan daerah

11 Tema Pembangunan Tahun 2015 :
“Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Untuk Mencapai Standar Pelayanan Minimal”

12 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH T.A 2015
KODE URAIAN 2014 2015* % (-/+) 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 28% 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 27% 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 48% 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 34% 1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.2 Dana Perimbangan 12% 1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 5% 1.2.2 Dana Alokasi Umum 10% 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 44% 1.2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -14% 1.3.1 Pendapatan Hibah -17% 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya -19% 1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 261% Jumlah pendapatan

13 PROYEKSI BELANJA DAERAH T.A 2015
KODE URAIAN 2014 2015* % (-/+) 2 BELANJA DAERAH 2.1 Belanja Tidak Langsung 15% 2.1.1 Belanja Pegawai 14% 2.1.4 Belanja Hibah 13% 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 40% 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa 20% 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 44% 2.2 Belanja Langsung Jumlah Belanja Surplus/Defisit ( ) ( )

14 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH T.A 2015
KODE URAIAN 2014 2015* % (-/+) 3 PEMBIAYAAN DAERAH  32% 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 35% 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan Jumlah penerimaan pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan  0 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 100% Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Netto 32%

15 1 1 1 2 3 2 Tipologi 1 Permukiman Nelayan Pesisir :
Tipologi Perwilayahan Kabupaten Tangerang Tipologi 1 Permukiman Nelayan Pesisir : Lingkungan sebagian miskin & kumuh Kualitas rumah tidak layak Krisis Air Bersih dan Sanitasi Buruk Banjir (Muara Sungai, ROB) Sebagian merupakan Squaters Area (sempadan sungai, pantai, tanah milik spekulan) 1 1 1 Tipologi 3 Permukiman Perkotaan dan industri : Lingkungan sebagian padat dan kumuh Sebagian infrastruktur jalan permukiman tercampur dengan jalan untuk pabrik dan industri (Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja) Sanitasi belum terlayani dengan baik Air sebagian besar sudah menggunakan jaringan perpipaan. 2 3 Tipologi 2 Perkampungan, dengan basis ekonomi utama pertanian: Lingkungan sebagian miskin & kumuh Kualitas rumah tidak layak Beberapa lokasi cenderung terisolir karena jaringan jalan belum memadai. Sanitasi belum terlayani dengan baik 2

16 KONDISI EKSISTING YANG DIHADAPI :
ABRASI PANTAI SARANA PENGELOLAAN PERIKANAN YANG TERBATAS PENDANGKALAN SUNGAI PERMASALAHAN SAMPAH PERMASALAHAN RUMAH KUMUH, KESEHATAN, PENDIDIKAN, DLL

17 TANTANGAN PENGELOLAAN WILAYAH UTARA KABUPATEN TANGERANG
Belum optimalnya penataan sarana/prasarana yang serasi dan seimbang untuk setiap kawasan pesisir dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat Masih rendahnya kualitas hidup khususnya pada aspek kesehatan, aspek pendidikan termasuk sosial ekonomi. Belum optimalnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan dihubungkan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal. Belum meratanya pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir Belum optimalnya penataan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

18 POTENSI PEMBANGUNAN WILAYAH UTARA

19

20 STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH UTARA

21 Aspek dalam Pemberdayaan
Menciptakan iklim atau suasana agar masyarakat berkembang(enabling) Memperkuat potensi atau daya yg dimiliki masyarakat ( empowering). Memberikan masukan sbg input, pembukaan akses terhadap peluang. Melindungi, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yg kuat.

22 PEMBERDAYAAN = PROSES TRANSFORMASI POWER PADA YANG LEMAH MENUJU KEMANDIRIAN
100 WATT 5 WATT LUMPUH BERDAYA

23 Pendekatan Dalam Pemberdayaan
Terarah, ditujukan lagsung kepada yg memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya. Harus langsung mengikutsertakan masyarakat yang menjadi sasaran. Menggunakan kelompok

24 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3 ELEMEN 3 TINGKATAN 3 DIMENSI PEMAMPUAN MASYARAKAT PELIBATAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT PEMBERIAN TANGGUNG JAWAB YG JELAS KPD MASYARAKAT Tingkat INDIVIDU Tingkat ORGANISASI Tingkat MASYARAKAT POLITIK : partisipasi masy. dalam proses penetapan kebijakan publik EKONOMI : akses masy atas peluang dan sumber-sumber pendapatan utk hidup & berkembang layak SOSIAL : akses masy atas pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, dll

25 Indikator Pemberdayaan
Kebebasan mobilitas Terlibat dalam pembuatan keputusan Keterlibatan dalam kampanye/prptes Kontribusi thd keluarga secara ekonomi. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga Kemampuan membeli komoditas kecil Kemampuan membeli komoditas besar Kesadaran hukum atau politik

26 Program Penguatan Infrastruktur Dasar
Peningkatan jalan lingkungan, jalan penghubung antar Desa, sanitasi, pencegahan banjir, air bersih Pelaksana: Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Kecamatan, dan Kelompok masyarakat

27 PROGRAM GEBRAK PAKUMIS.....

28 PROGRAM GEMARIPAH (GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI SAMPAH)
Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan Pelaksana: BAPPEDA, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, BLHD, Dinas Cipta Karya dan Kelompok Masyarakat pemberdaya dan pengelola

29 Program GERBANG MAPAN (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai)
Peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat pantai Pelaksana: BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BKP3M, Dinas Bina Marga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disnakertrans dan Kelompok masyarakat

30 Pengembangan ekonomi mikro bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Program GEBRAK SIPINTAR (Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam Tanpa Agunan dan Resiko) Pengembangan ekonomi mikro bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pelaksana: Dinas KUKM dan lembaga keuangan yang bersedia bekerjasama

31 Pengembangan DESA MANTAP (Desa Mandiri Tahan Pangan)
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Lumbung Pangan Masyarakat, pengembangan hidroponik dan tabulampot Pelaksana: BAPPEDA, Disperindag, BPMD, KUKM, Sekretariat Daerah, Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat

32 Terima Kasih