Kewajiban hukum Chapter 5.

Presentasi berjudul: "Kewajiban hukum Chapter 5."— Transcript presentasi:

1 Kewajiban hukum Chapter 5

2 Tanggung jawab ke stakeholder
KAP vs Hukum KAP Audit SPAP Tanggung jawab ke stakeholder Hukum Perusahaan SAK Laporan keuangan

3 Audit proses dan kewajiban hukum Support by working papers
Perikatan audit SPAP 4 types of audit report Audit report Audit process Audit opinion Support by working papers Hukum

4 Lingkungan yang dihadapi oleh praktek akuntan publik.

5 Lingkungan hukum Yang berubah
Para profesional audit mempunyai tanggung jawab di bawah hukum untuk memenuhi apa yang telah dicantumkan dalam kontrak dengan klien mereka. Mereka bertanggung jawab terhadap para klien bila ada kegagalan dan/atau ketidakmampuan melaksanakan kontrak sehingga mereka gagal menyajikan pelayanan yang baik atau tidak memperhatikan keamanan.

6 Membedakan antara “kesalahan bisnis, kesalahan audit dan resiko audit” bisa menyebabkan tuntutan.

7 Business Failure, Audit Failure, and Audit Risk
Kesalahan penerapan prosedur Audit risk Bangkrut Tidak menemukan masalah

8 Business Failure, Audit Failure, and Audit Risk
Kesalahan Usaha (Business failure) Terjadi bila usaha tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman atau tidak dapat memenuhi harapan para pemegang saham karena keadaan ekonomi atau keadaan usaha seperti : resesi, manajemen yang tidak bermutu, adanya persaingan usaha yang tidak terduga, ekstrim adalah kebangkrutan

9 Business Failure, Audit Failure, and Audit Risk
Kesalahan audit (Audit failure) Terjadi ketika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena tidak memenuhi syarat yang tercantum pada “ standar audit yang diterima / general accepted auditing standard/GAAS)”

10 Business Failure, Audit Failure, and Audit Risk
Resiko audit (Audit risk) Memperlihatkan risiko yang dihadapi auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sudah benar sehingga pendapat auditor yang tidak bermutu sudah diterbitkan, tetapi pada kenyataannya laporan tersebut ternyata tidak benar dan tingkat materialitasnya tinggi.

11 Tanggapan profesi terhadap kewajiban hukum

12 Tanggapan profesi terhadap kewajiban hukum
Riset dalam auditing Penetapan standar dan aturan Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor Menetapkan persyaratan penelaahan sejawat

13 Tanggapan profesi terhadap kewajiban hukum
Melawan tuntutan hukum Pendidikan bagi pemakai laporan keuangan Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tidak pantas Melakukan lobbi untuk perubahan peraturan

14 Melindungi Akuntan publik dari kewajiban hukum

15 Melindungi Akuntan publik dari kewajiban hukum
Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas Mempekerjakan staff yang kompeten Mengikuti standar profesi Mempertahankan independensi

16 Melindungi Akuntan publik dari kewajiban hukum
Memahami usaha/bisnis klien Melaksanakan audit yang bermutu Mendokumentasikan pekerjaan yang memadai Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia

17 Melindungi Akuntan publik dari kewajiban hukum
Perlunya asuransi yang memadai Mencari bantuan hukum Pilihlah organisasi dengan kewajiban terbatas Melatih “rasa tidak percaya/keragu-raguan” yang profesional

18 4 Sumber kewajiban hukum
Kewajiban thd klien (Client) Kewajiban thd phk ke-3 (Third party) Kewajiban thd pihak ke-3 berdasarkan hukum keamanan (Federal securities laws) Kewajiban kriminal (CriminalLiability)

19 Kewajiban kepada klien
Klien menuntut auditor karena tidak menemukan kesalahan atau kecurangan selama audit

20 Kepada Pihak ke-3 Bank menurut auditor karena tidak menemukan salah saji material dalam laporan keuangan

21 Federal Sec Act Para pemegang saham menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan

22 kriminal Pemerintah menuntut auditor karena secara sadar mmenerbitkan laporan audit yang tidak benar

23 Kewajiban hukum auditor terhadap klien dan pembelaan atas tuntutan hukum

24 Kewajiban kepada klien
Kewajiban hukum bagi akuntan publik yang paling umum adalah kewajiban kepada klien Gagal dalam tepat waktu Pelaksanaan audit tidak memadai Gagal menemukan ketidak beresan Pelanggaran rahasia oleh auditor

25 Pembelaan Auditor terhadap tuntutan klien
Tidak ada kewajiban (tidak adanya kewajiban untuk melaksanakan) Tidak tersirat dalam kontrak Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja (audit sesuai dengan GAAS) Auditor menjamin bahwa klien tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan yang material Kelalaian kontribusi (kelalaian klien menyebabkan auditor rugi) Pinjaman tidak diperpanjang, karena audit tidak dapat diselesaikan akibat perusahaan merugi terus Ketiadaan hubungan timbal balik

26 Learning Objective Gunakan konsep dan syarat hukum dasar mengenai kewajiban akuntan sebagai dasar untuk mempelajari kewajiban hukum para auditor.

27 Konsep Hukum yang mempengaruhi “ Kewajiban”
Tidak merahasiakan informasi pada pengadilan Kurangnya hak komunikasi istimewa (Lack of privileged communication ) Konsep kehati-hatian (Prudent person concept) Partner bertanggung jawab atas tindakan orang kepercayaannya Auditor bukan penjamin laporan keuangan Perusahaan (perjanjian tertulis) Kewajiban atas tindakan orang lain

28 Terminologi kewajiban hukum akuntan publik
Kelalaian biasa (Ordinary Negligence) – kurang sungguh -sungguh kurang profesional Kelalaian kotor (Gross negligence) – kurang teliti/ceroboh Penipuan konstruktif (Constructive fraud) – kelalaian luar biasa/ektrim walaupun bukan untuk tujuan menipu Kelalaian dan penipuan (negligence and fraud): Kesalahan karena kelalaian (tort action for negligence/Fraud) – kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban, shg merugikan pihak lain

29 Hukum kontrak (contract law):
Terminologi kewajiban hukum akuntan publik Pelanggaran kontrak (Breach of Contract) – kegagalan KAP menyampaikan SPT klien pada tanggal yang telah ditetapkan dalam kontrak Hukum kontrak (contract law): Kepentingan pihak ke tiga (Third-party beneficiary) – pinjaman cukup besar, bank mensyaratkan untuk dilakukan audit atas penggunaannya

30 Syarat-syarat hukum yang menimbulkan kewajiban para akuntan publik
Syarat-syarat lain : Hukum berdasarkan UU (Statutory Law) Hukum adat (Common Law) Kewajiban yang terpisah dan proposional (Separate and proportionate Liability) Kewajiban bersama dan beberapa kewajiban (Joint and several Liability)