HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Presentasi berjudul: "HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA"— Transcript presentasi:

1 HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM

2 KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
Mahasiswa mampu menguraikan Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama dengan benar

3 SUMBER HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

4 HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA
Hukum materIil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai Fiqih.

5 HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA

6 HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA
Dahulu untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim agama diajurkan untuk menggunakan rujukan kitab-kitab sebagai berikut:

7 HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA
Al-Bajuri Fatkhul Mu’in Syarqowi ‘Alat Tahrir Qalyubi Wa Umairah/Al-Mahalli Fatkhul Wahhab Tuhfah Targhib Al-Mustaq Qawanin Syari’ah Li Sayyid Bin Yahya Qawanin Syari’ah Li Sayyid Shadaqah Syamsuri Li Fara’id Bughayat Al-Mustarsyidin Al-Fiqih Ala Madzahib Al-Arba’ah Mughni Al-Muhtaj

8 HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA
Untuk Mengeliminasi Perbedaan Maka Dikeluarkan Undang-Undang: UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 23 Tahun 1954 Yang Mengatur Tentang Pernikahan, Talak, Dan Rujuk.

9 HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Disusul Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Dan Sebagian Tercantum Dalam UU No. 7 Tahun 1989 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

10

11 HUKUM FORMIL PERADILAN AGAMA
B.Rv  Formulasi surat gugatan hukum acara perdata HIR R.Bg BW UU No. 14 tahun 1970 Jo. UU No. 35 Tahun 1999 Jo. UU No. 4 TAHUN 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 ttg kekuasaan kehakiman UU No. 14 tahun 1985 JO. UU No. 5 TAHUN 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 ttg Mahkamah Agung UU No.2 tahun jo. UU no.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

12 HUKUM FORMIL PERADILAN AGAMA
UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 ttg Perkawinan dan Pelaksanaanya. UU NO. 7 TAHUN 1989 Jo. UU No. 3 TAHUN 2006 jo. Uu no. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Intruksi presiden no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Yurisprudensi Surat Edaran Mahkamah Agung Doktrin atau ilmu pengetahuan

13 HUKUM FORMIL PERADILAN AGAMA
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundangkan itu, terdiri dari 7 bab dan 108 Pasal dengan sistematis sebagai berikut: Bab I tentang ketentuan umum, Bab II sampai Bab III mengenai susunan dan kekuasaannya, Bab IV tentang hukum acara, Bab V ketentuan-ketentuan lain, Bab VI Ketentuan peralihan dan Bab VII ketentuan penutup.

14 HUKUM FORMIL PERADILAN AGAMA
Hukum Acara Peradilan Agama bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

15 Terimakasih