Demokrasi Terpimpin Aisya Rihadati Ibrahim Dafa Ali Jovanka J.

Presentasi berjudul: "Demokrasi Terpimpin Aisya Rihadati Ibrahim Dafa Ali Jovanka J."— Transcript presentasi:

1 Demokrasi Terpimpin Aisya Rihadati Ibrahim Dafa Ali Jovanka J.
Alviana Saraswati M. Faishal A. Alya Aska K. Nurmeividiani Annisa Anastasya Raden Fauzan H. W. Arif Bayu S. Tania Genita Devina Amadea Vanya Andita Equila Gika V. Zevirsyah Edgartama Fathur Arif R.

2 Pengertian Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin pertama kali digunakan secara resmi pada pidato Presiden Sukarno pada tanggal 10 November di sidang konstituante di Bandung. Demokrasi terpimpin dibuat dikarenakan timbulnya perlawanan terhadap keburukan yang ada karena praktik demokrasi parlementer yang ada sebelumnya (liberal).

3 Menuju Demokrasi Terpimpin
Pada masa Demokrasi Liberal ( ) kehidupan social politik Indonesia belum pernah mencapai kestabilan nasional. Kabinet silih berganti membuat program kerja yang tidak dilaksanakan secara optimal, partai-partai politik yang bersaing dan saling menjatuhkan, dan dewan konstituante yang tidak menjalankan tugasnya. Kondisi tersebut membuat soekarno ingin untuk mengubah partai- partai politik yang ada, setidaknya menyederhanakan partai-partai yang ada. Untuk mewujudkan keinginananya, pada tanggal 21 februari 1957, dihadapan para tokoh politik dan militer menawarkan kospesinya yg terlihar dari jatuh bangunnya cabinet. Konsepsinya menghendaki dibentuknya Kabinet berkaki empat yaitu wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

4 Presiden menekankan bahwa Demokrasi Liberal yang dipakai tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Maka dari itu, Soekarno ingin mengganti dengan Demokrasi Terpimpin. Adapun pokok pemikiran yang terkandung sebagai berikut: Pembaruan struktur politik harus diberlakukan demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan aspirasi masyarakat yang seimbang Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang merupakan wakil-wakil partai dan kekuatan golongan baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno Golongan Fungsional atau Golongan Karya

5 Lahirnya Dekrit Presiden
Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh presiden soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli Langkah-Langkah: Dewan Nasional 6 Mei 1957 => Soekarno mengganti Demokrasi Parlementer dengan Demokrasi Terpimpin. Lalu Usulan KSAD Mayor Jendral Nasution yang mengajukan usul tertulis untuk kembalinya UUD 1945 sebagai landasan demokrasi terpimpin mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari tentang Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya UUD 1945

6 Isi Dekrit Presiden Menetapkan pembubaran Konstituante
Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

7 Peta Kekuatan Politik Nasional
Antara tahun , kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya untuk menanamkan pengaruhnya di pemerintahan.

8 Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI
Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum Dengan menerima Penetapan Presiden No , partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. PKI menyokong gagasan Nasakom sehingga PKI memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Sehingga PKI terhindar karena tidak sedang memberontak, hanya pernah melakukan pemberontakan, yaitu PKI Madiun

9 Pembebasan Irian Barat
Latar Belakang Saat memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan bahwa daerah kekuasaan Indonesia adalah daerah Hindia Belanda,termasuk wilayah barat papua. Namun, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Permasalahan ini kemudian dibawa ke forum internasional. Tetapi upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Puncak dari jalan diplomasi yang Indonesia ambil yakni dengan dilakukannya konfrensi Asia Afrika. Melalui KAA, indonesia mencoba untuk mendapatkan dukungan sebanyak banyaknya untuk memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk menyelesaikan masalah Irian.

10 Usaha-usaha pembebasan Irian Barat
Perjuangan Diplomasi Ditempuh secara dua tahap: Secara Bilateral, melalui perundingan dengan Belanda Berdasarkan KMB masalah Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan. Pihak Indonesia menganggap bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat pada waktu yang telah ditentukan. Sementara Belanda mengartikan perjanjian KMB tersebut bahwa Irian Barat hanya akan dibicarakan sebatas perundingan saja, bukan diserahkan. Berdasarkan alasan tersebut maka Belanda mempunyai alasan untuk tetap menguasai Indonesia. Akhirnya perundingan dengan Belanda inipun mengalami kegagalan.

11 b. Diplomasi dalam forum PBB, yaitu dengan membawa masalah Indonesia-Belanda ke sidang PBB. Dilakukan sejak Kabinet Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, hingga Ali Sastroamijoyo II. Upaya melalui forum PBB pun tidak berhasil karena mereka menganggap masalah Irian Barat merupakan masalah intern antara Indonesia-Belanda. Negara-negara barat masih tetap mendukung posisi Belanda. Indonesia justru mendapat dukungan dari negara-negara peserta KAA di Bandung yang mengakui bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia.

12 Perjuagan Konfrontasi Politik, Ekonomi, dan Militer
a. Konfrontasi Ekonomi Konfrontasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset- aset dan kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Konfrontasi ekonomi tersebut sebagai berikut. 1)     Tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB, diumumkan pembatalan utang-utang RI kepada Belanda. 2)     Selama tahun 1957 dilakukan : Pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda Melarang terbitan-terbitan dan film berbahasa Belanda Melarang penerbangan kapal-kapal Belanda Memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia 3)     Selama tahun   dilakukan : Nasionalisasi terhadap ± 700 perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia Mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dan Rotterdam (Belanda) ke Bremen, Jerman.

13 b. Konfrontasi Politik dilakukan melalui tindakan sebagai berikut.
1)     Tahun 1951, Kabinet Sukiman menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan Unie-Statuut. 2)     Tanggal 3 Mei 1956, pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II, diumumkan pembatalan semua hasil KMB. 3)     Pada tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk provinsi Irian Barat dengan ibukotanya kotanya di Soa Siu (Tidore) dan Zaenal Abidin Syah (Sultan Tidore) sebagai gubernurnya yang dilantik tanggal 23 September Provinsi Irian Barat meliputi : Irian, Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. 4)     18 November 1957 terjadi Rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. 5)     Tahun 1958, Pemerintah RI menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Pemecatan semua pekerja warga Belanda di Indonesia 6)     Tanggal 8 Februari 1958, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. 7)     Tanggal 17 Agustus 1960 diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.

14 b. Konfrontasi Militer Dampak dari tindakan konfrontasi politik dan ekonomi tersebut maka tahun dalam Sidang Majelis Umum PBB terjadi perdebatan mengenai masalah Irian Barat. Diputuskan bahwa Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker bersedia menjadi penengah dalam perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker, yaitu : 1.      Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. 2.      Setelah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. 3.      Pelaksanaan penyelesaian masalah Irian Barat akan selesai dalam jangka waktu dua tahun. 4.      Guna menghindari bentrokan fisik antara pihak yang bersengketa, diadakan pemerintah peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.

15 Operasi Trikora Gagalkan pembentukkan negara boneka papua buatan belanda Kibarkan sang merah putih di irian barat Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan pendeklarasian tersebut, muncullah surat keputusan presiden no. 1 tahun Ada juga operasi rahasia yang dilakukan untuk menyusupkan sukarelawan ke Papua Barat. Lalu terjadilah pertempuran Laut Aru yang mengakibatkan gugurnya komodor Yos Sudarso. Adapula Operasi Penerjunan Penerbang dan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia.

16 Akhir dari Konflik Irian Barat
Persetujuan New York Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965.

17 2. Penentuan Pendapat Rakyat Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.

18 3. Setelah Penggabungan Setelah Papua bagian barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut: Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda Belanda berjanji menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua

19

20 Konfrontasi Indonesia-Malaysia
Latar belakang Pada tahun adalah awal masa konfrontasi antara Malaysia – Indonesia. Singkat cerita, Inggris mencoba untuk membuat Federasi Malaysia dengan memasukan dua wilayah, Sarawak dan Sabah, koloninya sebagai bagian dari federasi tersebut. Yang secara de facto kedua wilayah tersebut berstatus “dekolonial”. Sejak saat itu, Soekarno menuduh Malaysia sebagai boneka Inggris dan menyatakan konfrontasinya, yang lebih terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia. Soekarno semakin germa ketika demonstrasi di Malaysia melakukan aksi protesnya dengan menginjak lambang Garuda dan membakar photo Soekarno.

21 Presiden Soekarno langsung membentuk dan menyatakan DWIKORA sebagai pengobar untuk “mengganjang Malaysia”. Awalnya Soekarno tidak menginginkan terjadi konfrontasi dan Tuanku Abdurahman pun berpikiran seperti itu. Tapi karena atas saran dan perintah dari Inggris, maka Pemerintah Malaysia melanggar perjanjian Manila yang menyatakan akan diadakan Referendum oleh PBB (UN). Mengetahui hal itu maka pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan langsung menindaknya. Presiden Soekarno yang terlanjur marah atas perlakuan Malaysia dan Inggris dengan Persemakmurannya yang menginjak-injak perjanjian tersebut, menyatakan konfrontasi. Presiden Soekarno mengatakan kalau Malaysia adalah boneka Inggris dan mengganggu kemerdekaan dan stabilitas Indonesia kedepannya. Indonesia banyak melakukan propaganda untuk menakuti dan menebarkan teror bagi Persemakmuran. Seperti menggelar penyebaran selebaran dari udara oleh Tu-16 kedaerah Serawak dan menebarkan ketakutan kedalam wilayah Australia dengan menjatuhkan perlengkapan tentara di tengah daratannya.

22 Akhir dari konfrontasi ini adalah penarikan mundur Indonesia dari Serawak dan Sabah. Dikarenakan 1966 Indonesia mengalami G30S-PKI yang mengakibatkan Presiden Soekarno turun dari jabatannya dan diganti Jenderal Soeharto yang langsung menghentikan konfrontasi dan menyetujui perjanjian Bangkok. Indonesia & Malaysia mengalami kerugian yang besar dari harta dan jiwa. Jika terjadi perang yang lebih besar dan terbuka maka tidak akan terelakkan lagi kerugiaan yang lebih besar dikedua belah pihak.

23 Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin
Sejak diberlakukan kembali UUD 1945 herordering ekonomi mulai berlaku. Dimana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara, atau minimal diawasi negara. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang diambil antara lain, membentuk Dewan Perancang Nasional dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp. 500 dan Rp masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.

24 Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan PP Pengganti Undang-undang No.2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959, bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian Negara. Untuk mencapainya, uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1000 diturunkan menjadi Rp50 dan Rp100. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya diatas Rp25000 bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian diakhiri PP Pengganti Undang-undang No. 6/1959 untuk mengembalikan ke awal sebelum kebijakan. 

25 Upaya Perbaikan Ekonomi
Upaya perbaikan ekonomi lainnya, yaitu membentuk Panitia 13. Anggotanya selain ahli ekonomi, juga pimpinan Parpol, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Kemudian mengasilkan Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi dalam melaksanakan Ekonomi Terpimpin. Strategi dalam Deklarasi Ekonomi terdiri dari, satu, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialism dan kolonialisme. Selanjutnya, merupakan persiapan menuju tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan mengentikan subsidi.

26 Kondisi ekonomi semangkin terpuruk karena anggaran belanja negara tiap tahunnya meningkat tanpa di imbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Ini terjadi karena lebih banyaknya membangun bangunan yang mengandung unsur politik dari pada ekonimis nya seperi Monumen Nasional dan Kompleks Olahraga Senayan Kondisi perekonomian yang sangat meresot mendorong pemerintah mandapatkan devisa kredit. Mentri Bank Sentral memanfaatkan devisa kredit ini sebagai defered payment khusus untuk menghimpun dan revolusi dengan cara melakukan pemungutan terhadap perusahaan/ perorangan yang memperoleh fasilitas kredit lebih dari 250jt sampai 1 milyar harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah di tetapkan. Walaupun menipis Soekarno tetap pada pendirian nya untuk menghimpun dana revolusi. Dampak dari kebijakan tersebut adalah perekonomian semeraut dan harga barang dapat naik sampai 200%-300% pada tahun 1965 hingga pemerintah menyatakaan uang Rp 1000 rupiah menjadi Rp 1. Hal ini yangg menyebab kan tehadi nya kericuhan dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).