PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER

Presentasi berjudul: "PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER"— Transcript presentasi:

1 PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
PPT 5.1 PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER

2 PPt 5.1A. Tujuan Pembelajaran Sesi ini
Kompetensi dasar Setelah mengikuti sesi ini peserta diharapkan mampu mengIntegrasikan gender dalam penyusunan penganggaran di daerah; 2. Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu: a. Memahami sistim penganggaran di daerah; b. Menyusun penganggaran resonsif gender (RKA_SKPD responsif gender)r; c. Menyusun rekomendasi instrumen hukum dalam penyusunan RKA-SKPD responsif gender.

3 PPt 5.1b. Sesi ini sistim penganggaran di daerah
Tujuan pemebelajaran sesi ini, peserta mampu: Menjelaskan proses dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; Mengidentifikasi dokumen kunci, dasar hukum dan aktor kunci :peran dan kewenanngannya dalam proses penganggaran;

4 Pengertian Penganggaran
PPT 5.1.1 Pengertian Penganggaran Anggaran: pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran: Proses/metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran Kinerja: Anggaran Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Artinya setiap anggaran yang dialokasikan harus dapat diukur dan ditentukan outcome dan output yang ingin dicapai.

5 Tujuan Penyusunan Anggaran Kinerja
PPT 5.1.2 Tujuan Penyusunan Anggaran Kinerja Meningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan kegiatan terhadap biaya. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan Penilaian pencapaian kinerja yang diukur dengan indikator yang ditetapkan secara substantif (efisien, efektif dan ekonomis, 3E)

6 SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PPT 5.1.3 SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RPJM NASIONAL RKP RAPBN APBN RPJP DAERAH RKPD RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA RKA – PENJABARAN RKA - KL RINCIAN dijabarkan Pedoman diacu Pemerintah Pusat Daerah PERENCANAAN PROGRAM Januari - April PENGANGGARAN Mei - Desember diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA KUA PPAS DPA – RENSTRA KL RENJA KL

7 Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Penganggaran
PPT Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Penganggaran

8 STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PPT 5.1.5 STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PPRG -ASB = Analisis Standar Belanja -SSH = Standar Satuan Harga -GBS = Gender Budget Statement RKPD KUA/PPAS RKA SKPD/PPKD RAPBD evaluasi penerapan spm ditinjau Program dan Kegiatan dalam KUA dan PPAS bersifat pagi indikatif yg Menggambarkan secara rinci program kegiatan dalam rangka capaian penerapan SPM Penyusunan RKA SKPD mengacu pada indikator kinerja, target kinerja, ASB, satuan harga Dalam evaluasi harus dicermati apakah Belanja dalam APBD itu sudah sesuai dengan SPM yang ada. PROGRAM DAN KEGIATAN ASB SSH GBS PERDA APBD PENJABARAN APBD SASARAN TARGET

9 Konsep dan tujuan penganggaran di daerah;
PPT 5.1.6 Pertanyaan untuk Diskusi Kelompok Konsep dan tujuan penganggaran di daerah; Bagaimana sistim penganggaran di daerah? Bagaimana sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di daerah? Strategi pengintegrasian gender dalam Penganggaran di daerah?

10 Dokumen Kunci dalam Penganggaran Daerah
PPT 5. 2 Dokumen Kunci dalam Penganggaran Daerah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Ditetapkan bersama dengan PPAS melalui nota kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PPAS menjelaskan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program ditentukan bersama oleh kepala daerah dan DPRD. Kesepakatan ini diikuti dengan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan akan dipakai oleh SKPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) (Format: Lihat Media VI.13.2 Word) RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan APBD

11 PPt Proses Penganggaran

12 Dasar hukum sistim penganggaran
PPT 5.2.2 Dasar hukum sistim penganggaran Dasar Hukum UU 17 pasal 12 (2) disebutkan bahwa: ”Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”. UU No. 25 /2004 pasal 25 (2): ”Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan APBD.” UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Permendagri No 13/2006 kemudian di ubah menjadi permendagri No.59 tahun ,

13 PPt 5.2.3 Matriks tentang kewenangan dan kuasa setiap aktor kunci
Peran Kewenangan/ Kuasa 1  dst nya 10

14 Apa dokumen-dokumen anggaran di daerah?
PPT 5.2.4 Pertanyaan untuk Diskusi Kelompok Apa dokumen-dokumen anggaran di daerah? Siapa saja aktor yang berpengaruh besar terhadap proses penganggaran di daerah? Apa peran dan kewenangannya? Bagaimana komitmennya terhadap PUG?

15 Bahan diskusi Kelompok Komitmen terhadap gender
PPT 5.2.5 Bahan diskusi Kelompok No Dokumen kunci Aktor kunci Perannya Kewenangan Komitmen terhadap gender

16 Terima kasih dan selamat bekerja