Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehShinta Sugiarto Telah diubah "6 tahun yang lalu
1
Rencana Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Solo (Solo Tourism Promotion Board)
Tim Kecil Pembentukan BPPS Mei 2010
2
Pemasaran dan promosi secara parsial
Kondisi Eksisting Pemasaran dan promosi secara parsial AME NITY ODTW ODTW Event A Airline Market A ODTW AME NITY AME NITY Hotel Event F Market B AME NITY Event H ODTW AME NITY ODTW AME NITY Market C BPW Event B Event G ODTW Event C ODTW AME NITY Market A Event E ODTW Dinas ODTW ODTW AME NITY AME NITY Event D AME NITY
3
Research & Development
Airline Kebutuhan kedepan Pemasaran dan Promosi Terintegrasi Market A Hotel AME NITY ODTW ODTW ODTW AME NITY ODTW Market B BPW Event A Event F AME NITY AME NITY Event H ODTW Dinas AME NITY AME NITY ODTW ODTW Market C Event G Event B Event D ODTW ODTW AME NITY AME NITY Event E Badan Promosi Pariwisata Daerah Market A ODTW AME NITY Event C AME NITY Tourism Database Marketing Activities Research & Development
4
Belajar dari Singapura
Fokus di promosi 1964 Tugas: mempromosikan Singapura sebagai destinasi pariwisata. mengembangkan berbagai kampanye pemasaran, menciptakan logo untuk identitas destinasi (Merlion), menetapkan lisensi untuk travel agent dan memberikan pelatihan untuk guide, aktif mendorong dan mendukung promosi untuk berbagai investasi infrastruktur seperti hotel2, berbagai atraksi wisata (spt. Jurong Bird Park, Sentosa Island). Mulai dengan 25 staff profesional Jumlah kunjungan wisatawan 91,000 orang 1997 Perubahan identitas dari STPB menjadi STB sekaligus merefleksikan perluasan peran dari badan ini lebih dari sekedar hanya promosi pariwisata semata.
5
Payung hukum & tugas badan promosi pariwisata daerah
UU nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal SK Walikota/Bupati tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Tugas: meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. Fungsi: menjadi koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6
Kelembagaan & Struktur badan promosi pariwisata daerah
Penentu Kebijakan (policy maker) Wakil dari Asosiasi (4), Asosiasi Profesi (2), Asosiasi Penerbangan (1), Pakar/akademisi (2) Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota SK Walikota/ Bupati Perwali/ Perbub Board of Director Direktur Eksekutif Direktur A Direktur B Direktur C Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah
7
UU Nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Pendanaan badan promosi pariwisata daerah UU Nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 49 (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari: a. pemangku kepentingan; dan b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan Pendanaan 2 tahun pertama: Penyiapan kelembagaan (penyusunan konsep, proses SK dan Perwali, rekrutmen pelaksana/board of director) Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas kerja (kantor beserta kelengkapannya) Biaya personil (honorarium board of director) Biaya program/kegiatan selama 2 tahun (sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun)
8
Skedul Pembentukan Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
Launching Badan Promosi Pariwisata Solo (pelantikan pengurus) Penyiapan konsep dan kajian2 terkait Pembentukan Steering Committee (level Penentu Kebijakan) Pembentukan Tim Kecil (Tim 11) Penyelesaian legal formal (SK Walikota) STPB Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Penggalian masukan dari stakeholders (Semiloka) Perumusan kriteria dan struktur kelembagaan Proses rekruitmen Board of Directors Penyediaan infrastruktur (kantor, sarpras, dsb) Penyusunan Strategi dan Program Kerja (sinkronisasi program dg SKPD terkait)
9
Tim Kecil (Tim sebelas) Ketua : Suharto (ASITA)
Anggota : H. Subandono (PHRI) Bambang Gunadi (PHRI) Syamsudin (Garuda) Andre (Angkasa Pura) Bambang Mintosih (EO) Bambang Natur Rahadi (Media) Daryono (EO) Bambang Ary (UNS) Budi Sartono (Disbudpar) Hidayatullah Al Banjari (GTZ)
10
Thank you
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.